PENYIMPANGAN PEMANFAATAN RUANG FUNGSI BANGUNAN BERDASARKAN INSTRUMEN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DI KABUPATEN GRESIK

PROSIDING SEMINAR NASIONAL ASPI 2021 DAN KONGRES XI ASPI || Inovasi Dalam Percepatan Penataan Ruang di Indonesia 
2-3 September 2021 || ISBN: 978-602-5872-98-3
Penerbit : Universitas Mahasaraswati Press
Penulis 1: Anak Agung Sagung Alit Widyastuty
Penulis 2: Diana Wulandari
PDF VERSI CETAK/ASLI SERTIFIKAT

ABSTRAK
Kompleksitas fungsi lahan di sepanjang Jalan Dr. Wahidin Sudiro Husodo sebagai pusat perkantoran dan pelayanan umum, pusat perdagangan dan jasa, permukiman, industri, dan wisata, menjadikan perkembangan pembangunan dan pemanfaatan lahan di sepanjang jalan tersebut begitu cepat. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi penyimpangan pemanfaatan ruang fungsi bangunan di Jalan Dr. Wahidin Sudiro Husodo beserta arahan pengendaliannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan teknik analisis overlay (intersect) untuk mengetahui kesesuaian dan Analytichal Hierarchi Prosses (AHP) untuk mengetahui arahan. Hasil penelitian penggunaan lahan eksisting di koridor Jalan Dr. Wahidin Sudiro Husodo 47% digunakan sebagai sektor perdagangan dan jasa dari total bangunan eksisting. Bangunan yang memiliki IMB sebesar 15% dari total bangunan eksisting. Terdapat 13% dari total bangunan ber-IMB yang kepemilikan izinnya tidak sesuai dengan kondisi eksisting. Berdasarkan Rencana Pola Ruang RDTR Perkotaan Gresik Tahun 2019, fungsi koridor Jalan Dr. Wahidin Sudiro Husodo sudah sesuai yaitu sebagai kawasan perdagangan dan jasa, sedangkan berdasarkan kepemilikan izin mendirikan bangunan terdapat ketidaksesuaian, 74% yang diperuntukan sebagai rumah tempat tinggal. Hasil tersebut dapat digunakan sebagai evaluasi dalam pengajuan kepemilikan izin mendirikan bangunan. Arahan insentif dalam pengendaliaan pemanfaatan ruang di sepanjang koridor Jalan Dr. Wahidin Sudiro Husodo diprioritaskan dengan cara melakukan peninjauan kembali dokumen penataan ruang yang telah tersusun dan memiliki legalitas hukum terlebih dahulu sebagai dasar dalam pemberian insentif.
Kata kunci: Izin Mendirikan Bangunan, Pemanfaatan Ruang, Pengendalian