BIMBINGAN DAN KONSELING DALAM KONTEKS PENDIDIKAN FORMAL: SUATU KAJIAN AKADEMIK

JURNAL PSIKOLOGI PENDIDIKAN DAN BIMBINGAN
Juli 2009 || ISSN: 1411-3376
Penyelenggara : Universitas Negeri Surabaya
Penulis : Hartono
PDF VERSI CETAK/ASLI

Abstrak: Dilihat dari perspektif profesi, perkembangan bimbingan dan konseling di tanah air belum menunjukkan kemajuan lazimnya sebagai profesi yang mandiri. Permasalahan bimbingan dan konseling selalu menghadang dinamika profesi ini. Bimbingan dan konseling yang diamanatkan sebagai salah satu komponen pendidikan di sekolah yang memandirikan konseli (peserta didik), belum mampu mengemban amanat tersebut. Kontribusi konselor sekolah (guru BK) yang diwarnai kemampuan mengembangkan kompetensinya belum menjadi kenyataan dalam praksis pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah.  Di pihak lain, kebijakan birokrasi menimbulkan peluang lebar dalam mengerdilkan profesi ini. Sebagai profesi, unjuk kerja bimbingan dan konseling seyogyanya memenuhi empat unsur, yakni teori pokok, praktik baku yang tervalidasi, otonomi profesi, dan organisasi profesi yang kredibel. Beberapa kegiatan ilmiah yang diusung dalam kajian ini untuk meningkatkan kompetensi konselor sekolah (guru BK) adalah penelitian, seminar, lokakarya, workshop, pelatihan, diskusi panel, dan kegiatan sejenis yang berskala lokal, nasional, regional, maupun internasional, untuk menyongsong masa depan bimbingan dan konseling sebagai profesi mandiri.

Kata kunci: Bimbingan dan konseling, konteks pendidikan formal, dan kajian akademik.

A.  Pendahuluan

Bila kita melihat perkembangan bimbingan dan konseling di tanah air sampai saat ini dilihat dari perspektif profesi, belum menunjukkan kemajuan lazimnya sebagai suatu profesi yang mandiri. Banyak permasalahan yang menghambat perkembangan profesi bimbingan dan konseling dewasa ini, seperti permasalahan yang bersumber dari aspek birokrasi, budaya masyarakat, maupun kualitas konselor sebagai aktornya pelayanan bimbingan dan konseling.

Pada setting persekolahan, pengakuan formal bimbingan dan konseling sebagai bagian integral dalam keseluruhan praksis pendidikan di sekolah dimulai sejak diberlakukannya kurikulum tahun 1975. Sementara itu, kurikulum tahun 1984 lebih menegaskan bahwa layanan bimbingan karier sebagai salah satu dari pelayanan bimbingan dan konseling. Sejak itu telah dikembangkan paket / modul bimbingan karier untuk SMA secara nasional yang diterbitkan oleh Pusat Pengembangan Kurikulum dan Sarana Pendidikan, BP3K Depdiknas Jakarta (1984). Selanjutnya pada tahun 1985 telah diterbitan pedoman pelaksanaan bimbingan karier, kemudian kurikulum tahun 1994 dan kurikulum tahun 2004 memberlakukan petunjuk pelaksanaan bimbingan dan konseling serta buku panduan pelayanan bimbingan dan konseling berbasis kompetensi untuk SMA (Depdiknas, 2005), yang selanjutnya dipertajam dengan kurikulum tahun 2006 yang disebut kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP).

Dalam kurun waktu tahun 2006, terjadi pemaknaan pengembangan diri secara sempit yang didasarkan pada Permendiknas Nomor 22 tahun 2006 tentang Standar Isi. Pengembangan diri dimaknai sebagai kegiatan pendidikan di luar mata pelajaran yang merupakan bagian integral dari kurikulum sekolah/madrasah–sebagai upaya pembentukan watak dan kepribadian peserta didik  yang dilakukan melalui kegiatan pelayanan konseling berkenaan dengan masalah pribadi dan kehidupan sosial, kegiatan belajar, dan pengembangan karier, serta kegiatan ekstra kurikuler (Pusat Kurikulum, Balitbang Depdiknas, 2006), yang berdampak mencederai integritas layanan bimbingan dan konseling sebagai layanan ahli yang memandirikan peserta didik dalam jalur pendidikan formal (Raka Joni, 2007a).

Integritas bimbingan dan konseling sebagai layanan ahli yang memandirikan peserta didik tersebut, lazimnya mendapatkan dukungan positif baik dari dalam maupun luar profesi. Dukungan dari dalam profesi, dapat berupa pengembangan profesionalitas bimbingan dan konseling sebagai suatu profesi yang memiliki kemandirian dan jati diri profesi yang siap memberikan pelayanan ahli khususnya kepada konseli (peserta didik) dan umumnya kepada masyarakat luas (counseling for all). Pengaruh dari luar profesi, terutama yang bersumber dari kebijakan birokrasi yang tidak mengaburkan eksistensi dan peran profesi bimbingan dan konseling, sangatlah diharapkan.

Di sekolah, beberapa kali terjadi kebijakan birokrasi yang justru mengaburkan eksistensi dan peran bimbingan dan konseling sebagai layanan ahli, Seperti adanya penugasan menjadi guru pembimbing (konselor sekolah) bagi seseorang guru yang tidak memiliki kompetensi bimbingan dan konseling tanpa pendidikan dan pelatihan yang memadai, yang bisa menimbulkan pembelokan pelayanan ahli bimbingan dan konseling ke arah polisi sekolah (school police), sehingga guru pembimbing–konselor sekolah bisa semakin dijauhi oleh peserta didik, karena mereka takut dengan guru pembimbing yang setiap hari banyak disibukan oleh urusan kedisiplinan siswa.

Lebih parah lagi adanya kebijakan pemerintah (Depdiknas) yang memberikan opsi bagi para guru yang berlatar belakang pendidikan formal non- BK yang berstatus sebagai kepala sekolah untuk mengikuti bidang sertifikasi bimbingan dan konseling–dalam perspektif bimbingan dan konseling sebagai profesi, kebijakan ini akan merugikan profesi bimbingan dan konseling sendiri. Permasalahan seperti ini yang penulis identifikasikan sebagai pengaruh dari luar profesi bimbingan dan konseling yang rawan menciderai kualitas pelayanan bimbingan dan konseling dalam konteks pendidikan formal–pendidikan pada sistem persekolahan.

Kualitas pelayanan ahli profesi bimbingan dan konseling sangat ditentukan oleh kualitas guru pembimbing–konselor sekolah dalam menyelenggarakan pelayanan bimbingan dan konseling. Kompetensi ini merupakan keniscayaan (tidak bisa tidak), dan harus dikembangkan terus sejalan dengan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan Seni (IPTEKS). Demikian pula dalam konteks pendidikan formal, bimbingan dan konseling sebagai bagian integral dalam keseluruhan praksis pendidikan di sekolah merupakan komponen penting untuk memandirikan peserta didik sebagai individu yang kelak memiliki kompetensi sesuai dengan bidang profesinya masing-masing. Melalui pelayanan- pelayanan bimbingan dan konseling yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik, eksistensi profesi bimbingan dan konseling semakin kuat dalam konteks pendidikan formal.

B.  Kondisi Obyektif Pendidikan Formal

Dalam acara debat publik mengenai pendidikan nasional yang diselenggarakan oleh kumpulan wartawan pemerhati pendidikan pada tanggal 6 Mei 2006 dalam rangka hari pendidikan nasional, Winarno Surakhmad mengatakan bahwa kualitas pendidikan di Indonesia sejak proklamasi menurun terus dan telah mencapai titik nadirnya dewasa ini (H.A.R. Tilar, 2006).

Terpuruknya mutu pendidikan di Indonesia juga dapat dibaca dari hasil survei Human Development Index (HDI) tentang peringkat pendidikan Indonesia dengan negara-negara lain di dunia: tahun 1996 peringkat 102 dari 174 negara; tahun 1999 peringkat 105 dari 174 negara; tahun 2000 peringkat 109 dari 174 negara (Raka Joni, 2005b); tahun 2003 peringkat 112 dari 175 negara (M. Joko Susilo, 2007; Gsianturi, 2003); tahun 2005 peringkat 110 dari 177 negara (http://hdr.undp.org, diakses tanggal 15 Februari 2008 pukul 14.30 WIB); dan tahun 2006 peringkat 108 dari 177 negara (http://hdr.undp.org, diakses tanggal 15 Februari 2008 pukul 14.35 WIB). Berdasarkan data ini, sejak tahun 1996 sampai dengan tahun 2003 peringkat Indonesia menurun terus, baru tahun 2005 dan tahun 2006 mulai membaik, walaupun masih jauh bila dibandingkan dengan Malaysia yang mampu menempati peringkat 61 pada tahun 2006.

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, pendidikan memegang peran yang sangat penting. Dengan pendidikan, kita bisa memajukan kebudayaan nasional dan mengangkat derajat bangsa Indonesia di dunia internasional. Sebagaimana pernah diungkapkan Daoed Joesoef dikutip M. Joko Susilo (2007) “pendidikan merupakan alat yang menentukan sekali untuk mencapai kemajuan dalam segala bidang penghidupan, dalam memilih dan membina hidup yang baik, yang sesuai dengan martabat manusia,”.

Pentingnya peran pendidikan dalam memajukan bangsa dapat kita lihat di beberapa negara maju (developed countries), seperti Amerika, Australia, Inggris, Jerman, Jepang dan negara lainnya. Mereka sangat menghargai pendidikan dan mengeluarkan dana yang sangat signifikan untuk membangun pendidikan sehingga bisa menjadi negara yang berteknologi tinggi.

Bagaimana dengan Indonesia, suatu bangsa yang telah merdeka 62 tahun yang lalu, belum menunjukkan komitmen dalam membangun pendidikannya. Hal ini dapat dilihat dari fenomena belakangan ini, PGRI sebagai organisasi guru telah menggugat pemerintah melalui Mahkamah Konstitusi atas Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2006 tentang APBN 2007 yang hanya mencantumkan anggaran pendidikan sebesar 11,8% dari APBN, yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara RI 1945 pasal 31 ayat 4 dan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 pasal 49 ayat 1 yang menyatakan bahwa anggaran pendidikan dialokasikan minimal 20% dari APBN dan 20% dari APBD. Atas gugatan PGRI, Mahkamah Konstitusi dalam sidangnya pada tanggal 22 Maret 2006 telah memenangkan gugatan PGRI tersebut.

Walaupun upaya meningkatkan mutu pendidikan formal pada satuan pendidikan dasar dan menengah di negara kita, telah dilakukan sejak diberlakukannya kurikulum 1975 sebagai pengganti kurikulum 1968 (Munandir, 2001), melalui terapan pendekatan Cara Belajar Siswa Aktif (CBSA) yang dirintis melalui Proyek Peningkatan Pendidikan Guru (P3G) yang berlangsung dari tahun 1977-1984 (Raka Joni, 2005b). Perkembangan selanjutnya kurikulum tahun 1975 diganti dengan kurikulum 1984 yang bercirikan penerapan sistem kredit semester, kemudian kurikulum 1994, yang terakhir kurikulum 2004 bercirikan kurikulum berbasis kompetensi (KBK) yang dipertajam dengan kurikulum tahun 2006 yang diberi label KTSP (kurikulum tingkat satuan pendidikan).

Di sisi lain, implementasi KTSP yang didasarkan pada peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi, di mana pengembangan diri sebagai salah satu materi kurikulum SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA yang bersifat non-mata pelajaran yang bertujuan memberikan kesempatan kepada subyek didik untuk mengembangkan dan mengekspresikan diri sesuai dengan kebutuhan, bakat, dan minatnya melalui kegiatan pelayanan konseling dan kegiatan ekstrakurikuler, mengundang wacana publik pro dan kotra yang berakar pada terjadinya penafsiran makna pengembangan diri sesuka hati. Dampaknya adalah menyemaikan terjadinya kesalahpahaman makna pengembangan diri pada praksis pendidikan di sekolah.

Dalam praksis pendidikan di sekolah, bimbingan dan konseling merupakan suatu komponen pendidikan yang penting, karenanya turut memberikan kontribusi dalam pembentukan dan pengembangan kompetensi lulusan lembaga pendidikan formal yang merupakan pengejawantahan dari terwujudnya tujuan utuh pendidikan sesuai dengan standar kompetensi lulusan masing-masing jenjang dan jenis pendidikan, yang diejawantahkan pada tercapainya sosok lulusan yang memiliki karakter yang kuat serta menguasai soft skills dan hard skill sebagai individu warga masyarakat masa depan yang menghargai keragaman sebagai perekat integrasi bangsa serta pada saat yang sama juga memiliki landasan kemampuan yang tangguh sebagai daya saing yang tinggi, bukan saja di arena lokal dan nasional, bahkan juga di arena regional dan global.

Soft skills merupakan kecakapan-kecakapan hidup (life skills) dalam arti luas di antaranya; analytical thinking, problem solving, creativity and imagination, communicating (written and oral), collaborating, interpersonal skills, English, computer skills, independence of thinking, drive and motivation, and enthusiasm (Raka Joni, 2007b), serta karakter yang kuat yang terbentuk sebagai dampak pengiring pembelajaran yang mendidik (nurturant effects) (Raka Joni, 2007c). Hard skills adalah penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi oleh subyek didik sebagai dampak langsung pembelajaran yang mendidik (instructional effects).

Namun demikian serangkaian upaya tersebut di atas, belum mampu membuahkan hasil yang signifikan, sehingga sangat diperlukan upaya baru untuk mencari solusi cerdas yang bisa memberikan peluang lebar dalam mewujudkan tujuan utuh pendidikan. Bimbingan dan konseling sebagai bagian integral dalam sistem pendidikan di sekolah lazimnya dijalankan oleh tenaga ahli (guru pembimbing-konselor sekolah) yang terlatih sehingga menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta terampil dalam memberikan pelayanan bimbingan dan konseling (Egan, 2002).

C.  Prospek Bimbingan dan Konseling

1.   Bimbingan dan Konseling Sebagai Profesi

Profesi merupakan suatu pekerjaan atau jabatan yang memberikan pelayanan keahlian kepada masyarakat. Profesi bimbingan dan konseling di sekolah adalah suatu pelayanan bimbingan dan konseling yang diberikan oleh guru pembimbing–konselor sekolah yang memiliki keahlian dalam bidang bimbingan dan konseling kepada para peserta didik sebagai konseli.

Upaya untuk menjadikan bimbingan dan konseling sebagai suatu profesi, mulai dilakukan sejak didirikannya IPBI (Ikatan Petugas Bimbingan Indonesia) di kota Malang pada tanggal 17 Desember 1975 di dalam Konvensi Nasional Bimbingan dan Konseling yang pertama. Dalam perjalanannya, IPBI berubah nama menjadi ABKIN (Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia) dalam Kongres IX dan Konvensi Nasional XII IPBI pada tanggal 15 sampai 17 Maret 2001 di Bandarlampung.

Pada Kongres Nasional X dan Konvensi Nasional XIV ABKIN yang diselenggarakan pada tanggal 13 sampai dengan 16 April 2005 di Semarang, ABKIN lebih memantapkan konsolidasinya sebagai organisasi profesi bimbingan dan konseling di tanah air, dan melakukan kerja sama dengan Himpunan  Psikologi Indonesia khususnya yang berkenaan dengan program testing psikologis untuk pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah. ABKIN telah melakukan beberapa kegiatan ilmiah seperti workshop bimbingan dan konseling yang diselenggarakan di Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung pada tanggal 10 Desember 2003 dengan tema Profesi Bimbingan dan Konseling menuju ke Arah Standar Internasional.

Mengembangkan Standar Kompetensi Konselor Indonesia (SKKI) yang ditetapkan berdasarkan keputusan PB-ABKIN Nomor: 011 Tahun 2005 tanggal 25 Agustus 2005 sebagai upaya penyempurnaan naskah Dasar Standardisasi Profesi Konseling yang diterbitkan oleh Bagian Proyek Peningkatan Tenaga Akademik Ditjen Dikti Depdiknas pada tahun 2004. Dilakukan sosialisasi standardisasi profesi konseling pada skala nasional yang difasilitasi oleh Ditjen Dikti Direktorat Pembinaan Pendidikan Tenaga Kependidikan dan Ketenagaan Perguruan Tinggi Depdiknas. Mengkaji kembali SKKI dalam Konvensi Nasional XV ABKIN yang berlangsung di Palembang pada tanggal 1 sampai 3 Juli 2007 yang saat ini berkembang menjadi standar kompetensi akademik konselor (baca Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor).

Serangkaian upaya yang penulis paparkan di atas belum bisa menjangkau kepada seluruh jajaran guru pembimbing–konselor sekolah di tanah air, sehingga secara nasional belum mampu mengendalikan unjuk kerja guru pembimbing– konselor sekolah dalam memberikan pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah-sekolah. Alih-alih unjuk kerja guru pembimbing–konselor sekolah lebih banyak dipengaruhi oleh kebijakan birokrasi dan budaya sekolah yang sudah mengakar selama ini.

Sebagai profesi, unjuk kerja bimbingan dan konseling  setidaknya  memenuhi empat unsur. Pertama, teori pokok (substantive theory) bidang keahlian yang jelas dengan berbagai teknik aplikasinya dalam mengamalkan profesionalisme di lapangan. Kedua, praktik baku yang tervalidasi (validated practice), yakni sebuah prosedur operasional yang dimonopoli oleh kelompok profesi. Ketiga, otonomi profesi yang berbasis penelitian yang objektif demi tegaknya kebenaran akademik. Keempat, organisasi profesi yang mewadahi anggotanya untuk memperjuangkan hak-hak profesi mereka (A. Chaedar Alwasilah, 2006).

2.   Pengembangan Profesionalitas Bimbingan dan Konseling

Untuk memantapkan unjuk kerja profesi bimbingan dan konseling di tanah air khususnya pada setting persekolahan, perlu dilakukan pengembangan profesionalitas bimbingan dan konseling, yang dilakukan oleh guru pembimbing– konselor sekolah melalui berbagai kegiatan profesi yang bersifat  ilmiah. Beberapa kegiatan ilmiah tersebut, di antaranya: penelitian, seminar, lokakarya, workshop, pelatihan, diskusi panel, dan kegiatan sejenis yang berskala lokal, nasional, regional, maupun internasional, yang secara singkat diuraikan berikut ini.

Penelitian. Kemampuan dan keterampilan guru pembimbing–konselor dalam melakukan penelitian sangat menunjang terhadap kualitas pengelolaan pelayanan bimbingan dan konseling. Hasil-hasil penelitian yang dilakukan guru pembimbing–konselor sekolah yang dipublikasikan dalam suatu jurnal penelitian organisasi profesi bimbingan dan konseling, sangat bermanfaat bagi dirinya dan teman sejawat untuk melakukan perbaikan khususnya pada praksis pelayanan bimbingan dan konseling. Kemampuan dan keterampilan guru pembimbing– konselor sekolah dalam bidang penelitian (research) dapat ditumbuhkembangkan melalui pelatihan penelitian yang lazimnya dapat diselenggarakan oleh organisasi profesi ABKIN dan atau organisasi fungsional MGBK, serta lembaga-lembaga yang relevan.

Seminar. Kegiatan seminar merupakan salah satu bentuk kegiatan ilmiah yang diikuti para pembimbing–konselor sekolah untuk mengembangkan kemampuannya melalui peran serta aktif dalam kegiatan tersebut. Seminar dengan menghadirkan pembicara pakar bimbingan dan konseling dari dalam dan di luar negeri serta unsur birokrasi yang dirancang dan dilaksanakan dengan baik, dapat memberikan hasil perkembangan terbaru dalam aspek pengetahuan dan teknologi, yang sangat dibutuhkan guru pembimbing–konselor sekolah untuk meningkatkan kinerjanya. Kegiatan seminar ini tentunya dibingkai dalam bentuk forum ilmiah yang memungkinkan para pembimbing–konselor sekolah berperan aktif untuk mengungkapkan pengalaman dan gagasannya yang terkait dengan peningkatan profesi bimbingan dan konseling.

Lokakarya dan Workshop. Kegiatan ini cukup populer dilaksanakan untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan guru pembimbing–konselor sekolah dalam beberapa hal, seperti; pengembangan perangkat atau piranti bimbingan dan konseling (pengembangan materi pelayanan BK sebagai konteks, teknik asesmen, multi media atau media digital, dan piranti BK lainnya). Dalam penyelenggaraan lokakarya dan workshop, guru pembimbing–konselor sekolah hendaknya tidak sekedar diperlakukan sebagai peserta, tetapi jauh lebih penting adalah melibatkan mereka sebagai narasumber. Dengan keterlibatan mereka yang memiliki kapasitas yang dibutuhkan, diharapkan kegiatan ini dapat memicu guru pembimbing–konselor sekolah untuk mengembangkan kompetensinya secara berkelanjutan, khususnya untuk meningkatkan praksis pelayanan bimbingan dan konseling pada institusinya masing-masing.

Pelatihan. Kegiatan ini relevan untuk mengembangkan kemampuan guru pembimbing–konselor sekolah dalam bidang penelitian, penulisan karya ilmiah, dan keterampilan-keterampilan lain yang menunjang tugas-tugasnya misalnya kemampuan; memberikan konseling, melakukan kerja sama, melakukan penelitian tindakan kelas (Classroom Action Research), dan tugas lain seperti membina siswa dalam bentuk berbagai kegiatan ekstra kurikuler (pramuka, paskibraka, karya ilmiah remaja, latihan kepemimpinan, jurnalistik, dan lainnya).

Diskusi panel. Kegiatan diskusi panel pada dasarnya sama dengan seminar. Hanya pada diskusi panel, beberapa pembicara / narasumber mengungkapkan pandangan / gagasannya tentang suatu topik permasalahan / isu yang diangkat sebagai topik diskusi panel. Dalam kegiatan ini, peran moderator sangat penting sebagai pengatur jalannya diskusi panel. Di pihak lain para peserta diskusi panel hendaknya juga terlibat aktif untuk memberikan gagasan / pendapat-pendapatnya atas stimuli yang digagas oleh beberapa narasumber.

3.   Bimbingan dan Konseling Masa Depan

Profesi bimbingan dan konseling di tanah air bagaikan anak remaja yang sedang dalam proses pertumbuhan dan perkembangan, ia sangat membutuhkan bantuan berupa pendidikan yang layak, agar kelak mampu mandiri. Para guru pembimbing–konselor sekolah sebagai tenaga profesional bidang bimbingan dan konseling secara bersama-sama dalam bingkai organisasi profesi (ABKIN) dan organisasi fungsional (MGBK) senantiasa melakukan peningkatan profesionalitas secara berkelanjutan untuk mewujudkan bimbingan dan konseling sebagai profesi masa depan yang mandiri.

Wickwire (2002) dalam artikelnya yang berjudul Current Trends and Their Implications for Future in the Counseling Profession, telah memaparkan pandangannya tentang profesi konseling ke depan, sebagai berikut: Pertama, Expansion of Electronics, pelayanan bimbingan dan konseling didukung dengan bantuan elektronika sebagai media seperti komputer dan internet, telepon dan televisi yang berlangsung di rumah, di masyarakat, dan di tempat kerja; Kedua, Growth of Distance Learning, belajar tidak dibatasi oleh waktu dan tempat seperti belajar berbasis Web (Web-based learning), pelatihan berbasis Web (Web-based training), intinya penggunaan IT dalam proses belajar untuk meningkatkan profesionalitas; Ketiga, Emphasis on Competencies and Skills, penekanan pada kompetensi dan keterampilan guru pembimbing-konselor sekolah dalam melakukan unjuk kerja, berdasarkan standar profesi yang ditetapkan oleh organisasi profesi; Keempat, Standards-based Education, penyandang profesi bimbingan dan konseling (guru pembimbing-konselor sekolah) harus lulusan lembaga pendidikan yang memenuhi standard dari organisasi profesi; dan Kelima, Inculcation of Lifelong Learning, belajar sepanjang hayat yang harus dilakukan oleh penyandang profesi bimbingan dan konseling (guru pembimbing- konselor sekolah).

Konselor masa depan (the counselor of tomorrow) adalah sosok peribadi yang berkompeten dalam bidang bimbingan dan konseling, yang menguasai beberapa aspek yaitu: (1) Kepemimpinan yang ditunjukkan memiliki perilaku keaslian, visibel, berbudaya, dan pelayanan yang berkualitas; (2) Sistem yang mencakup; program, layanan, materi, struktur proses, sikap bijak, teknik, dan kemampuan melakukan; (3) Domain yang mencakup; afektif, kognitif, akademik- pendidikan, karier, pribadi-sosial; (4) Memberikan bantuan yang mencakup; pencegahan, pengembangan, perbaikan, dan intervensi krisis; (5) pelayanan yang bersifat pencerahan, mencakup; asesmen, diagnostik, perencanaan dan persiapan, implementasi-monitoring, dan evaluasi-pendauran ulang (siklus); dan (6) Evaluasi yang mencakup; formatif, sumatif, tindakan, belajar, tingkah laku, hasil, dan tujuan akhir.

D.  Penutup

Berdasarkan pemaparan di atas, jelas bahwa bimbingan dan konseling merupakan bagian integral dalam sistem pendidikan di sekolah, akan memberikan kontribusi dalam memandirikan peserta didik bila dikelola dan dilakukan secara profesional oleh seseorang guru pembimbing–konselor sekolah yang memiliki keahlian dalam bidang bimbingan dan konseling. Bila tidak, maka pelayanan bimbingan dan konseling akan menjadi rusak, yang berdampak menurunkan bahkan merusak citra profesi bimbingan dan konseling sebagai layanan ahli di tengah masyarakat.

Untuk mewujudkan keinginan profesi tersebut, guru pembimbing-konselor sekolah senantiasa harus cerdas dalam membangun jejaring dengan semua pihak yang terkait dengan praksis pendidikan pada setting persekolahan, serta melakukan peningkatan profesionalitas secara berkelanjutan dalam bingkai organisasi profesi ABKIN dan organisasi fungsional MGBK. Dengan demikian guru pembimbing-konselor sekolah akan mampu memberikan pelayanan bimbingan dan konseling berdasarkan standar kompetensi akademik konselor serta mengindahkan kode etik pelayanan profesi bimbingan dan konseling.

Eksistensi bimbingan dan konseling dalam sistem pendidikan formal merupakan keniscayaan (harus ada–tidak boleh tidak), sehingga tidak bisa dikelola secara asal-asalan yang justru akan merugikan perkembangan konseli (peserta didik).

DAFTAR PUSTAKA

A. Chaedar Alwasilah. 2006. Redefinisi Profesi Dosen. Pikiran Rakyat, (Online), (http://www.pikiran-rakyat.com, diakses tanggal 21 Februari 2007 pukul 07.47 WIB).

Depdiknas. 2002. Panduan Pelayanan Bimbingan dan Konseling Berbasis Kompetensi Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Tsanawiyah dan Sederajat. Jakarta: Pusat Kurikulum, Balitbang Depdiknas.

Depdiknas. 2005. Panduan Workshop BK Berbasis Kompetensi SMP. Jakarta: Direktorat Pendidikan Lanjutan Pertama Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah.

Depdiknas. 2006. Model Pengembangan Diri SD/MI/SDLB-SMP/MTs/SMPLB- SMA/MA/SMALB/SMK. Jakarta: Pusat Kurikulum, Balitbang Depdiknas.

Egan, G. 2002. The Skills Helper: A Problem-Management and Opportunity- Development Aproach to Helping. Australia: Brooks/Cole Thomson Learning.

Gsianturi. 2003. Benarkah Kualitas Manusia Indonesia Rendah?. Indonesian Nutrition Network, (Online), (http://gizi.net, diakses tanggal 1 Januari 2008 pukul 11.15 WIB).

H.A.R. Tilaar. 2006. Standarisasi Pendidikan Nasional: Suatu Tinjauan Kritis.Jakarta: Rineka Cipta.

M. Joko Susilo. 2007. Pembodohan Siswa Tersistematis. Yogyakarta: PINUS Book Publisher.

Munandir. 2001. Ensiklopedia Pendidikan. Malang: UM Press.

Raka Joni, T. 2005a. Pembelajaran yang Mendidik. Jurnal Ilmu Pendidikan. Edisi Juni, Halaman 91-127. Malang: LPTK dan ISPI.

Raka Joni, T. 2005b. Pembelajaran Yang Mendidik: Artikulasi Konseptual, Terapan Kontekstual, dan Verifikasi Empirik. Makalah Seminar Paradigma Pembelajaran Yang Mendidik tanggal 28 Mei 2005 di PPS Universitas Negeri Malang.

Raka Joni, T. 2007a. Prospek Pendidikan Profesional Guru di Bawah Naungan UU No. 14 Tahun 2005: Suatu Kajian Akademik. Makalah disajikan dalam Rembuk Nasional Revitalisasi Pendidikan Profesional Guru, Universitas Negeri Malang, Malang, 17 November 2007.

Raka Joni, T. 2007b. Psikologi Pendidikan Lanjut (DIP-711). Malang: Program Pasca Sarjana Universitas Negeri Malang.

Raka Joni, T. 2007c. Wawasan Makro Pendidikan DIP 721. Program Pascasarjana Universitas Negeri Malang.

Surat Edaran Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Provinsi Jawa Timur Nomor 11/Org/Prov/XIX/2006 tentang Informasi Aktual Organisasi. Surabaya: Sekretariat Pengurus Daerah PGRI Provinsi Jawa Timur.

UNDP. 2005. Statistics in the Human Development Report, (Online), (http://www.hdr.undp.org, diakses tanggal 15 Februari 2008 pukul 14.30 WIB).

UNDP. 2006. Statistics in the Human Development Report, (Online), (http://www.hdr.undp.org, diakses tanggal 15 Februari 2008 pukul 14.35 WIB).

Wickwire, P., N. 2002. Current Trends and Their Implications for Futures in the Caounseling Profession. Dalam Johnson, C., D., and Johnson, S., K. (Ed.), Building Stronger School Counseling Programs: Bringing Futuristic Approaches into the Present (hlm. 3-15). Greensboro: CAPS Publications.