PROGRAM PENDIDIKAN PROFESIONAL KONSELOR MASA DEPAN DAN TANTANGAN DI ERA GLOBALISASI

JURNAL PSIKOLOGI PENDIDIKAN DAN BIMBINGAN
Desember 2011 || ISSN: 1411-3376
Penyelenggara : Universitas Negeri Surabaya
Penulis : Hartono
PDF VERSI CETAK/ASLI

Abstrak: Artikel ini mengupas gagasan tentang program pendidikan profesional konselor masa depan dan implementasinya di tanah air serta tantangan yang dihapai di era globalisasi. Kupasan diawali dengan kajian tentang latar belakang perlunya pendidikan profesional konselor dalam bingkai sistem pendidikan nasional, ekspektasi kinerja konselor di tengah masyarakat madani, standar kompetensi konselor, dan model program serta implementasinya yang digagas untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional, serta tantangan dan solusinya.

Tujuan kajian ini untuk memberikan model alternatif program pendidikan profesional konselor masa depan yang bersifat integratif dalam upaya meningkatkan kualitas konselor sebagai pendidik profesional yang menguasai kompetensi konselor berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 Tahun 2008 tentang Kualifikasi Akademik dan Standard Kompetensi Konselor.

Kata kunci: Pendidikan profesional, konselor, dan tantangan global

Pendahuluan

Kedudukan Konselor sebagai pendidik profesional sebagaimana diatur di dalam pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, berimplikasi pada program dan implementasi pendidikan profesional konselor di tanah air yang mampu menghasilkan konselor profesional, yaitu sosok konselor yang menguasai standar kompetensi konselor, di samping memenuhi kualifikasi akademik yang dipersyaratkan sebagaimana diatur di dalam PeraturanMenteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2008 tentang Standar kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor.

Program pendidikan profesional konselor saat ini yang penyelenggaraanya diawali dengan program Sarjana (S-1) yang belum terintegrasi dengan penyelenggaraan pendidikan profesi konselor (PPK) oleh LPTK (Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan) versi Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia (ABKIN), dan PPG (Pendidikan Profesi Guru) versi Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 8 Tahun 2009 tentang Program Pendidikan Profesi Guru Pra Jabatan, mengakibatkan laju perkembangan profesi bimbingan dan konseling di tanah air, khususnya mengenai penyiapan Sumber Daya Manusia (SDM) konselor profesional, mengalami kendala yang serius. Berdasarkan pasal-pasal 2 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2008, bahwa Penyelenggara Pendidikan yang satuan Pendidikannya mempekerjakan konselor wajib menerapkan standar kualifikasi dan kompetensi konselor sebagaimana diatur dalam peraturan Menteri paling lambat 5 tahun setelah Peraturan Menteri ini diberlakukan.

Karena peraturan Menteri ini diberlakukan sejak 11 Juni 2008, maka terhitung tanggal 11 Juni 2013 mendatang, semua lembaga pendidikan SMP, SMA, SMK dan yang sederajat wajib memiliki konselor. Konselor adalah pendidik profesional yang memiliki keahlian dalam bidang pelayanan bimbingan dan konseling, yang dihasilkan oleh pendidikan profesional konselor. Menurut naskah Penataan Pendidikan Profesional Konselor dan Pelayanan Bimbingan dan Konseling dalam Jalur Pendidikan Formal (Depdiknas, 2007) pendidikan profesional konselor bertujuan untuk menghasilkan konselor profesional, yang diselenggarakan dalam 2 tahap yaitu tahap pertama, tahap pembentukan penguasaan kompetensi akademik, dan tahap kedua, yaitu tahap pendidikan profesi konselor (PPK),

Secara keseluruhan menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi sebagai konselor yang mampu menyelenggarakan pelayanan ahli bimbingan dan konseling yang memandirikan konseli pada jalur pendidikan formal dan nonformal. Adanya naskah penataan pendidikan profesional konselor tersebut, ternyata belum mampu memberikan energi kepada LPTK untuk menyelenggarakan program pendidikan S-1 Bimbingan dan Konseling, yang dilanjutkan dengan pendidikan profesi

konselor (PPK), sehingga tujuan pendidikan profesional konselor sebagaimana yang telah dipaparkan di atas masih sebatas sebagai angan-angan indah yang tidak berujung. Salah satu kendala yang dihadapi oleh LPTK yang menyelenggarakan Jurusan/Program Studi Bimbingan dan Konseling adalah kendala sistem dalam arti LPTK penyelenggara Jurusan/Program Studi S-1 Bimbingan dan Konseling tidak secara langsung diberikan wewenang untuk menyelenggarakan PPK.

Pada program studi non-LPTK, misalnya program studi Pendidikan Dokter, setelah mahasiswa dinyatakan lulus Sarjana Kedokteran (S.Ked.) atau program studi Pendidikan Dokter Gigi, setelah mahasiswa dinyatakan lulus Sarjana Kedokteran Gigi (SKG), para lulusan program tersebut bisa langsung mengikuti program Pendidikan Profesi Dokter atau program Pendidikan Profesi Dokter Gigi.

Program sertifikasi guru dalam jabatan yang telah diselenggarakan sejak tahun 2006 sampai tahun 2010 melalui penilaian portofolio, bagi yang tidak lulus harus mengikuti PLPG (termasuk guru Bimbingan dan Konseling), belum mampu menunjukkan hasil yang maksimal sebagaimana yang diharapkan. Hasil kajian Hartoyo dan Baedhowi (2009) menunjukkan bahwa motivasi guru dalam program sertifikasi guru dalam jabatan, didorong oleh motivasi finansial, bukan motivasi mengembangkan kompetensi. Hal serupa juga ditunjukkan oleh hasil kajian Ditjen PMPTK (dalam Baedhowi, 2009) yang melibatkan 2.600 guru sebagai responden, juga diperoleh hasil bahwa motivasi utama responden dalam program sertifikasi guru dalam jabatan adalah motivasi yang terkait finansial, seperti: (1) Untuk dapat tunjangan profesi; (2) Agar segera dapat uang untuk memenuhi kebutuhan hidup; (3) Agar segera dapat uang untuk bayar kuliah; (4) Agar segera dapat tunjangan yang akan digunakan untuk merenovasi rumah; (5) Agar segera dapat uang untuk membayar utang; dan (6) alasan-alasan finansial lainnya.

Pemerintah melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 8 Tahun 2009 tentang Program Pendidikan Profesi Guru Pra Jabatan (PPG), memberikan kesempatan kepada lulusan S-1 Kependidikan dan S1/D IV Nonkependidikan yang memiliki bakat dan minat menjadi guru, bisa mengikuti PPG untuk menguasai kompetensi guru secara utuh sebagaimana diatur di dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru, dan Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor, sehingga dapat memperoleh sertifikat pendidik profesional pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Harapan tersebut, bisa terpenuhi bila peserta sertifikasi didorong oleh kebutuhan peningkatan kompetensi dan penyelenggaraannya dilakukan secara profesional sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Ekspektasi Kinerja Konselor dan Pelayanan Bimbingan dan Konseling

Berbeda dengan ekspektasi kinerja guru (guru mapel, guru kelas, dan guru praktik) berdasarkan pasal 1 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 0433/P/1993 dan Nomor 25 Tahun 1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya), guru pembimbing menurut pasal 1 ayat (4) keputusan bersama tersebut, yang menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 Tahun 2008 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi konselor, disebut konselor, memiliki ekspektasi kinerja yang berbeda. Peran Guru sebagai agen pembelajaran (learning agent) menurut pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, adalah peran guru sebagai fasilitator, motivator, pemacu, perekayasa pembelajaran, dan pemberi inspirasi belajar bagi peserta didik. Sedangkan konselor berperan sebagai pengampu ahli pelayanan bimbingan dan konseling yang memandirikan peserta didik sebagai konseli. Pelayanan itu meliputi: (1) pelayanan informasi, (2) pelayanan orientasi, (3) pelayanan penempatan dan penyaluran, (4) pelayanankonseling individual, (5) pelayanan konseling kelompok, (6) pelayanan bimbingan kelompok, (7) pelayanan konsultasi, (8) pelayanan mediasi, (9) pelayanan instrumentasi bimbingan dan konseling, (10) pelayanan himpunan data, (11) pelayanan konferensi kasus, (12) pelayanan kunjungan rumah, dan (13) pelayanan referal (alih tangan). Ketiga belas pelayanan tersebut meliputi dalam bidang bimbingan pribadi, bimbingan sosial, bimbingan belajar, bimbingan karier, dan bimbingan pengembangan budi pekerti. Menurut buku penataan pendidikan profesional konselor dan layanan bimbingan dan konseling dalam jalur pendidikan formal (Depdiknas, 2007) pelayanan-pelayanan bimbingan dan konseling sebagaimana di atas, dikelompokkan ke dalam empat komponen pelayanan, yaitu: (1) komponen pelayanan dasar, (2) komponen pelayanan responsif, (3) komponen pelayanan perencanaan individual, dan (3) komponen pelayanan dukungan sistem.

Komponen pelayanan dasar diberikan kepada konseli untuk memfasilitasi konseli agar ia dapat melaksanakan tugas-tugas perkembangannya secara maksimal melalui pelayanan-pelayanan bimbingan dan konseling yang bersifat klasikal, seperti: pelayanan informasi, pelayanan orientasi, pelayanan bimbingan kelompok, dan pelayanan pengumpulan data (penggunaan instrumentasi bimbingan dan konseling), sedangkan komponen pelayanan responsif diberikan kepada konseli untuk membantuk mereka agar mampu menghadapi dan memecahkan masalahmasalah emosinya (depresi sedang dan ringan, stres sedang dan ringan, konflik, kecewa, frustrasi, kecemasan, dan ketergantungan/tidak percaya diri), dimana masalah-masalah emosi tersebut bila tidak segera ditangani, sangat menganggu pelaksanaan tugas-tugas perkembangan konseli, sehingga ia mengalami kemunduran (regresi) dalam perkembangannya.

Konseli yang mengalami masalah-masalah emosi, biasanya menunjukkan gejala-gejala sikap dan perilaku yang menghambat aktivitas belajar konseli, seperti kehilangan motivasi dan minat dalam belajar, mengalami penurunan daya retensi (kemampuan mengingat), dan daya tahan stresnya juga mengalami penurunan, sehingga mereka kehilangan produktivitas.

Komponen pelayanan perencanaan individual, dimaksudkan untuk memfasilitasi konseli dalam membuat rencana masa depan yang sesuai dengan potensi konseli serta peluang yang tersedia di masyarakat. Rencana masa depan di sini juga termasuk bagaimana konseli bisa melakukan pilihan karier yang tepat, sesuai dengan bakat, minat serta peluang yang ada. Konseli yang normal, akan mampu membuat pilihan kariernya, yang diwujudkan dengan kemampuannya dalam memilih Jurusan/Program Studi pada perguruan tinggi (Universitas, Institut, Sekolah Tinggi, Akademi dan Politeknik) yang relevan serta mampu meraih kariernya, mempertahankan dan mengembangkannya dalam kehidupan di masyarakat. Komponen pelayanan dukungan sistem dimaksudkan untuk memfasilitasi kebutuhan management untuk mendukung kinerja konselor, seperti kebutuhan anggaran, fasilitas, dan kesempatan untuk mengembangkan pribadi dan profesionalitas konselor secara berkelanjutan. Implementasi pelayanan bimbingan dan konseling yang baik, membutuhkan perencanaan yang baik pula yang didukung oleh budaya organisasi yang baik, fasilitas dan anggaran yang memadai.

Komponen dukungan sistem sangat berperan dalam upaya mengembangkan kompetensi konselor dan pencitraan publik. Saat ini, citra guru bimbingan dan konseling di sekolah masih dianggap oleh para siswa sebagai polisi sekolah (School Police), sehingga para siswa sebagai konseli masih enggan untuk datang ke unit bimbingan dan konseling untuk meminta bimbingan atau konseling.

Saat ini dan ke depan, guru bimbingan dan konseling harus mampu mengubah dirinya sebagai konselor yang memenuhi kualitas dan standar sebagaimana yang diatur di dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 Tahun 2008 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi konselor. Dengan demikian citra guru bimbingan dan konseling guru BK/konselor, akan semakin baik dan mampu meningkatkan kepercayaan para siswa sebagai konseli pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya. Harapan tersebut dapat dipenuhi dengan cara memperjelas ekspektasi kinerja konselor sebagai berikut.

1) Konselor adalah sosok pemangku ahli profesi bimbingan dan konseling di tanah air yang memenuhi standar kualifikasi akademik yaitu lulusan program studi S-1 Bimbingan dan Konseling dan lulus PPK (program Pendidikan Profesi Konselor) yang dihasilkan oleh LPTK yang berkualitas; 2) Konselor bukan pemangku profesi bimbingan dan konseling asal-asalan, yang selama ini ditengarahi dihasilkan oleh LPTK yang kurang bertanggung jawab, dengan menyelenggarakan program pendidikan paruh waktu, sehingga tidak memungkinkan bisa memenuhi standar kualifikasi akademik dan kompetensi konselor sebagaimana yang diatur di dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 Tahun 2008 tersebut. 3) Konselor adalah pemangku ahli pelayanan bimbingan dan konseling yang memandirikan konseli (peserta didik) pada jalur pendidikan formal, dan memandirikan konseli umum, karena seorang konselor betul-betul ahli dalam merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melakukan refleksi untuk memperbaiki kinerjannya atas pelayanan-pelayanan bimbingan dan konseling yang dibutuhkan masyarakat madani (masyarakat pengguna IPTEKS). Dengan demikian keberadaan konselor di tengah masyarakat sebagai konselor profesional bersosok safe practitioner, sehingga di satu pihak memiliki nilai jual tinggi yang dicari-cari oleh pengguna layananannya, dan di pihak lain juga menarik untuk dibeli oleh pengguna layanan; dan 4) Konselor adalah pemangku ahli pelayanan bimbingan dan konseling yang memiliki wilayah layanan yang bertujuan memandirikan individu normal dan sehat, peduli terhadap kemaslahatan umum (the common good). Pelayanan-pelayanan yang diampunya juga bertujuan mengembangkan kapasitas pengguna, untuk menjadi sosok individu yang bermartabat dan sejahtera. Oleh karena itu, pelayanan bimbingan dan konseling juga harus bermartabat dan bisa mensejahterakan penggunanya.

Standar Kompetensi Konselor

Di tanah air, perumusan standar kompetensi konselor bisa dikatakan sebagai suatu proses yang cukup panjang. Perumusan ini melibatkan organisasi profesi bimbingan dan konseling, yaitu Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia atau disebut ABKIN.

ABKIN beranggotakan para guru bimbingan dan konseling (guru BK), para pendidik calon Sarjana Pendidikan bidang Bimbingan dan Konseling, para pendidik calon Magister Pendidikan bidang Bimbingan dan Konseling, dan para pendidik calon Doktor Bimbingan dan Konseling.

Usaha untuk merumuskan Standar Kompetensi Konselor Indonesia (SKKI) dimulai sebelum tahun 2004. Pada tahun 2004/2005, ABKIN melakukan kajian intensif tentang hal itu, melalui kongres ABKIN di Semarang pada bulan April 2005, ABKIN memutuskan dan menetapkan SKKI sebagai standar kompetensi konselor Indonesia.

Perjalanan selanjutnya, ABKIN menata ulang SKKI tersebut sebagai naskah yang diusulkan kepada pemerintah, sehingga lahirlah Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 Tahun 2008 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi konselor, yang ditetapkan dan diberlakukan sejak tanggal 11 Juni 2008. Menurut peraturan ini, konselor adalah lulusan S-1 Bimbingan dan Konseling dan lulus PPK (Pendidikan Profesi Konselor) dari LPTK yang diberikan izin untuk menyelenggarakan program ini oleh pemerintah (Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional). Konselor wajib memiliki kompetensi akademik dan profesional sebagai sosok utuh. Pembentukan kompetensi akademik konselor, melalui proses pendidikan formal jenjang S-1 (Strata Satu) bidang Bimbingan dan Konseling, yang dibuktikan dengan penganugerahan ijazah akademik Sarjana Pendidikan (S.Pd) bidang Bimbingan dan Konseling. Sedangkan kompetensi profesional merupakan penguasaan kiat penyelenggaraan bimbingan dan konseling yang memandirikan, yang ditumbuhkan serta diasah melalui latihan menerapkan kompetensi akademik yang telah diperoleh dalam konteks Pendidikan Profesi Konselor yang berorientasi pada pengalaman dan kemampuan praktik lapangan.

Kompetensi akademik merupakan landasan bagi pengembangan kompetensi profesional, yang meliputi: (1) memahami secara mendalam tentang konseli yang dilayani, (2) menguasai landasan dan kerangka teoritik bimbingan dan konseling, (3) menyelenggarakan pelayanan bimbingan dan konseling yang memandirikan konseli, dan (4) mengembangkan pribadi dan profesionalitas konselor secara berkelanjutan. Atas dasar kompetensi akademik tersebut, maka rumusan kompetensi akademik dan profesional konselor dipetakan atas dasar ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan, ke dalam kompetensipedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional sebagai berikut.

Tabel 1: Rumusan Kompetensi Akademik dan Profesional Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 tahun 2008 tentang Stantar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor

KOMPETENSI INTI KOMPETENSI

A. KOMPETENSI PEDAGOGIK

1. Menguasai teori dan praksis pendidikan

1.1 Menguasai ilmu pendidikan dan landasan keilmuannya

1.2 Mengimplementasikan prinsip-prinsip pendidikan dan proses pembelajaran

1.3 Menguasai landasan budaya dalam praksis pendidikan

2. Mengaplikasikan perkembangan fisiologis dan psikologis serta perilaku konseli

2.1 Mengaplikasikan kaidah-kaidah perilaku manusia, perkembangan fisik dan psikologis konseli terhadap sasaran pelayanan bimbingan dan konseling dalam upaya pendidikan

2.2 Mengaplikasikan kaidah-kaidah kepribadian, individualitas dan perbedaan konseli terhadap sasaran pelayanan bimbingan dan konseling dalam upaya pendidikan

2.3 Mengaplikasikan kaidah-kaidah belajar terhadap sasaran pelayanan bimbingan dan konseling dalam upaya pendidikan

2.4 Mengaplikasikan kaidah-kaidah keberbakatan terhadap sasaran pelayanan bimbingan dan konseling dalam upaya pendidikan

2.5. Mengaplikasikan kaidah-kaidah kesehatan mental terhadap sasaran pelayanan bimbingan dan konseling dalam upaya pendidikan

3. Menguasai esensi pelayanan bimbingan dan konseling dalam jalur, jenis, dan jenjang satuan pendidikan

3.1 Menguasai esensi bimbingan dan konseling pada satuan jalur pendidikan formal, nonformal dan informal

3.2 Menguasai esensi bimbingan dan konseling pada satuan jenis pendidikan umum, kejuruan, keagamaan, dan khusus

3.3 Menguasai esensi bimbingan dan konseling pada satuan jenjang pendidikan usia dini, dasar dan menengah, serta tinggi

B. KOMPETENSI KEPRIBADIAN

4. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa

4.1 Menampilkan kepribadian yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa

4.2 Konsisten dalam menjalankan kehidupan beragama dan toleran terhadap pemeluk agama lain

4.3 Berakhlak mulia dan berbudi pekerti luhur

5. Menghargai dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, individualitas dan kebebasan memilih

5.1 Mengaplikasikan pandangan positif dan dinamis tentang manusia sebagai makhluk spiritual, bermoral, sosial, individual, dan berpotensi

5.2 Menghargai dan mengembangkan potensi positif individu pada umumnya dan konseli pada khususnya

5.3 Peduli terhadap kemaslahatan manusia pada umumnya dan konseli pada khususnya

5.4 Menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sesuai dengan hak asasinya

5.5 Toleran terhadap permasalahan konseli

5.6 Bersikap demokratis

6. Menunjukkan integritas dan stabilitas kepribadian yang kuat

6.1 Menampilkan kepribadian dan perilaku yang terpuji (seperti berwibawa, jujur, sabar, ramah, dan konsisten)

6.2 Menampilkan emosi yang stabil.

6.3 Peka, bersikap empati, serta menghormati keragaman dan perubahan

6.4 Menampilkan toleransi tinggi terhadap konseli yang menghadapi stres dan frustasi

7. Menampilkan kinerja berkualitas tinggi

7.1 Menampilkan tindakan yang cerdas, kreatif, inovatif, dan produktif

7.2 Bersemangat, berdisiplin, dan mandiri

7.3 Berpenampilan menarik dan menyenangkan

7.4 Berkomunikasi secara efektif

KOMPETENSI SOSIAL

8. Mengimplementasikan kolaborasi intern di tempat bekerja

8.1 Memahami dasar, tujuan, organisasi, dan peran pihak-pihak lain (guru, wali kelas, pimpinan sekolah/madrasah, komite sekolah/madrasah) di tempat bekerja

8.2 Mengkomunikasikan dasar, tujuan, dan kegiatan pelayanan bimbingan dan konseling kepada pihak-pihak lain di tempat bekerja

8.3 Bekerja sama dengan pihak-pihak terkait di dalam tempat bekerja (seperti guru, orang tua, tenaga administrasi)

9. Berperan dalam organisasi dan kegiatan profesi bimbingan dan konseling

9.1 Memahami dasar, tujuan, dan AD/ART organisasi profesi bimbingan dan konseling untuk pengembangan diri dan profesi

9.2 Menaati Kode Etik profesi bimbingan dan konseling

9.3 Aktif dalam organisasi profesi bimbingan dan konseling untuk pengembangan diri dan profesi

10. Mengimplementasikan kolaborasi antarprofesi

10.1 Mengkomunikasikan aspek-aspek profesional bimbingan dan konseling kepada organisasi profesi lain

10.2 Memahami peran organisasi profesi lain dan memanfaatkannya untuk suksesnya pelayanan bimbingan dan konseling

10.3 Bekerja dalam tim bersama tenaga paraprofesional dan profesional profesi lain.

10.4 Melaksanakan referal kepada ahli profesi lain sesuai dengan keperluan

C. KOMPETENSI PROFESIONAL

11. Menguasai konsep dan praksis asesmen untuk memahami kondisi, kebutuhan, dan masalah konseli

11.1 Menguasai hakikat asesmen

11.2 Memilih teknik asesmen, sesuai dengan kebutuhan pelayanan bimbingan dan konseling

11.3 Menyusun dan mengembangkan instrumen asesmen untuk keperluan bimbingan dan konseling

11.4 Mengadministrasikan asesmen untuk mengungkapkan masalah-masalah konseli.

11.5 Memilih dan mengadministrasikan teknik asesmen pengungkapan kemampuan dasar dan kecenderungan pribadi konseli.

11.6 Memilih dan mengadministrasikan instrumen untuk mengungkapkan kondisi aktual konseli berkaitan dengan lingkungan

11.7 Mengakses data dokumentasi tentang konseli dalam pelayanan bimbingan dan konseling

11.8 Menggunakan hasil asesmen dalam pelayanan bimbingan dan konseling dengan tepat

11.9 Menampilkan tanggung jawab profesional dalam praktik asesmen

12. Menguasai kerangka teoretik dan praksis bimbingan dan konseling

12.1 Mengaplikasikan hakikat pelayanan bimbingan dan konseling.

12.2 Mengaplikasikan arah profesi bimbingan dan konseling.

12.3 Mengaplikasikan dasar-dasar pelayanan bimbingan dan konseling.

12.4 Mengaplikasikan pelayanan bimbingan dan konseling sesuai kondisi dan tuntutan wilayah kerja.

12.5 Mengaplikasikan pendekatan /model/jenis pelayanan dan kegiatan pendukung bimbingan dan konseling.

12.6 Mengaplikasikan dalam praktik format pelayanan bimbingan dan konseling.

13. Merancang program Bimbingan dan Konseling

13.1 Menganalisis kebutuhan konseli

13.2 Menyusun program bimbingan dan konseling yang berkelanjutan berdasar kebutuhan peserta didik secara komprehensif dengan pendekatan perkembangan

13.3 Menyusun rencana pelaksanaan program bimbingan dan konseling

13.4 Merencanakan sarana dan biaya penyelenggaraan program bimbingan dan konseling

14. Mengimplementasikan program Bimbingan dan Konseling yang komprehensif

14.1 Melaksanakan program bimbingan dan konseling.

14.2 Melaksanakan pendekatan kolaboratif dalam pelayanan bimbingan dan konseling.

14.3 Memfasilitasi perkembangan akademik, karier, personal, dan sosial konseli

14.4 Mengelola sarana dan biaya program bimbingan dan konseling

15. Menilai proses dan hasil kegiatan Bimbingan dan Konseling.

15.1 Melakukan evaluasi hasil, proses, dan program bimbingan dan konseling

15.2 Melakukan penyesuaian proses pelayanan bimbingan dan konseling.

15.3 Menginformasikan hasil pelaksanaan evaluasi pelayanan bimbingan dan konseling kepada pihak terkait

15.4 Menggunakan hasil pelaksanaan evaluasi untuk merevisi dan mengembangkan program bimbingan dan konseling

16. Memiliki kesadaran dan komitmen terhadap etika profesional

16.1 Memahami dan mengelola kekuatan dan keterbatasan pribadi dan profesional.

16.2 Menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan kewenangan dan kode etik profesional konselor

16.3 Mempertahankan objektivitas dan menjaga agar tidak larut dengan masalah konseli.

16.4 Melaksanakan referal sesuai dengan keperluan

16.5 Peduli terhadap identitas profesional dan pengembangan profesi

16.6 Mendahulukan kepentingan konseli daripada kepentingan pribadi konselor

16.7 Menjaga kerahasiaan konseli

17. Menguasai konsep dan praksis penelitian dalam bimbingan dan konseling

17.1 Memahami berbagai jenis dan metode penelitian

17.2 Mampu merancang penelitian bimbingan dan konseling

17.3 Melaksaanakan penelitian bimbingan dan konseling

17.4 Memanfaatkan hasil penelitian dalam bimbingan dan konseling dengan mengakses jurnal pendidikan dan bimbingan dan konseling

Model Pendidikan Profesional Konselor yang Digagas dan Tantangan Globalisasi

1. Kondisi Saat Ini

Pendidikan S-1 Bimbingan dan Konseling di tanah air saat ini diselenggarakan secara terpisah dengan Pendidikan Profesi Konselor (PPK) oleh beberapa LPTK atas izindari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional, dan dilakukan akreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT).

Kurikulum pendidikan S-1 Bimbingan dan Konseling yang dikembangkan berdasarkan Kepmendiknas Nomor 232/U/2000 dan Nomor 045/U/2002 yang mengacu kepada konsep pendidikan tinggi abad XXI UNESCO, yang semula disusun dan ditetapkan oleh pemerintah lewat sebuah Konsorsium (Kurikulum Nasional), diubah menjadi kurikulum inti yang disusun oleh perguruan tinggi bersama dengan pemangku kepentingan dan kalangan profesi, dan ditetapkan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan. Berdasarkan pasal 38 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, dinyatakan bahwa kurikulum pendidikan tinggi dikembangkan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk setiap program studi.

Program studi S-1 Bimbingan dan Konseling bersama-sama dengan Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia (ABKIN) beberapa kali telah menyelenggarakan pertemuan ilmiah untuk mengembangkan kurikulum. Pertemuan terakhir yang diselenggarakan di Hotel Satelit Surabaya pada tanggal 28-29 Maret 2009, diperoleh kesepakatan bahwa kurikulum inti sebanyak 97 SKS (67%) dari total 144 SKS, sisanya 47 SKS (33%) sebagai kurikulum institusional.

LPTK penyelenggara program studi S-1 Bimbingan dan Konseling, menyelenggarakan pendidikan yang pada umumnya masih menggunakan kerangka pikir penerusan informasi (content transmission), yang menghasilkan lulusan Sarjana Pendidikan (S.Pd) bidang Bimbingan dan Konseling yang masih kurang berkualitas. Bukti-bukti ini dapat diamati dari kinerja lulusan setelah mereka diangkat sebagai guru pembimbing pada lembaga pendidikan formal (SMP dan SMA dan yang sederajat), mereka belum mampu menyelenggarakan pelayanan bimbingan dan konseling yang memandirikan konseli sebagaimana yang diharapkan di dalam buku penataan pendidikan profesional konselor dan layanan bimbingan dan konseling dalam jalur pendidikan formal (Depdikbud, 2007).

Sebagian besar guru pembimbing di sekolah-sekolah melakukan aktivitas melayani para siswa yang terlambat masuk sekolah dan memberikan izin kepada siswa yang meninggalkan jam pelajaran, dimana aktivitas tersebut bukan sebagai pelayanan bimbingan dan konseling, yang lazim dilakukan oleh guru piket. Budaya sekolah masih memposisikan guru pembimbing sebagai polisi sekolah (School Police) akan semakin memperburuk citra bimbingan dan konseling di sekolah. Para guru pembimbing dan lulusan program studi S-1 Bimbingan dan Konseling masih mengalami kesulitan untuk mengikuti PPK karena LPTK yang menyelenggarakan program tersebut masih langka. Sampai tahun 2011, hanya 3 LPTK yang menyelenggarakan PPK, yaitu di UNP (Universitas Negeri Padang), UPI (Universitas Pendidikan Indonesia Bandung), dan UNNES (Universitas Negeri Semarang) yang sebagian besar mahasiswanya bukan berasal dari kalangan guru pembimbing atau para lulusan S-1 program studi Bimbingan dan Konseling, melainkan para dosen dari berbagai perguruan tinggi. Kondisi yang demikian ini jelas tidak mungkin arahan pasal 2 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 Tahun 2008 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi konselor, bisa terpenuhi. Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan tindakan pengkajian, untuk memikirkan solusi ke depan sehingga arahan pasal 2 peraturan menteri tersebut bisa segera diwujudkan. Citra bimbingan dan konseling perlu diperbaiki, bukan sebagai polisi sekolah (School Police), melainkan berperan memberikan pelayanan bimbingan dan konseling yang memandirikan peserta didik (konseli). Untuk membentuk guru pembimbing profesional, pemerintah melakukan program sertifikasi dalam jabatan dan pra jabatan.

2. Pendidikan Profesional Konselor

Untuk bisa memenuhi standar kompetensi konselor tersebut di atas, diperlukan model pendidikan profesional konselor yang terintegrasi, artinya penyelenggaraan program pendidikan S-1 Bimbingan dan Konseling terintegrasi dengan program pendidikan profesi konselor (PPK). LPTK yang diberikan izin menyelenggarakan pendidikan S-1 Bimbingan dan Konseling dan memiliki peringkat Akreditasi minimal B dilakukan evaluasi, bila layak dari aspek ketenagaan, infrastruktur, dan manajemen pengelolaan secara langsung diberikan wewenang untuk menyelenggarakan PPK. Dengan demikian, para guru pembimbing (guru BK) di sekolah-sekolah yang memiliki kualifikasi akademik S-1 Bimbingan dan Konseling dapat mengikuti PPK di LPTK terdekat, sehingga harapan sebagaimana yang diatur di dalam pasal 2 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor, segera bisa diwujudkan. Diagram model Pendidikan Profesional Konselor dimaksud diuraikan pada gambar 1.

Gambar 1: Model Pendidikan Profesional Konselor Pendidikan Profesional Konselor menerima mahasiswa dari lulusan SMA dan atau sederajat. Pendidikan ini diselenggarakan dengan beban minimal 144 SKS, dan maksimal 160 SKS berdasarkan Kepmendiknas Nomor 232/U/2000 dan Nomor 045/U/2002, dengan masa studi antara 4-4,5 tahun. Kurikulum ditetapkan oleh LPTK masing-masing yang pengembangannya dilakukan dengan melibatkan Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia (ABKIN) dan pemangku kepentingan, dengan menggunakan paradigma KBK (Kurikulum Berbasis Kompetensi). Pendekatan pembelajaran menggunakan Students Centered Learning (SCL) yang ditunjang dengan metode:

(1) Small Group Discussion, (2) Role-Play & Simulation, (3) Case Study, (4) Discovery Learning, (5) Self-Directed Learning, (6) Cooperative Learning, (7) Collaborative Learning, (8) Contextual Instruction, (9) Project Based Learning, dan (10) Problem Based Learning and Inquiry. Dosen pengampu mata kuliah adalah para dosen profesional yang memenuhi tuntutan pasal 1 ayat (2) dan pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Para dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan yang bertugas melakukan transformasi, mengembangkan, dan menyebarluaskan IPTEKS melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, yang memiliki kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional, dan sosial, serta mampu mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Lulusan Program S-1 Bimbingan dan Konseling dapat langsung mengikuti PPK selama 2 (dua) semester. Kurikulum PPK ditetapkan oleh LPTK, yang pengembangannya melibatkan ABKIN dan pemangku kepentingan.

PPK memberikan pengalaman belajar bagi para Lulusan SMA Program Pendidikan S-1 Bimbingan dan Konseling S.Pd. PPK Kons. mahasiswa berupa kemampuan dalam menerapkan kompetensi akademik yang diperolehnya pada program S-1 Bimbingan dan Konseling. Lulusan PPK dianugrahi Sertifikat keahlian Bimbingan dan Konseling sebagai Konselor profesional, dengan sebutan Konselor (Kons). Konselor adalah sosok profesional dalam bidang bimbingan dan konseling yang ahli memberikan pelayanan bimbingan dan konseling baik pada lembaga pendidikan formal maupun di masyarakat. Konselor yang praktik di masyarakat harus mendapatkan izin praktik dari ABKIN sebagai organisasi profesi Bimbingan dan Konseling.

3. Tantangan Globalisasi

Dalam era globalisasi dewasa ini, perhatian khusus dalam pendidikan di arahkan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), yaitu sosok SDM yang menguasai IPTEKS dan berkarakter. Begitu juga dalam profesi Bimbingan dan Konseling, saat ini dan ke depan pendidikan profesional konselor harus mampu menghasilkan sosok konselor yang berkompeten, dan berkarakter sebagai insan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berbakat, berminat, memiliki panggilan jiwa dan idealisme, bertanggung jawab atas tugasnya, dan mampu mengembangkan profesinya sepanjang hayat.

Bangsa Indonesia dan dunia menghadapi era knowledge-based society, di mana penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi landasan dalam kehidupan sehari-hari (Hartono, 2010), hal ini perlu direspons positif dengan cara melahirkan konselor-konselor profesional, sehingga mampu bersaing dalam era globalisasi.

Konselor profesional selalu mampu mengubah tantangan menjadi peluang yang harus diraih dan dikembangkan, sehingga produk-produk konselor ke depan semakin dibutuhkan masyarakat madani. Untuk bisa memenuhi harapan tersebut, diperlukan proses pendidikan profesional konselor (S-1 Bimbingan dan Konseling dan Pendidikan Profesi Konselor) sebagai bagian dari upaya membangun manusia Indonesia seutuhnya dan insan yang paripurna. Konselor profesional di samping memiliki kompetensi yang diwajibkan, harus mampu mengisi dan memanfaatkan teknologi informasi sebagai bagian dari profesinya. Mereka mampu melakukan rekayasa untuk memajukan pelayanan bimbingan dan konseling dengan memanfaatkan teknologi informasi. Pelayanan bimbingan dan konseling saat ini dan ke depan sudah saatnya berbasis teknologi informasi (TI) yang bisa dijangkau masyarakat luas. Wickwire dalam Johnson and Johnson (2002) menyatakan bahwa konselor masa depan adalah sosok yang memiliki visi berbasis pelayanan, menguasai sistem tentang; (1) program, (2) pelayanan, (3) isi, (4) proses, (5) prosedur, (6) asesmen, (7) diagnostik, (8) evaluasi yang berdaur ulang, baik evaluasi pada tengah dan akhir pelayanan, dan (9) memiliki pemahaman tentang teknologi tinggi untuk menunjang pelayanan bimbingan dan konseling.

Penutup

Peran pendidikan dalam rangka mencerdaskan bangsa sangat penting dan memiliki posisi yang strategis. Tidak ada suatu bangsa di dunia yang tidak membutuhkan pendidikan. Begitu juga bangsa Indonesia yang masih berstatus sebagai negara berkembang, saat ini dan ke depan membutuhkan sistem pendidikan yang berkualitas dan bermartabat. Salah satu aspek yang penting dalam penyelenggaraan pendidikan yang bermutu adalah terpenuhinya tenaga pendidik yang berkompeten dan berkarakter. Konselor sebagai pendidik profesional, saat ini dan ke depan memiliki peran yang sangat penting dalam kerangka sistem pendidikan nasional. Konselor sebagai pengampu pelayanan ahli bimbingan dan konseling yang memandirikan konseli turut perperan dalam upaya mewujudkan tujuan pendidikan nasional yaitu untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Untuk menjadikan konselor profesional yang mampu memberikan pelayanan bimbingan dan konseling yang bermutu dan bermartabat baik pada jalur pendidikan formal maupun di masyarakat, diperlukan pendidikan profesional konselor yang bermutu pula dengan dukungan pemerintah, organisasi profesi Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia (ABKIN) dan masyarakat sebagai pengguna.

Daftar Rujuan

Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia (ABKIN). 2008. Penegasan Profesi Bimbingan dan Konseling: Alur Pikir Penataan Pendidikan Profesional Konselor dan Layanan Bimbingan dan Konseling dalam Jalur Pendidikan Formal. Bandung: PB ABKIN.

Baedhowi. 2009. Tantangan Profesionalisme Guru Pada Era Sertifikasi (Pidato Pengukuhan Guru Besar Dalam Bidang Ilmu Manajemen Sumber Daya Manusia Pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret). Surakarta: Departemen Pendidikan NasionalUNS.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. 1994. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 0433/P/1993 dan Nomor 25 Tahun 1993 Tentang Petunjuk Pelaksana Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Direktorat Pendidikan Guru dan Tenaga Teknis.

Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia. 2003. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta: Biro Hukum dan Organisasi, Sekretariat Jenderal Depdiknas.

Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia. 2007. Gagasan Kurikulum Masa Depan. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan, Pusat Kurikulum Ditejen Dikti.

Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia. 2007. Penataan Pendidikan Profesional Konselor dan Layanan Bimbingan dan Konseling dalam Jalur Pendidikan Formal. Jakarta: DirektoratJenderal Pendidikan Tinggi.

Departemen Pendidikan Nasional RepublikIndonesia. 2007. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru. Jakarta:Bagian Penyusunan Rancangan PeraturanPerundang-undangan dan Bantuan Hukum.

Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia. 2008. Buku Panduan Pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi Pendidikan Tinggi. Jakarta: DirektoratAkademik, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia. 2008. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2008 Tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor. Jakarta: Bagian PenyusunanRancangan Peraturan Perundang-undangandan Bantuan Hukum.

Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia. 2008. Rambu-Rambu Analisis Potensi Siswa, Layanan Akademik dan Pengembangan Diri Dalam KTSP Untuk SMA. Jakarta: Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas, Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah.

Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia. 2009. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Program Pendidikan Profesi Guru Pra Jabatan. Jakarta: Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan dan Bantuan Hukum.

Harris-Bowlsbey, J., Dikel, M.R., and Sampson, J.P. 2008. The Internet: A Tool For Career Planning. Oklahoma: National Career Development Association.

Hartono. 2010. Bimbingan Karier Berbantuan Komputer Untuk Siswa SMA. Surabaya: University Press UNIPA Surabaya.

Johnson, C.D. and Johnson Sharaton, K. 2002. Building Stronger School Counseling Programs: Bringing Futuristic Approaches into the Present. Greensboro:CAPS Publications.

Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia. 2010. Panduan Pendidikan Profesi Guru. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia. 2010. Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Buku 3 Pedoman Penyusunan Portofolio. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia. 2011. Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Buku Buku 4 Rambu-Rambu Pelaksanaan Pendidikan dan Latihan Profesi Guru. Jakarta: Direktorat JenderalPendidikan Tinggi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.Jakarta: C.V. Tamita Utama.

Prediktor Skor Tes Kemampuan Berpikir Verbal, Numerikal, dan Abstrak Terhadap Kriteria Prestasi Akademik Mahasiswa

JURNAL PENELITIAN PSIKOLOGI
April 2011 || ISSN: 2087-3441
Penyelenggara : Program Studi Psikologi Fakultas Dakwah IAIN Sunan Ampel
Penulis : Hartono
PDF VERSI CETAK/ASLI

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk melakukan uji validitas prediktif tes kemampuan berpikir verbal, numerikal, dan berpikir abstrak dengan kriteria prestasi akademik mahasiswa. Hasil studi ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang efektivitas penggunaan tes ini dalam kebijakan seleksi penerimaan mahasiswa baru. Populasi penelitian ini adalah para mahasiswa Program Studi PGSD FKIP Universitas PGRI Adi Buana Surabaya angkatan tahun 2007, sebanyak 95 orang. Data-data penelitian dikumpulkan dengan menggunakan tes kemampuan berpikir verbal, tes kemampuan berpikir numerikal, tes kemampuan berpikir abstrak, dan dokumentasi indeks prestasi akademik komulatif. Temuan penelitian ini adalah skor tes kemampuan berpikir verbal, skor tes kemampuan berpikir numerikal, dan skor tes kemampuan berpikir abstrak secara bersama-sama dinyatakan signifikan sebagai prediktor yang baik untuk memprediksi prestasi akademik mahasiswa.

Kata kunci: Tes kemampuan berpikir verbal, numerikal, dan abstrak, serta prestasi akademik.

Pendahuluan

Tes kemampuan berpikir verbal, numerikal, dan abstrak semakin meluas penggunaannya tidak hanya pada karyawan/pekerja di lingkungan perusahaan/industri, namun juga banyak digunakan pada lingkungan pendidikan formal, seperti SMP, SMA dan yang sederajat serta perguruan tinggi. Pada umumnya tujuan penggunaan tes ini adalah untuk kepentingan seleksi dan prediksi.

Tes kemampuan berpikir verbal dirancang untuk mengukur kemampuan seseorang dalam memahami ide-ide dan konsep-konsep yang dinyatakan dalam bentuk kata-kata. Tes kemampuan berpikir numerikal dirancang untuk mengukur kemampuan seseorang dalam memahami ide-ide dan konsep-konsep yang dinyatakan dalam bentuk angka-angka. Sedangkan tes kemampuan berpikir abstrak dirancang untuk mengukur kemampuan seseorang dalam memecahkan masalah-masalah, jika masalah-masalah itu disajikan dalam arti ukurannya, bentuknya, posisinya, atau lain-lain bentuk yang tidak bersifat verbal atau angka. Ketiga tes tersebut diciptakan G.K. Bennet pada tahun 1947, dan dikembangkan di Indonesia sebagai sub tes DAT (Differential Aptitude Test) atau Tes Bakat Diferensial yang digunakan untuk memprediksi kinerja seseorang dalam melakukan pekerjaan (vocational achievement) dan prestasi akademik (academic achievement) peserta didik pada lingkungan pendidikan formal (Hartono, 2005:57).

Prestasi akademik merupakan hasil kinerja seseorang yang menggambarkan kemampuannya dalam mempelajari dan memahami seperangkat matakuliah yang disajikan dalam satu atau beberapa semester menurut kurikulum yang diterapkan. Pada perguruan tinggi, sejak tahun 2004 sampai saat ini telah berlangsung penerapan kurikulum berbasis kompetensi (KBK) yang diatur di dalam Kepmendiknas Nomor 232/U/2000 dan Nomor 045/U/2002, seperangkat matakuliah yang dikembangkan berdasarkan kompetensi dikelompokkan ke dalam lima kelompok yaitu kelompok (1) matakuliah keilmuan dan keterampilan (MKKK) disepadamkan dari learning to know, (2) matakuliah keahlian berkarya (MKKB) disepadamkan dari learning to do, (3) matakuliah perilaku berkarya

Makalah Mimbar Ilmiah Universitas PGRI Adi Buana Surabaya 22 September 2011: Hartono 1

(MKPB) disepadamkan dari learning to be, (4) matakuliah berkehidupan bersama (MKBB) disepadamkan dari learning to live together, dan matakuliah pengembangan kepribadian (Depdiknas, 2008:11).

Prestasi akademik mahasiswa dapat dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Yang termasuk faktor internal adalah faktor yang bersumber dari diri mahasiswa, mencakup faktor: (1) kemampuan/kecerdasan, (2) kesehatan fisik, psikis dan sosial, (3) motivasi intrinsik, (4) minat, serta (5) perhatian. Faktor eksternal adalah faktor yang bersumber dari luar diri mahasiswa, yang mencakup faktor: (1) kurikulum dan model pembelajaran yang diterapkan, (2) iklim/suasana pembelajaran, (3) motivasi ekstrinsik, dan (4) infrastruktur pembelajaran yang terdiri dari ruang kuliah dan kelengkapannya, laboratorium, serta perpustakaan. Dengan kata lain kualitas lulusan perguruan tinggi dipengaruhi oleh kualitas input dan kualitas proses yang diuraikan pada gambar 1 sebagai berikut.

1 2 3

Gambar 1: Hubungan kualitas input dan proses pendidikan dalam mempengaruhi kualitas lulusan Perguruan Tinggi

Kualitas input terdiri dari kemampuan/kecerdasan mahasiswa, kesehatan mahasiswa, motivasi mahasiswa, minat dan perhatian mahasiswa dalam kegiatan belajar dan pembelajaran. Semakin baik kualitas input tersebut diprediksikan akan semakin baik pengaruhnya pada proses pendidikan. Kualitas proses pendidikan terdiri dari kualitas kurikulum dan implementasinya, kompetensi dosen, dan pemanfaatan insfrastruktur pendidikan (sarana pembelajaran di dalam kelas, laboratorium dan perpustakaan). Semakin baik kualitas proses pendidikan yang diwujudkan dengan meningkatnya kualitas interaksi proses pembelajaran yang didukung dengan pemanfaatan sarana pembelajaran yang memadai dari aspek kuantitas dan kualitas, maka keluaran/lulusan perguruan tinggi akan semakin baik kualitasnya. Kualitas lulusan pendidikan tinggi dapat diukur dari dua aspek, yaitu aspek outcome dan impact. Outcome adalah seberapa jauh lulusan perguruan tinggi mampu melaksanakan pekerjaan/profesi yang dibutuhkan masyarakat, sedangkan impact menunjuk pada derajat kemampuan lulusan perguruan tinggi dalam melahirkan temuan-temuan baru yang berguna bagi kemajuan bangsa dan negara.

Kemampuan/kecerdasan mahasiswa merupakan salah satu faktor input yang dipandang sangat berpengaruh dalam proses pendidikan. Untuk memperoleh calon mahasiswa yang memiliki kemampuan/kecerdasan yang unggul, dapat dilakukan dengan cara menyelenggarakan sistem seleksi yang kredibel. Di antaranya melakukan tes kemampuan berpikir verbal, kemampuan berpikir numerikal, dan kemampuan berpikir abstrak. Asumsi yang mendasari penggunaan tes tersebut adalah (1) kemampuan berpikir verbal, numerikal, dan abstrak calon mahasiswa baru dapat diukur dengan menggunakan tes psikologis; dan (2) telah tersedia tes baku untuk mengukur kemampuan berpikir verbal, numerikal, dan abstrak calon mahasiswa, sebagai sub tes dari tes DAT (Differential Aptitude Test) yang telah dikembangkan di Indonesia.

Meskipun penggunaan tes kemampuan berpikir verbal, numerikal, dan berpikir abstrak mendasarkan pada asumsi sebagaimana yang diuraikan di atas, namun kecermatan penggunaan tes tersebut juga dipengaruhi oleh faktor-faktor budaya (Rogler, 2010:1) seperti faktor sosialisasi, kebiasaan-kebiasaan, kerja sama, dan perilaku lain yang didorong oleh kebutuhan-kebutuhan individu yang bersangkutan (http://www.lotsofessays.com, diakses

Input

Keluaran

Proses

Pendidikan

Makalah Mimbar Ilmiah Universitas PGRI Adi Buana Surabaya 22 September 2011: Hartono 2

tanggal 22 Februari 2011 pukul 12.00 WIB). Dengan demikian sangat sulit mengembangkan suatu tes psikologis yang bebas dari pengaruh budaya. Banyak perguruan tinggi yang mahasiswanya berasal dari latar belakang budaya yang berbeda-beda, dan hal ini membentuk pola pikir yang berbeda pula dalam melakukan berbagai aktivitas.

Penelitian di Indonesia untuk mengkaji validitas prediktif tes kemampuan berpikir verbal, tes kemampuan berpikir numerikal, dan tes kemampuan berpikir abstrak belum pernah dilakukan pada populasi mahasiswa. Penelitian ini telah dilakukan Marthen Pali (1993:147-149) pada populasi siswa SMA. Hasilnya adalah skor tes kemampuan verbal, numerikal, dan berpikir abstrak merupakan prediktor yang baik untuk memprediksi prestasi belajar siswa di semua kelas dan jurusan di SMA.

Dengan demikian, sampai saat ini belum tersedia informasi yang valid/sahih tentang kecermatan tes kemampuan berpikir verbal, numerikal, dan abstrak sebagai prediktor yang baik terhadap kriteria prestasi akademik mahasiswa. Atas dasar hal tersebut, maka penelitian ini perlu dilakukan yang hasilnya diharapkan dapat memberi manfaat yang berharga bagi para pengelola perguruan tinggi dalam implementasi program seleksi penerimaan calon mahasiswa baru pada umumnya, dan pada khususnya bagi penulis, hasil penelitian ini sangat berharga dalam memberikan informasi atas efektivitas penggunaan tes ini dalam kebijakan seleksi penerimaan calon mahasiswa baru pada program studi PGSD (Pendidikan Guru Sekolah Dasar) di Universitas PGRI Adi Buana Surabaya.

Metode Penelitian

Penelitian ini dikelompokkan ke dalam kategori penelitian korelasional multi variat, dengan populasi pada 95 orang mahasiswa PGSD FKIP Universitas PGRI Adi Buana Surabaya angkatan tahun 2007. Data-data penelitian dikumpulkan dengan menggunakan Tes Kemampuan Berpikir Verbal (TKBV), Tes Kemampuan Berpikir Numerikal (TKBN), Tes Kemampuan Berpikir Abstrak (TKBA), dan Dokumentasi Prestasi Akademik Mahasiswa (PAM). TKBV digunakan untuk mengukur kemampuan berpikir verbal mahasiswa. TKBN digunakan untuk mengukur kemampuan berpikir numerikal mahasiswa. TKBA digunakan untuk mengukur kemampuan berpikir abstrak mahasiswa. Pengukuran ketiga kemampuan tersebut, dilakukan pada saat seleksi penerimaan calon mahasiswa baru pada tahun akademik 2007/2008. Data prestasi akademik mahasiswa (PAM) dikumpulkan berdasarkan dokumentasi indeks prestasi akademik komulatif sejak semester gasal tahun akademik 2007/2008 sampai dengan semester genap tahun akademik 2009/2010.

Analisis data-data penelitian dilakukan dengan menggunakan teknik analisis statistika parametrik korelasi Product Moment Pearson dan teknik analisis Regresi Linier (Chen, Ender, Mitchell & Wells, 2009; Norusis, 2000; Abdul Muhid, 2010). Sebelum data-data penelitian dianalisis, terlebih dulu dilakukan uji asumsi yaitu uji normalitas sebaran dan uji linieritas hubungan. Program statistika yang digunakan untuk melakukan analisis data penelitian ini adalah SPSS for Windows versi 16.00. Hasil uji normalitas sebaran diuraikan pada tabel 1, sedangkan hasil uji linieritas hubungan skor TKBV dengan PAM diperoleh nilai Sum of Squares = 366,765 derajad kebebasan (df) = 1, Mean Square = 366,765, nilai F = 11,546 pada peluang kesalahan (p) = 0,027 yang berarti hubungannya linier. Hasil uji linieritas hubungan skor TKBN dengan PAM diperoleh nilai Sum of Squares = 263,881 derajad kebebasan (df) = 1, Mean Square = 263,881, nilai F = 12,612 pada peluang kesalahan (p) = 0,001 yang berarti hubungannya linier. Hasil uji linieritas hubungan skor TKBA dengan PAM diperoleh nilai Sum of Squares = 350,162 derajad kebebasan (df) = 1, Mean Square = 350,162, nilai F = 6,024 pada peluang kesalahan (p) = 0,018 yang berarti hubungannya juga linier.

Makalah Mimbar Ilmiah Universitas PGRI Adi Buana Surabaya 22 September 2011: Hartono 3

Tabel 1

Hasil Uji Normalitas Sebaran Data Penelitian

No. Data Metode Kolmogorov-Smirnov
Statistik db Sig. (p) Status  
1. Skor TKBV 0,071 95 0,200 Sebarannya normal
2. Skor TKBN 0,087 95 0,073 Sebarannya normal
3. Skor TKBA 0,099 95 0,067 Sebarannya normal
4. PAM 0,060 95 0,200 Sebarannya normal

PENAJAMAN PELAYANAN BIMBINGAN DAN KONSELING PADA JALUR PENDIDIKAN FORMAL

JURNAL PSIKOLOGI PENDIDIKAN DAN BIMBINGAN
Desember 2009 || ISSN: 1411-3376
Penyelenggara : Universitas Negeri Surabaya
Penulis : Hartono

PDF
VERSI CETAK/ASLI

Abstrak:

Naskah model pengembangan diri yang diterbitkan Pusat Kurikulum, Balitbang Depdiknas tahun 2006, setidaknya bisa membuahkan pengaburan eksistensi bimbingan dan konseling di tanah air yang sejak tahun 1975 dinyatakan sebagai bagian integral dalam keseluruhan praksis pendidikan di sekolah. Artikel ini memaparkan permasalahan bimbingan dan konseling di sekolah serta solusi cerdas yang diamanatkan naskah penataan pendidikan profesional konselor dan layanan bimbingan dan konseling dalam jalur pendidikan formal yang diterbitkan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Depdiknas tahun 2007. Pelayanan bimbingan dan konseling pada jalur pendidikan formal yang memandirikan peserta didik, ditata ke dalam empat komponen, yakni komponen pelayanan dasar, komponen pelayanan responsif, komponen pelayanan perencanaan individual, dan komponen pelayanan dukungan sistem.

A. Pendahuluan
Mungkin terusik pada pikiran kita, mengapa kita kesekian kali masih perlu membahas tentang pelayanan bimbingan dan
konseling pada jalur pendidikan formal, yang mestinya sudah tidak perlu dibahas lagi, dalam arti kita seharusnya sudah mampu mewujudkan tugas ini di lapangan. Berbagai faktor penghambat penyelenggaraan pelayanan bimbingan dan konseling dewasa ini di tanah air, bila dicermati setidaknya dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian, yaitu: (1) penghambat yang bersumber dari SDM (sumber daya manusia), (2) penghambat yang bersumber dari kerancuan materi pelayanan, dan (3) penghambat yang bersumber dari dukungan sistem. Penghambat yang bersumber dari SDM, selama ini semakin dirasakan bahwa kualitas tenaga konselor sekolah (guru BK) pada jalur pendidikan formal dalam tataran nasional masih jauh dari harapan sebuah lazimnya suatu profesi. Profesi merupakan pekerjaan yang bersifat pelayanan bantuan keahlian dengan tingkat ketepatan yang tinggi untuk kebahagiaan pengguna berdasarkan norma-norma yang berlaku (Johnson & Johnson,
2002). Pelayanan profesi bimbingan dan konseling khususnya pada jalur pendidikan formal seharusnya mampu menjadikan kepercayaan pengguna yaitu konseli (peserta didik), bahwa pelayanan ini sebagai salah satu pelayanan yang sangat dibutuhkan di sekolah. Penegasan pelayanan yang dibutuhkan konseli dapat didasarkan pada kemanfaatan dalam
tataran proses perkembangan peserta didik (konseli) sebagai individu yang berada dalam tahapan perkembangan. Namun bila disimak secara mendalam, berapa persen peserta didik yang dengan sukarela datang sendiri untuk meminta pelayanan konseling kepada konselor sekolah (guru BK) dalam setiap hari. Jangan-jangan yang terjadi, tidak ada satu pun peserta didik yang melakukan hal ini. Penghambat yang bersumber dari materi pelayanan bimbingan dan konseling yang 1 Staf Pengajar Prodi BK FKIP Universitas PGRI Adi Buana Surabaya Hartono, Penajaman Pelayanan Bimbingan dan Konseling 89 dirancukan dewasa ini semakin dirasakan. Beberapa konselor sekolah (guru BK) sempat bertanya kepada penulis tentang penerapan model pengembangan diri melalui pelayanan bimbingan dan konseling yang diterbitkan oleh pusat kurikulum, Balitbang Depdiknas akhir tahun 2006 yang lalu, yang seharusnya program ini sudah tidak berlaku lagi karena telah dilakukan penataan dalam tahun 2007 oleh Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (PMPTK) Depdiknas bekerja sama dengan ABKIN (Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia) sebagai organisasi profesi bidang bimbingan dan konseling, ke dalam naskah penataaan pendidikan profesional konselor dan layanan bimbingan dan konseling dalam jalur
pendidikan formal (Depdiknas, 2007).
Masalah ini terjadi, mungkin disebabkan karena belum tersosialisasikannya naskah penataan pendidikan profesional konselor dan layanan bimbingan dan konseling dimaksud, kepada seluruh jajaran sekolah-sekolah di tanah air. Dengan demikian, belum dipahaminya materi bimbingan dan konseling ini dapat menimbulkan kerancuan di lapangan. Penghambat yang bersumber dari rendahnya dukungan sistem yaitu kegiatan manajemen, tata kerja, infra struktur dan pengembangan kemampuan profesional konselor sekolah (guru BK) secara berkelanjutan, yang seharusnya dalam ranah profesi lazimnya diposisikan sebagai faktor pendukung terselenggaranya pelayanan bimbingan dan konseling yang memandirikan konseli (peserta didik). Pelayanan profesional bimbingan dan konseling membutuhkan dukungan sistem yang kuat dan handal berupa sistem manajemen dan tata kerja yang kondusif, infrastruktur yang baik dan adanya upaya pengembangan kualitas konselor profesional yang berkelanjutan dan tak pernah berhenti. Bila dicermati dari biblio bimbingan dan konseling saja, sebagian besar diduga masih tahap pajangan (kamuflase) yang harus difoto untuk kepentingan dokomen portofolio sertifikasi guru BK dalam jabatan, belum pada tahap pentingnya referensi sebagai dukungan eksistensi profesi lazimnya seperti profesi
pengacara, dokter, akuntan dan yang lainnya, di mana pengampunya dalam sehari-hari harus banyak membaca referensi profesi untuk meningkatkan dan mempertahankan profesinya di dalam kehidupan masyarakat. Layak diakui, profesi bimbingan dan konseling saat ini di tanah air belum dapat menyamai, apalagi mengungguli beberapa contoh profesi yang disebutnya tadi. Dengan kondisi-kondisi seperti ini, profesi bimbingan dan konseling saat ini dan ke depan harus selalu ditingkatkan, baik dari aspek kualitas konselor (guru BK), pelayanan maupun dukungan sistemnya,
karena hal ini saling berkaitan. Berdasarkan paparan di atas, kiranya konselor sekolah (guru BK) sebagai pengampu ahli pelayanan bimbingan dan konseling (Depdiknas, 2007) hendaknya memiliki komitmen dan upaya yang kuat untuk mengembangkan profesi bimbingan dan konseling melalui berbagai aktivitas pengembangan yang dapat meningkatkan citra profesi bimbingan dan konseling sebagai pelayanan yang dibutuhkan masyarakat dan tetap tegak berdiri kokoh di tengah peradaban dunia.
B. Kedudukan dan Landasan Pelayanan Bimbingan dan Konseling
Sejak diberlakukan kurikulum tahun 1975 pada semua jalur dan jenjang pendidikan, bimbingan dan konseling merupakan bagian integral dalam keseluruhan praksis pendidikan di sekolah. Saat itu, bimbingan dan konseling disebut sebagai bimbingan dan penyuluhan. Perbedaan peran konselor sekolah (guru 90 Jurnal Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, Vol.10 No.2, Desember 2009, hlm. 88-94 pembimbing) dengan peran guru pelajaran (guru mapel) sebagaimana tampak pada gambar 1. Berdasarkan gambar 1, dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) bimbingan dan konseling merupakan bagian integral dalam keseluruhan sistem pendidikan di sekolah; (2) konteks tugas konselor sekolah (guru BK) berbeda dengan konteks tugas guru mata pelajaran (guru mapel); (3) konselor sekolah (guru BK) sebagai pengampu ahli pelayanan bimbingan dan konseling yang memandirikan konseli (peserta didik); dan (4) guru mata pelajaran (guru mapel) sebagai mengampu pembelajaran yang mendidik. Walaupun keduanya memiliki perbedaan dalam hal konteks tugasnya, namun haruslah dipahami bahwa pelayanan bimbingan dan konseling yang memandirikan dan pembelajaran yang mendidik yang diberikan kepada peserta didik dengan dukungan sistem manajemen sekolah yang kondusif, dimaksudkan agar setiap peserta didik dapat mencapai perkembangan optimal.
Gambar 1
Kedudukan Bimbingan dan Konseling dalam Sistem Pendidikan di Sekolah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 1 butir (6), dinyatakan bahwa keberadaan konselor sebagai salah satu kualifikasi pendidik, sejajar dengan kualifikasi guru, dosen, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, dan fasilitator yang berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. Pasal 12 ayat (1b) menyatakan bahwa setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya. Berdasarkan Pasal 39 ayat (2), tugas konselor harus diartikan secara cerdas sebagai pendidik yang merencanakan dan melaksanakan pelayanan bimbingan
dan konseling, mengevaluasi hasil pelayanan bimbingan dan konseling yang telah diberikan kepada konseli (peserta didik), serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Dasar legal tersebut memperkuat posisi konselor sebagai pengampu pelayanan ahli bimbingan dan konseling yang memandirikan konseli (peserta didik).
C. Bimbingan dan Konseling yang Memandirikan Manajemen & Supervisi Pembelajaran Bimbingan dan Konseling Wilayah Manajemen dan Kepemimpinan Wilayah Pembelajaran yang mendidik Wilayah Bimbingan dan Konseling yang memandirikan Tujuan Perkembangan optimal setiap peserta didik Hartono, Penajaman Pelayanan Bimbingan dan Konseling 91 Pelayanan bimbingan dan konseling dalam sistem pendidikan pada setting persekolahan merupakan bagian integral yang tidak bisa dipisahkan. Pelayanan ini memfasilitasi individu konseli (peserta didik) dalam mencapai tingkat perkembangannya, pengembangan perilaku efektif, dan peningkatan keberfungsian individu dalam lingkungannya (PB ABKIN, 2008). Bimbingan dan konseling pada hakikatnya adalah proses layanan perkembangan individu, tidak hanya berorientasi pada pemecahan masalah sekarang ini, tetapi juga berpusat pada pengembangan perilaku jangka panjang. Searah dengan konsep ini, kedudukan bimbingan dan konseling sebagai suatu profesi yang bergerak di dalam bidang pendidikan, dimaksudkan untuk membantu konseli (peserta didik) dalam mencapai kemandirian (autonomy). Kemandirian peserta didik sebagai autcome bimbingan dan konseling mencakup kemandirian dalam aspek pribadi dan sosial, di antaranya dalam aspek belajar, pergaulan, dan karier. Kemandirian (autonomy) individu merupakan suatu kebebasan dalam melakukan perbuatan atau aktivitas yang bermanfaat baik bagi dirinya maupun bagi orang lain yang dilakukan dengan penuh tanggung jawab.
Kemandirian dalam belajar merupakan kebebasan peserta didik untuk melakukan berbagai aktivitas belajar yang mendukung masa depannya. Kemandirian dalam pergaulan merupakan kebebasan peserta didik untuk memilih teman pergaulan yang baik yang mendukung kegiatan belajarnya. Kemandirian dalam memilih karier merupakan kebebasan
peserta didik untuk memilih karier, meraih karier dan mempertahankan kariernya dalam kehidupan di masyarakat. Peserta didik yang memiliki perilaku mandiri ditandai oleh lima ciri, yaitu: (1) menunjukkan rasa percaya diri, (2) memiliki tanggung jawab, (3) mampu mengarahkan dan mengembangan diri, (4) menunjukkan perilaku tekun, inisiatif dan kreatif, dan (5) memiliki keinginan kuat untuk mengerjakan sesuatu tanpa bantuan orang lain (Guay, Senecal, Gauthier & Fernet, 2003; Harre & Lamb,
1986; Knights & Willmott, 2007; McGrath dalam Smith, 2007). Secara visual kelima ciri kemandirian tersebut ditunjukkan pada gambar 2.

Gambar 2
Ciri-Ciri Perilaku Mandiri Individu. Elaborasi dari Guay, Senecal, Gauthier & Fernet (2003), Harre dan Lamb (1986), Knights & Willmott (2007), dan McGrath (dalam Smith, 2007) Percaya Diri Tanggung Jawab Mengarahkan & Mengembangkan Diri Tekun, Inisiatif, & Kreatif Ingin Mengerjakan Sesuatu Tanpa Bantuan Orang Lain 92 Jurnal Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, Vol.10 No.2, Desember 2009, hlm. 88-94 Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut: (1) bimbingan dan konseling merupakan pelayanan pendidikan di sekolah untuk membantu konseli (peserta didik) dalam mencapai tingkat perkembangan yang optimal, (2) pelayanan bimbingan dan konseling yang diberikan kepada konseli (peserta didik) bertujuan untuk memandirikan mereka dalam aspek pribadi dan sosial, dan (3) perilaku kemandirian konseli (peserta didik) ditunjukkan dengan rasa percaya diri, tanggung jawab, mengarahkan dan mengembangkan diri, berperilaku tekun, inisiatif dan kreatif, dan berkeinginan untuk melakukan sesuatu aktivitas produktif tanpa bantuan orang lain.
D. Program Bimbingan dan Konseling Program bimbingan dan konseling pada setting persekolahan berisi pelayanan-pelayanan bimbingan dan konseling yang dikelompokkan menjadi empat komponen, yaitu (1) komponen pelayanan dasar, (2) komponen pelayanan responsif, (3) komponen pelayanan perencanaan individual, dan (4) komponen pelayanan dukungan sistem (Depdiknas, 2007).

  1. Komponen Pelayanan Dasar
    Pelayanan dasar adalah proses bantuan kepada seluruh konseli (peserta didik) melalui kegiatan penyiapan pengalaman terstruktur secara klasikal atau kelompok yang disajikan secara sistematis dalam rangka mengembangkan perilaku jangka panjang sesuai dengan tahap dan tugas-tugas perkembangan (yang dituangkan sebagai standar kompetensi kemandirian), yang diperlukan dalam pengembangan kemampuan pengambilan keputusan menjalani kehidupannya. Tujuan pelayanan dasar adalah untuk membantu konseli (peserta didik) agar memperoleh perkembangan yang normal, memiliki mental yang sehat, dan memperoleh keterampilan dasar hidupnya. Dengan kata lain pelayanan ini bertujuan untuk membantu konseli (peserta didik) untuk dapat mencapai tugas perkembangannya. Individu yang mampu mencapai tingkat perkembangan ini diwujudkan dalam perilaku (1) memiliki kesadaran dan pemahaman tentang dirinya dan lingkungannya,
    (2) mampu menemukan dan mengembangkan pengetahuan serta keterampilan yang diperlukan dalam kehidupan, (3) mampu memenuhi kebutuhan hidupnya secara logis dan bertanggung jawab, dan (4) mampu mencapai kesejahteraan hidup. Beberapa pelayanan bimbingan dan konseling yang dapat dikelompokkan ke dalam komponen pelayanan dasar adalah (1) pelayanan orientasi, (2) pelayanan informasi, (3) pelayanan instrumentasi, (4) pelayanan bimbingan kelompok, (5) pelayanan konseling kelompok, (6) pelayanan penempatan dan penyaluran, (7) pelayanan konsultasi, dan (8) pelayanan mediasi. Pelayanan-pelayanan tersebut dikembangkan oleh konselor sekolah (guru BK) di sekolah ke dalam bidang bimbingan pribadi, bimbingan belajar, bimbingan sosial, bimbingan karier, dan bimbingan akhlak mulia/budi pekerti (Depdiknas, 2009) dengan menggunakan metoda, media, dan dukungan peralatan yang memadai.
  2. Komponen Pelayanan Responsif
    Pelayanan responsif adalah proses bantuan kepada konseli (peserta didik) yang menghadapi kebutuhan dan masalah yang membutuhkan penanganan dengan segera, sebab jika tidak segera dibantu akan menimbulkan gangguan-gangguan dalam proses pencapaian tugas-tugas perkembangannya. Tujuan pelayanan ini adalah membantu konseli (peserta didik) agar dapat memenuhi kebutuhannya dan memecahkan masalah yang dialaminya. Dengan demikian pelayanan responsif bersifat pengentasan atau penyembuhan. Beberapa bentuk pelayanan ini adalah: (1) konseling individual, (2) kunjungan rumah, (3) konferensi kasus, (4) referal, dan (5) kolaborasi guru, orang-tua dan ahli lain. Untuk mendukung pelayanan responsif, konselor sekolah (guru BK) harus ahli dalam bidang bimbingan dan konseling, bukan sekedar seorang guru yang ditugaskan oleh atasannya pada ranah bimbingan dan konseling dan lulus PLPG (pendidikan dan latihan profesi guru) Hartono, Penajaman Pelayanan Bimbingan dan Konseling 93 tanpa dukungan kualitas akademik dan profesional yang cukup. Dengan kata lain, pengampu pelayanan konseling yang disebutkan di atas adalah sosok konselor sekolah (guru BK)
    profesional (Johnson & Johnson, 2002; McLeod, 2003).
  3. Komponen Pelayanan Perencanaan Individual
    Pelayanan perencanaan individual adalah proses bantuan kepada konseli (peserta didik) agar mampu merumuskan dan melakukan aktivitas yang berkaitan dengan perencanaan masa depan, berdasarkan pemahaman diri (kelebihan dan kekurangan diri) dan pemahaman lingkungan (pilihan karier, jurusan program studi, peluang dan kondisi karier yang diminati). Pelayanan ini pada akhirnya bertujuan agar konseli (peserta didik) mampu melakukan pengambilan keputusan karier, meraih dan mempertahankan kariernya pada masa mendatang, sehingga mereka dapat memperoleh kesejahteraan hidup sebagai warga masyarakat yang peduli kemaslahatan umum (the common good). Untuk memenuhi pelayanan ini, konselor sekolah (guru BK) perlu melakukan inovasi yang kreatif yang akhirnya mengkristal menjadi suatu karya model pelayanan bimbingan dan konseling, sebagaimana yang penulis kembangkan saat ini berupa bimbingan karier berbantuan komputer (computerassisted career guidance), merupakan karya penulis yang dapat dikelompokkan ke dalam pelayanan perencanaan individual, meskipun penyelenggaraannya bersifat klasikal, namun membutuhkan pendekatan individual dalam bentuk diskusi/konsultasi untuk membahas hasil asesmen yang dicapai. Dengan memanfaatkan teknologi yang tersedia, konselor sekolah (guru BK) diharapkan mampu berinovasi untuk mengembangkan pelayanan bimbingan dan konseling.
  4. Komponen Pelayanan Dukungan Sistem
    Dukungan sistem mencakup kegiatan manajemen dan tata kerja serta tersedianya infra struktur seperti berbagai fasilitas yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan pelayanan bimbingan dan konseling, termasuk tersedianya
    teknologi informasi dan komunikasi, dan pengembangan kemampuan profesional konselor sekolah (guru BK) secara berkelanjutan, yang secara tidak langsung memberikan bantuan kepada konseli (peserta didik) atau memfasilitasi kelancaran perkembangan konseli. Dukungan sistem ini meliputi aspekaspek
    (1) pengembangan jejaring (networkking),
    (2) kegiatan manajemen,
    (3) riset dan pengembangan (Depdiknas, 2007).
    Pengembangan jejaring mencakup kegiatan konselor sekolah (guru BK) untuk melakukan konsultasi dengan guru, kerja sama, berpartisipasi melaksanakan program sekolah, kolaborasi dengan pihak/ahli lain yang terkait dengan pelayanan bimbingan dan konseling. Kegiatan manajemen merupakan berbagai upaya untuk memantapkan, memelihara, dan meningkatkan mutu program bimbingan dan konseling melalui kegiatan-kegiatan; pengembangan program, pengembangan staf, pemanfaatan sumber daya, dan pengembangan penataan kebijakan. Sedangkan kegiatan riset dan pengembangan mencakup berbagai upaya pengembangan dengan menggunakan pendekatan ilmiah (McLeod, 2003), yang menghasilkan produk-produk pengembangan pelayanan bimbingan dan konseling. Berbagai aktivitas yang bertujuan mengembangkan materi, teknik, dan media bimbingan dan konseling melalui pendekatan empiris dikategorikan kegiatan riset dan pengembangan.
    Dengan demikian, ke depan profesi bimbingan dan konseling dapat menjadi suatu profesi pilihan masyarakat sebagaimana profesi dokter, pengacara, akuntan, apoteker, sosiolog, psikolog, psikiater, dan lainnya yang tetap eksis di tengah masyarakat global.
    E. Penutup
    Bila dicermati apa yang telah dipaparkan di atas, kiranya kita tergelitik untuk senantiasa
    mengembangkan pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah-sekolah, melalui pengembangan
    kualitas diri konselor (guru BK), pengembangan pelayanan, pengembangan 94 Jurnal Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, Vol.10 No.2, Desember 2009, hlm. 88-94 manajemen, dan pengembangan infra struktur yang mendukung pelayanan bimbingan dan konseling.
    Pengembangan kualitas diri konselor bisa dilakukan bila para konselor sekolah (guru BK) sebagai pengampu pelayanan ahli bimbingan dan konseling, sanggup dan merasa memiliki profesi bimbingan dan konseling.
    Tanpa kesadaran itu, kemajuan sumber daya manusia pada profesi bimbingan dan konseling ke depan, hanya merupakan impian belaka (tak ada wujudnya).
    Pengembangan pelayanan bimbingan dan konseling ke depan memerlukan kegiatan riset yang mampu menjawab berbagai kebutuhan yang terkait dengan berkembang IPTEKS. Hasil riset harus mampu menyuburkan kemajuan profesi bimbingan dan konseling.
    Pengembangan manajemen dan infrastruktur merupakan kunci pokok suburnya profesi bimbingan dan konseling, karena hal ini terkait langsung dengan kualitas layanan profesi bimbingan dan konseling. Bila suatu layanan konseling bisa dilakukan secara kondusif, rahasia dan terpercaya, maka konseli (peserta didik) sebagai user pelayanan bimbingan dan konseling akan semakin percaya bahwa layanan konseling bisa memenuhi kebutuhannya.

  5. DAFTAR PUSTAKA
    Asosiasi Bimbingan dan Konseling (ABKIN). Penegasan Profesi Bimbingan dan Konseling: Alur Pikir Penataan Pendidikan Profesional Konselor dan Layanan Bimbingan dan Konseling dalam Jalur Pendidikan Formal. Bandung: PB ABKIN. Depdiknas. 2007. Penataan Pendidikan Profesional Konselor dan Layanan
    Bimbingan dan Konseling dalam Jalur Pendidikan Formal. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Depdiknas. 2009. Sertifikasi Guru dalam Jabatan: Panduan Penyusunan Portofolio. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
    Guay, F., Senecal, C., Gauthier, L. & Fernet, C. 2003. Predicting Career Indecision: A Self-Determination Theory Perspective.
    Journal of Counseling Psychology, (Online), 50, 2, 165-177, (http://wwwpsych. rochester.edu, diakses tanggal 25
    November 2008 pukul 09.10 WIB).
    Harre, R. & Lamb, R. (Eds.). 1986. The Dictionary of Personality and Social Psychology. Oxford: Basil Blackwell
    Ltd.
    Johnson, C.D. & Johnson, S.K. (Eds.). 2002. Building Stronger School Counseling Programs: Bringing Futuristic Approaches into the Present. Greensboro: CAPS Publications.
    Knights, D. & Willmott, H. 2007. Autonomy as A Narrative of Oppression and of The Oppressed, (Online), (http://www.nngt.waikato.ac.nz, diakses tanggal 16 Februari 2008 pukul 14.20 WIB).
    McLeod, J. 2003. Doing Counseling Research (2nd Edition). London: Sage Publications.
    Smith, R.C. 2007. Teacher Education for Teacher-Learner Autonomy, (Online (http://www.warwick.acuk/~elsdr/teacher_autonomy.pdf, diakses tanggal 16 Februari 2008 pukul 23.43 WIB).
    Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Bidang Dikbud
    KBRI Tokyo.

BIMBINGAN DAN KONSELING DALAM KONTEKS PENDIDIKAN FORMAL: SUATU KAJIAN AKADEMIK

JURNAL PSIKOLOGI PENDIDIKAN DAN BIMBINGAN
Juli 2009 || ISSN: 1411-3376
Penyelenggara : Universitas Negeri Surabaya
Penulis : Hartono
PDF VERSI CETAK/ASLI

Abstrak: Dilihat dari perspektif profesi, perkembangan bimbingan dan konseling di tanah air belum menunjukkan kemajuan lazimnya sebagai profesi yang mandiri. Permasalahan bimbingan dan konseling selalu menghadang dinamika profesi ini. Bimbingan dan konseling yang diamanatkan sebagai salah satu komponen pendidikan di sekolah yang memandirikan konseli (peserta didik), belum mampu mengemban amanat tersebut. Kontribusi konselor sekolah (guru BK) yang diwarnai kemampuan mengembangkan kompetensinya belum menjadi kenyataan dalam praksis pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah.  Di pihak lain, kebijakan birokrasi menimbulkan peluang lebar dalam mengerdilkan profesi ini. Sebagai profesi, unjuk kerja bimbingan dan konseling seyogyanya memenuhi empat unsur, yakni teori pokok, praktik baku yang tervalidasi, otonomi profesi, dan organisasi profesi yang kredibel. Beberapa kegiatan ilmiah yang diusung dalam kajian ini untuk meningkatkan kompetensi konselor sekolah (guru BK) adalah penelitian, seminar, lokakarya, workshop, pelatihan, diskusi panel, dan kegiatan sejenis yang berskala lokal, nasional, regional, maupun internasional, untuk menyongsong masa depan bimbingan dan konseling sebagai profesi mandiri.

Kata kunci: Bimbingan dan konseling, konteks pendidikan formal, dan kajian akademik.

A.  Pendahuluan

Bila kita melihat perkembangan bimbingan dan konseling di tanah air sampai saat ini dilihat dari perspektif profesi, belum menunjukkan kemajuan lazimnya sebagai suatu profesi yang mandiri. Banyak permasalahan yang menghambat perkembangan profesi bimbingan dan konseling dewasa ini, seperti permasalahan yang bersumber dari aspek birokrasi, budaya masyarakat, maupun kualitas konselor sebagai aktornya pelayanan bimbingan dan konseling.

Pada setting persekolahan, pengakuan formal bimbingan dan konseling sebagai bagian integral dalam keseluruhan praksis pendidikan di sekolah dimulai sejak diberlakukannya kurikulum tahun 1975. Sementara itu, kurikulum tahun 1984 lebih menegaskan bahwa layanan bimbingan karier sebagai salah satu dari pelayanan bimbingan dan konseling. Sejak itu telah dikembangkan paket / modul bimbingan karier untuk SMA secara nasional yang diterbitkan oleh Pusat Pengembangan Kurikulum dan Sarana Pendidikan, BP3K Depdiknas Jakarta (1984). Selanjutnya pada tahun 1985 telah diterbitan pedoman pelaksanaan bimbingan karier, kemudian kurikulum tahun 1994 dan kurikulum tahun 2004 memberlakukan petunjuk pelaksanaan bimbingan dan konseling serta buku panduan pelayanan bimbingan dan konseling berbasis kompetensi untuk SMA (Depdiknas, 2005), yang selanjutnya dipertajam dengan kurikulum tahun 2006 yang disebut kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP).

Dalam kurun waktu tahun 2006, terjadi pemaknaan pengembangan diri secara sempit yang didasarkan pada Permendiknas Nomor 22 tahun 2006 tentang Standar Isi. Pengembangan diri dimaknai sebagai kegiatan pendidikan di luar mata pelajaran yang merupakan bagian integral dari kurikulum sekolah/madrasah–sebagai upaya pembentukan watak dan kepribadian peserta didik  yang dilakukan melalui kegiatan pelayanan konseling berkenaan dengan masalah pribadi dan kehidupan sosial, kegiatan belajar, dan pengembangan karier, serta kegiatan ekstra kurikuler (Pusat Kurikulum, Balitbang Depdiknas, 2006), yang berdampak mencederai integritas layanan bimbingan dan konseling sebagai layanan ahli yang memandirikan peserta didik dalam jalur pendidikan formal (Raka Joni, 2007a).

Integritas bimbingan dan konseling sebagai layanan ahli yang memandirikan peserta didik tersebut, lazimnya mendapatkan dukungan positif baik dari dalam maupun luar profesi. Dukungan dari dalam profesi, dapat berupa pengembangan profesionalitas bimbingan dan konseling sebagai suatu profesi yang memiliki kemandirian dan jati diri profesi yang siap memberikan pelayanan ahli khususnya kepada konseli (peserta didik) dan umumnya kepada masyarakat luas (counseling for all). Pengaruh dari luar profesi, terutama yang bersumber dari kebijakan birokrasi yang tidak mengaburkan eksistensi dan peran profesi bimbingan dan konseling, sangatlah diharapkan.

Di sekolah, beberapa kali terjadi kebijakan birokrasi yang justru mengaburkan eksistensi dan peran bimbingan dan konseling sebagai layanan ahli, Seperti adanya penugasan menjadi guru pembimbing (konselor sekolah) bagi seseorang guru yang tidak memiliki kompetensi bimbingan dan konseling tanpa pendidikan dan pelatihan yang memadai, yang bisa menimbulkan pembelokan pelayanan ahli bimbingan dan konseling ke arah polisi sekolah (school police), sehingga guru pembimbing–konselor sekolah bisa semakin dijauhi oleh peserta didik, karena mereka takut dengan guru pembimbing yang setiap hari banyak disibukan oleh urusan kedisiplinan siswa.

Lebih parah lagi adanya kebijakan pemerintah (Depdiknas) yang memberikan opsi bagi para guru yang berlatar belakang pendidikan formal non- BK yang berstatus sebagai kepala sekolah untuk mengikuti bidang sertifikasi bimbingan dan konseling–dalam perspektif bimbingan dan konseling sebagai profesi, kebijakan ini akan merugikan profesi bimbingan dan konseling sendiri. Permasalahan seperti ini yang penulis identifikasikan sebagai pengaruh dari luar profesi bimbingan dan konseling yang rawan menciderai kualitas pelayanan bimbingan dan konseling dalam konteks pendidikan formal–pendidikan pada sistem persekolahan.

Kualitas pelayanan ahli profesi bimbingan dan konseling sangat ditentukan oleh kualitas guru pembimbing–konselor sekolah dalam menyelenggarakan pelayanan bimbingan dan konseling. Kompetensi ini merupakan keniscayaan (tidak bisa tidak), dan harus dikembangkan terus sejalan dengan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan Seni (IPTEKS). Demikian pula dalam konteks pendidikan formal, bimbingan dan konseling sebagai bagian integral dalam keseluruhan praksis pendidikan di sekolah merupakan komponen penting untuk memandirikan peserta didik sebagai individu yang kelak memiliki kompetensi sesuai dengan bidang profesinya masing-masing. Melalui pelayanan- pelayanan bimbingan dan konseling yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik, eksistensi profesi bimbingan dan konseling semakin kuat dalam konteks pendidikan formal.

B.  Kondisi Obyektif Pendidikan Formal

Dalam acara debat publik mengenai pendidikan nasional yang diselenggarakan oleh kumpulan wartawan pemerhati pendidikan pada tanggal 6 Mei 2006 dalam rangka hari pendidikan nasional, Winarno Surakhmad mengatakan bahwa kualitas pendidikan di Indonesia sejak proklamasi menurun terus dan telah mencapai titik nadirnya dewasa ini (H.A.R. Tilar, 2006).

Terpuruknya mutu pendidikan di Indonesia juga dapat dibaca dari hasil survei Human Development Index (HDI) tentang peringkat pendidikan Indonesia dengan negara-negara lain di dunia: tahun 1996 peringkat 102 dari 174 negara; tahun 1999 peringkat 105 dari 174 negara; tahun 2000 peringkat 109 dari 174 negara (Raka Joni, 2005b); tahun 2003 peringkat 112 dari 175 negara (M. Joko Susilo, 2007; Gsianturi, 2003); tahun 2005 peringkat 110 dari 177 negara (http://hdr.undp.org, diakses tanggal 15 Februari 2008 pukul 14.30 WIB); dan tahun 2006 peringkat 108 dari 177 negara (http://hdr.undp.org, diakses tanggal 15 Februari 2008 pukul 14.35 WIB). Berdasarkan data ini, sejak tahun 1996 sampai dengan tahun 2003 peringkat Indonesia menurun terus, baru tahun 2005 dan tahun 2006 mulai membaik, walaupun masih jauh bila dibandingkan dengan Malaysia yang mampu menempati peringkat 61 pada tahun 2006.

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, pendidikan memegang peran yang sangat penting. Dengan pendidikan, kita bisa memajukan kebudayaan nasional dan mengangkat derajat bangsa Indonesia di dunia internasional. Sebagaimana pernah diungkapkan Daoed Joesoef dikutip M. Joko Susilo (2007) “pendidikan merupakan alat yang menentukan sekali untuk mencapai kemajuan dalam segala bidang penghidupan, dalam memilih dan membina hidup yang baik, yang sesuai dengan martabat manusia,”.

Pentingnya peran pendidikan dalam memajukan bangsa dapat kita lihat di beberapa negara maju (developed countries), seperti Amerika, Australia, Inggris, Jerman, Jepang dan negara lainnya. Mereka sangat menghargai pendidikan dan mengeluarkan dana yang sangat signifikan untuk membangun pendidikan sehingga bisa menjadi negara yang berteknologi tinggi.

Bagaimana dengan Indonesia, suatu bangsa yang telah merdeka 62 tahun yang lalu, belum menunjukkan komitmen dalam membangun pendidikannya. Hal ini dapat dilihat dari fenomena belakangan ini, PGRI sebagai organisasi guru telah menggugat pemerintah melalui Mahkamah Konstitusi atas Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2006 tentang APBN 2007 yang hanya mencantumkan anggaran pendidikan sebesar 11,8% dari APBN, yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara RI 1945 pasal 31 ayat 4 dan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 pasal 49 ayat 1 yang menyatakan bahwa anggaran pendidikan dialokasikan minimal 20% dari APBN dan 20% dari APBD. Atas gugatan PGRI, Mahkamah Konstitusi dalam sidangnya pada tanggal 22 Maret 2006 telah memenangkan gugatan PGRI tersebut.

Walaupun upaya meningkatkan mutu pendidikan formal pada satuan pendidikan dasar dan menengah di negara kita, telah dilakukan sejak diberlakukannya kurikulum 1975 sebagai pengganti kurikulum 1968 (Munandir, 2001), melalui terapan pendekatan Cara Belajar Siswa Aktif (CBSA) yang dirintis melalui Proyek Peningkatan Pendidikan Guru (P3G) yang berlangsung dari tahun 1977-1984 (Raka Joni, 2005b). Perkembangan selanjutnya kurikulum tahun 1975 diganti dengan kurikulum 1984 yang bercirikan penerapan sistem kredit semester, kemudian kurikulum 1994, yang terakhir kurikulum 2004 bercirikan kurikulum berbasis kompetensi (KBK) yang dipertajam dengan kurikulum tahun 2006 yang diberi label KTSP (kurikulum tingkat satuan pendidikan).

Di sisi lain, implementasi KTSP yang didasarkan pada peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi, di mana pengembangan diri sebagai salah satu materi kurikulum SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA yang bersifat non-mata pelajaran yang bertujuan memberikan kesempatan kepada subyek didik untuk mengembangkan dan mengekspresikan diri sesuai dengan kebutuhan, bakat, dan minatnya melalui kegiatan pelayanan konseling dan kegiatan ekstrakurikuler, mengundang wacana publik pro dan kotra yang berakar pada terjadinya penafsiran makna pengembangan diri sesuka hati. Dampaknya adalah menyemaikan terjadinya kesalahpahaman makna pengembangan diri pada praksis pendidikan di sekolah.

Dalam praksis pendidikan di sekolah, bimbingan dan konseling merupakan suatu komponen pendidikan yang penting, karenanya turut memberikan kontribusi dalam pembentukan dan pengembangan kompetensi lulusan lembaga pendidikan formal yang merupakan pengejawantahan dari terwujudnya tujuan utuh pendidikan sesuai dengan standar kompetensi lulusan masing-masing jenjang dan jenis pendidikan, yang diejawantahkan pada tercapainya sosok lulusan yang memiliki karakter yang kuat serta menguasai soft skills dan hard skill sebagai individu warga masyarakat masa depan yang menghargai keragaman sebagai perekat integrasi bangsa serta pada saat yang sama juga memiliki landasan kemampuan yang tangguh sebagai daya saing yang tinggi, bukan saja di arena lokal dan nasional, bahkan juga di arena regional dan global.

Soft skills merupakan kecakapan-kecakapan hidup (life skills) dalam arti luas di antaranya; analytical thinking, problem solving, creativity and imagination, communicating (written and oral), collaborating, interpersonal skills, English, computer skills, independence of thinking, drive and motivation, and enthusiasm (Raka Joni, 2007b), serta karakter yang kuat yang terbentuk sebagai dampak pengiring pembelajaran yang mendidik (nurturant effects) (Raka Joni, 2007c). Hard skills adalah penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi oleh subyek didik sebagai dampak langsung pembelajaran yang mendidik (instructional effects).

Namun demikian serangkaian upaya tersebut di atas, belum mampu membuahkan hasil yang signifikan, sehingga sangat diperlukan upaya baru untuk mencari solusi cerdas yang bisa memberikan peluang lebar dalam mewujudkan tujuan utuh pendidikan. Bimbingan dan konseling sebagai bagian integral dalam sistem pendidikan di sekolah lazimnya dijalankan oleh tenaga ahli (guru pembimbing-konselor sekolah) yang terlatih sehingga menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta terampil dalam memberikan pelayanan bimbingan dan konseling (Egan, 2002).

C.  Prospek Bimbingan dan Konseling

1.   Bimbingan dan Konseling Sebagai Profesi

Profesi merupakan suatu pekerjaan atau jabatan yang memberikan pelayanan keahlian kepada masyarakat. Profesi bimbingan dan konseling di sekolah adalah suatu pelayanan bimbingan dan konseling yang diberikan oleh guru pembimbing–konselor sekolah yang memiliki keahlian dalam bidang bimbingan dan konseling kepada para peserta didik sebagai konseli.

Upaya untuk menjadikan bimbingan dan konseling sebagai suatu profesi, mulai dilakukan sejak didirikannya IPBI (Ikatan Petugas Bimbingan Indonesia) di kota Malang pada tanggal 17 Desember 1975 di dalam Konvensi Nasional Bimbingan dan Konseling yang pertama. Dalam perjalanannya, IPBI berubah nama menjadi ABKIN (Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia) dalam Kongres IX dan Konvensi Nasional XII IPBI pada tanggal 15 sampai 17 Maret 2001 di Bandarlampung.

Pada Kongres Nasional X dan Konvensi Nasional XIV ABKIN yang diselenggarakan pada tanggal 13 sampai dengan 16 April 2005 di Semarang, ABKIN lebih memantapkan konsolidasinya sebagai organisasi profesi bimbingan dan konseling di tanah air, dan melakukan kerja sama dengan Himpunan  Psikologi Indonesia khususnya yang berkenaan dengan program testing psikologis untuk pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah. ABKIN telah melakukan beberapa kegiatan ilmiah seperti workshop bimbingan dan konseling yang diselenggarakan di Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung pada tanggal 10 Desember 2003 dengan tema Profesi Bimbingan dan Konseling menuju ke Arah Standar Internasional.

Mengembangkan Standar Kompetensi Konselor Indonesia (SKKI) yang ditetapkan berdasarkan keputusan PB-ABKIN Nomor: 011 Tahun 2005 tanggal 25 Agustus 2005 sebagai upaya penyempurnaan naskah Dasar Standardisasi Profesi Konseling yang diterbitkan oleh Bagian Proyek Peningkatan Tenaga Akademik Ditjen Dikti Depdiknas pada tahun 2004. Dilakukan sosialisasi standardisasi profesi konseling pada skala nasional yang difasilitasi oleh Ditjen Dikti Direktorat Pembinaan Pendidikan Tenaga Kependidikan dan Ketenagaan Perguruan Tinggi Depdiknas. Mengkaji kembali SKKI dalam Konvensi Nasional XV ABKIN yang berlangsung di Palembang pada tanggal 1 sampai 3 Juli 2007 yang saat ini berkembang menjadi standar kompetensi akademik konselor (baca Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor).

Serangkaian upaya yang penulis paparkan di atas belum bisa menjangkau kepada seluruh jajaran guru pembimbing–konselor sekolah di tanah air, sehingga secara nasional belum mampu mengendalikan unjuk kerja guru pembimbing– konselor sekolah dalam memberikan pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah-sekolah. Alih-alih unjuk kerja guru pembimbing–konselor sekolah lebih banyak dipengaruhi oleh kebijakan birokrasi dan budaya sekolah yang sudah mengakar selama ini.

Sebagai profesi, unjuk kerja bimbingan dan konseling  setidaknya  memenuhi empat unsur. Pertama, teori pokok (substantive theory) bidang keahlian yang jelas dengan berbagai teknik aplikasinya dalam mengamalkan profesionalisme di lapangan. Kedua, praktik baku yang tervalidasi (validated practice), yakni sebuah prosedur operasional yang dimonopoli oleh kelompok profesi. Ketiga, otonomi profesi yang berbasis penelitian yang objektif demi tegaknya kebenaran akademik. Keempat, organisasi profesi yang mewadahi anggotanya untuk memperjuangkan hak-hak profesi mereka (A. Chaedar Alwasilah, 2006).

2.   Pengembangan Profesionalitas Bimbingan dan Konseling

Untuk memantapkan unjuk kerja profesi bimbingan dan konseling di tanah air khususnya pada setting persekolahan, perlu dilakukan pengembangan profesionalitas bimbingan dan konseling, yang dilakukan oleh guru pembimbing– konselor sekolah melalui berbagai kegiatan profesi yang bersifat  ilmiah. Beberapa kegiatan ilmiah tersebut, di antaranya: penelitian, seminar, lokakarya, workshop, pelatihan, diskusi panel, dan kegiatan sejenis yang berskala lokal, nasional, regional, maupun internasional, yang secara singkat diuraikan berikut ini.

Penelitian. Kemampuan dan keterampilan guru pembimbing–konselor dalam melakukan penelitian sangat menunjang terhadap kualitas pengelolaan pelayanan bimbingan dan konseling. Hasil-hasil penelitian yang dilakukan guru pembimbing–konselor sekolah yang dipublikasikan dalam suatu jurnal penelitian organisasi profesi bimbingan dan konseling, sangat bermanfaat bagi dirinya dan teman sejawat untuk melakukan perbaikan khususnya pada praksis pelayanan bimbingan dan konseling. Kemampuan dan keterampilan guru pembimbing– konselor sekolah dalam bidang penelitian (research) dapat ditumbuhkembangkan melalui pelatihan penelitian yang lazimnya dapat diselenggarakan oleh organisasi profesi ABKIN dan atau organisasi fungsional MGBK, serta lembaga-lembaga yang relevan.

Seminar. Kegiatan seminar merupakan salah satu bentuk kegiatan ilmiah yang diikuti para pembimbing–konselor sekolah untuk mengembangkan kemampuannya melalui peran serta aktif dalam kegiatan tersebut. Seminar dengan menghadirkan pembicara pakar bimbingan dan konseling dari dalam dan di luar negeri serta unsur birokrasi yang dirancang dan dilaksanakan dengan baik, dapat memberikan hasil perkembangan terbaru dalam aspek pengetahuan dan teknologi, yang sangat dibutuhkan guru pembimbing–konselor sekolah untuk meningkatkan kinerjanya. Kegiatan seminar ini tentunya dibingkai dalam bentuk forum ilmiah yang memungkinkan para pembimbing–konselor sekolah berperan aktif untuk mengungkapkan pengalaman dan gagasannya yang terkait dengan peningkatan profesi bimbingan dan konseling.

Lokakarya dan Workshop. Kegiatan ini cukup populer dilaksanakan untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan guru pembimbing–konselor sekolah dalam beberapa hal, seperti; pengembangan perangkat atau piranti bimbingan dan konseling (pengembangan materi pelayanan BK sebagai konteks, teknik asesmen, multi media atau media digital, dan piranti BK lainnya). Dalam penyelenggaraan lokakarya dan workshop, guru pembimbing–konselor sekolah hendaknya tidak sekedar diperlakukan sebagai peserta, tetapi jauh lebih penting adalah melibatkan mereka sebagai narasumber. Dengan keterlibatan mereka yang memiliki kapasitas yang dibutuhkan, diharapkan kegiatan ini dapat memicu guru pembimbing–konselor sekolah untuk mengembangkan kompetensinya secara berkelanjutan, khususnya untuk meningkatkan praksis pelayanan bimbingan dan konseling pada institusinya masing-masing.

Pelatihan. Kegiatan ini relevan untuk mengembangkan kemampuan guru pembimbing–konselor sekolah dalam bidang penelitian, penulisan karya ilmiah, dan keterampilan-keterampilan lain yang menunjang tugas-tugasnya misalnya kemampuan; memberikan konseling, melakukan kerja sama, melakukan penelitian tindakan kelas (Classroom Action Research), dan tugas lain seperti membina siswa dalam bentuk berbagai kegiatan ekstra kurikuler (pramuka, paskibraka, karya ilmiah remaja, latihan kepemimpinan, jurnalistik, dan lainnya).

Diskusi panel. Kegiatan diskusi panel pada dasarnya sama dengan seminar. Hanya pada diskusi panel, beberapa pembicara / narasumber mengungkapkan pandangan / gagasannya tentang suatu topik permasalahan / isu yang diangkat sebagai topik diskusi panel. Dalam kegiatan ini, peran moderator sangat penting sebagai pengatur jalannya diskusi panel. Di pihak lain para peserta diskusi panel hendaknya juga terlibat aktif untuk memberikan gagasan / pendapat-pendapatnya atas stimuli yang digagas oleh beberapa narasumber.

3.   Bimbingan dan Konseling Masa Depan

Profesi bimbingan dan konseling di tanah air bagaikan anak remaja yang sedang dalam proses pertumbuhan dan perkembangan, ia sangat membutuhkan bantuan berupa pendidikan yang layak, agar kelak mampu mandiri. Para guru pembimbing–konselor sekolah sebagai tenaga profesional bidang bimbingan dan konseling secara bersama-sama dalam bingkai organisasi profesi (ABKIN) dan organisasi fungsional (MGBK) senantiasa melakukan peningkatan profesionalitas secara berkelanjutan untuk mewujudkan bimbingan dan konseling sebagai profesi masa depan yang mandiri.

Wickwire (2002) dalam artikelnya yang berjudul Current Trends and Their Implications for Future in the Counseling Profession, telah memaparkan pandangannya tentang profesi konseling ke depan, sebagai berikut: Pertama, Expansion of Electronics, pelayanan bimbingan dan konseling didukung dengan bantuan elektronika sebagai media seperti komputer dan internet, telepon dan televisi yang berlangsung di rumah, di masyarakat, dan di tempat kerja; Kedua, Growth of Distance Learning, belajar tidak dibatasi oleh waktu dan tempat seperti belajar berbasis Web (Web-based learning), pelatihan berbasis Web (Web-based training), intinya penggunaan IT dalam proses belajar untuk meningkatkan profesionalitas; Ketiga, Emphasis on Competencies and Skills, penekanan pada kompetensi dan keterampilan guru pembimbing-konselor sekolah dalam melakukan unjuk kerja, berdasarkan standar profesi yang ditetapkan oleh organisasi profesi; Keempat, Standards-based Education, penyandang profesi bimbingan dan konseling (guru pembimbing-konselor sekolah) harus lulusan lembaga pendidikan yang memenuhi standard dari organisasi profesi; dan Kelima, Inculcation of Lifelong Learning, belajar sepanjang hayat yang harus dilakukan oleh penyandang profesi bimbingan dan konseling (guru pembimbing- konselor sekolah).

Konselor masa depan (the counselor of tomorrow) adalah sosok peribadi yang berkompeten dalam bidang bimbingan dan konseling, yang menguasai beberapa aspek yaitu: (1) Kepemimpinan yang ditunjukkan memiliki perilaku keaslian, visibel, berbudaya, dan pelayanan yang berkualitas; (2) Sistem yang mencakup; program, layanan, materi, struktur proses, sikap bijak, teknik, dan kemampuan melakukan; (3) Domain yang mencakup; afektif, kognitif, akademik- pendidikan, karier, pribadi-sosial; (4) Memberikan bantuan yang mencakup; pencegahan, pengembangan, perbaikan, dan intervensi krisis; (5) pelayanan yang bersifat pencerahan, mencakup; asesmen, diagnostik, perencanaan dan persiapan, implementasi-monitoring, dan evaluasi-pendauran ulang (siklus); dan (6) Evaluasi yang mencakup; formatif, sumatif, tindakan, belajar, tingkah laku, hasil, dan tujuan akhir.

D.  Penutup

Berdasarkan pemaparan di atas, jelas bahwa bimbingan dan konseling merupakan bagian integral dalam sistem pendidikan di sekolah, akan memberikan kontribusi dalam memandirikan peserta didik bila dikelola dan dilakukan secara profesional oleh seseorang guru pembimbing–konselor sekolah yang memiliki keahlian dalam bidang bimbingan dan konseling. Bila tidak, maka pelayanan bimbingan dan konseling akan menjadi rusak, yang berdampak menurunkan bahkan merusak citra profesi bimbingan dan konseling sebagai layanan ahli di tengah masyarakat.

Untuk mewujudkan keinginan profesi tersebut, guru pembimbing-konselor sekolah senantiasa harus cerdas dalam membangun jejaring dengan semua pihak yang terkait dengan praksis pendidikan pada setting persekolahan, serta melakukan peningkatan profesionalitas secara berkelanjutan dalam bingkai organisasi profesi ABKIN dan organisasi fungsional MGBK. Dengan demikian guru pembimbing-konselor sekolah akan mampu memberikan pelayanan bimbingan dan konseling berdasarkan standar kompetensi akademik konselor serta mengindahkan kode etik pelayanan profesi bimbingan dan konseling.

Eksistensi bimbingan dan konseling dalam sistem pendidikan formal merupakan keniscayaan (harus ada–tidak boleh tidak), sehingga tidak bisa dikelola secara asal-asalan yang justru akan merugikan perkembangan konseli (peserta didik).

DAFTAR PUSTAKA

A. Chaedar Alwasilah. 2006. Redefinisi Profesi Dosen. Pikiran Rakyat, (Online), (http://www.pikiran-rakyat.com, diakses tanggal 21 Februari 2007 pukul 07.47 WIB).

Depdiknas. 2002. Panduan Pelayanan Bimbingan dan Konseling Berbasis Kompetensi Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Tsanawiyah dan Sederajat. Jakarta: Pusat Kurikulum, Balitbang Depdiknas.

Depdiknas. 2005. Panduan Workshop BK Berbasis Kompetensi SMP. Jakarta: Direktorat Pendidikan Lanjutan Pertama Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah.

Depdiknas. 2006. Model Pengembangan Diri SD/MI/SDLB-SMP/MTs/SMPLB- SMA/MA/SMALB/SMK. Jakarta: Pusat Kurikulum, Balitbang Depdiknas.

Egan, G. 2002. The Skills Helper: A Problem-Management and Opportunity- Development Aproach to Helping. Australia: Brooks/Cole Thomson Learning.

Gsianturi. 2003. Benarkah Kualitas Manusia Indonesia Rendah?. Indonesian Nutrition Network, (Online), (http://gizi.net, diakses tanggal 1 Januari 2008 pukul 11.15 WIB).

H.A.R. Tilaar. 2006. Standarisasi Pendidikan Nasional: Suatu Tinjauan Kritis.Jakarta: Rineka Cipta.

M. Joko Susilo. 2007. Pembodohan Siswa Tersistematis. Yogyakarta: PINUS Book Publisher.

Munandir. 2001. Ensiklopedia Pendidikan. Malang: UM Press.

Raka Joni, T. 2005a. Pembelajaran yang Mendidik. Jurnal Ilmu Pendidikan. Edisi Juni, Halaman 91-127. Malang: LPTK dan ISPI.

Raka Joni, T. 2005b. Pembelajaran Yang Mendidik: Artikulasi Konseptual, Terapan Kontekstual, dan Verifikasi Empirik. Makalah Seminar Paradigma Pembelajaran Yang Mendidik tanggal 28 Mei 2005 di PPS Universitas Negeri Malang.

Raka Joni, T. 2007a. Prospek Pendidikan Profesional Guru di Bawah Naungan UU No. 14 Tahun 2005: Suatu Kajian Akademik. Makalah disajikan dalam Rembuk Nasional Revitalisasi Pendidikan Profesional Guru, Universitas Negeri Malang, Malang, 17 November 2007.

Raka Joni, T. 2007b. Psikologi Pendidikan Lanjut (DIP-711). Malang: Program Pasca Sarjana Universitas Negeri Malang.

Raka Joni, T. 2007c. Wawasan Makro Pendidikan DIP 721. Program Pascasarjana Universitas Negeri Malang.

Surat Edaran Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Provinsi Jawa Timur Nomor 11/Org/Prov/XIX/2006 tentang Informasi Aktual Organisasi. Surabaya: Sekretariat Pengurus Daerah PGRI Provinsi Jawa Timur.

UNDP. 2005. Statistics in the Human Development Report, (Online), (http://www.hdr.undp.org, diakses tanggal 15 Februari 2008 pukul 14.30 WIB).

UNDP. 2006. Statistics in the Human Development Report, (Online), (http://www.hdr.undp.org, diakses tanggal 15 Februari 2008 pukul 14.35 WIB).

Wickwire, P., N. 2002. Current Trends and Their Implications for Futures in the Caounseling Profession. Dalam Johnson, C., D., and Johnson, S., K. (Ed.), Building Stronger School Counseling Programs: Bringing Futuristic Approaches into the Present (hlm. 3-15). Greensboro: CAPS Publications.

1 4 5 6 7