KEBIJAKAN KEBERLANJUTAN PENGOLAHAN PERSAMPAHAN KABUPATEN SIDOARJO BERBASIS TPST


JURNAL WAKTU || Wahana Aktivitas & Kreativitas Teknologi Unipa
Volume 14 || Nomor 01 || Januari 2016 || ISSN: 1412-1867
Penerbit : Fakultas Teknik Universitas PGRI Adi Buana (UNIPA) Surabaya

Penulis 1: Suning
Penulis 2: Dwi Muryanto

PDF

Abstract

Pola pembuangan sampah yang dilakukan dengan sistem Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sudah tidak relevan dengan lahan kota yang sempit dan pesatnya pertumbuhan penduduk. Pengelolaan sampah yang ideal adalah membuang sampah sekaligus memanfaatkannya sehingga selain membersihkan lingkungan dan menghasilkan kegunaan yang baru, secara ekonomi akan mengurangi biaya penanganannya.

Salah satu kegiatan yang dapat dilakukan adalah penyelenggaraan kegiatan pengelolaan sampah di TPST. TPST atau Material Recovery Facility merupakan tempat berlangsungnya kegiatan pemisahan dan pengolahan sampah secara terpusat. Penelitian ini bertujuan untuk membangun  sinergisitas  dan  memperkuat peran bersama antara pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan Desa/Kelurahan, sehingga terjadi efektifitas penanganan persampahan secara tuntas dan menyeluruh. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dan kuantitatif dengan teknik analisis focus Groups Discussion. Hasil penelitian menunjukkan kebijakan pengolahan persampahan di Kabupaten Sidoarjo akan lebih efektif dan berkelanjutan dengan menerapkan kegiatan pengolahan sampah berbasis TPST. TPST yang sudah terbangun belum difungsikan secara optimal, prasarana & sarana masih belum lengkap, bangunan TPST belum memenuhi standart SNI, belum bersinergi antar dinas, swasta dan masyarakat sehingga kegiatan TPST di masing-masing desa belum menunjukkan keberlanjutannya. Masyarakat menganggap seluruh proses pengelolaan sampah menjadi tanggung jawab dan pekerjaan DKP, sehingga tingkat partisipasi masyarakat untuk pemilahan sampah dari sumbernya masih rendah dan tergantung pada pemerintah.

Keywords: Kebijakan pengolahan persampahan, Keberlanjutan, Kabupaten Sidoarjo, Partisipasi masyarakat, TPST

 

Pendahuluan

Permasalahan sanitasi khususnya persampahan merupakan salah satu prioritas yang harus dicermati dalam pembangunan. Persampahan merupakan permasalahan yang kompleks dimana untuk dapat mengatasinya, diperlukan suatu penanganan secara menyeluruh dengan koordinasi secara baik antar satuan kerja. Hartanto, widi, dkk (2009) menyatakan permasalahan dalam pengelolaan sampah yang sering terjadi adalah adanya perilaku dan pola hidup masyarakat terhadap kebersihan, keterbatasan  sumber daya, anggaran maupun keterbatasan kendaraan personil pengangkutan sampah sehingga pengelola kebersihan belum mampu melayani seluruh sampah yang dihasilkan. Kabupaten Sidoarjo mencanangkan Program Sidoarjo  Bersih Dan Hijau  yang Tertuang Dalam Surat Keputusan  Bupati No 188 Tentang Tim Sidoarjo Bersih  Dan  Hijau  (Studi  Pada  Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Sidoarjo). SBH  (Sidoarjo  Bersih dan  Hijau) merupakan sebuah program yang dirancang oleh pemerintah  daerah Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2008 dan mulai aktif pada tahun 2010 sebagai  salah satu cara mengatasi permasalahan lingkungan.

Tujuan dari program SBH adalah untuk menumbuh kembangkan kesadaran  masyarakat agar peduli terhadap lingkungan di sekitarnya dan merubah perilaku masyarakat yang tidak peduli kepada lingkungan dan setidaknya tidak membuang  sampah  disembarang  tempat. Masyarakat  Sidoarjo  malalui  program  SBH  ini dituntut  untuk ikut aktif dalam menjaga lingkungan sehingga dapat memahami bagaimana  mengelola  sampah  dan  memilah sampah  rumah  tangga. Harapannya  tidak  semua sampah  terbuang  sia-sia,  karena  ada  sampah yang  dapat  dioalah  kembali  menjadi  sesuatu yang bermanfaat dan bernilai ekonomis. Program SBH hasilnya masih belum maksimal karena program SBH belum mampu mengurangi jumlah volume sampah di Kabupaten  Sidoarjo, yang mana sejak  Tahun  2010 –  2012  jumlah volume  sampah  terus  meningkat. Tahun 2010 jumlah volume sampah sebesar 4.694.299,6, Tahun 2011  sebesar  4.872.650  dan  pada  tahun  2012 sebesar  4.970.104 (Zakaria dkk, 2014).

Mengatasi permasalahan sampah harus dari sumbernya. Sumber sampah terbesar adalah sampah domestik (rumah tangga). Salah satu kegiatan pengolahan sampah dari sumber sampah adalah kegiatan 3R (reduce, reuse, recyle). Kegiatan 3R dimulai dari sumber sampah dan dilakukan secara sistematik dalam alur perjalanan sampah dari sumber sampah menuju ke TPA. Reduce sampah merupakan upaya yang dilakukan baik oleh produsen maupun konsumen, dengan tujuan utama agar terbentuknya sampah semaksimal mungkin dihindari. Kegiatan reuse dan recycle dilakukan pada setiap level dalam perjalanan sampah menuju pemrosesan akhir. Proses pemilahan sampah yang telah dimulai dari sumbernya,  membutuhkan pengaturan  alat  pengumpul yang terpisah atau penjadualan pengangkutan agar sampah yang telah dipisah di tingkat sumber sampah akan tetap terpisah berdasarkan jenisnya. Konsep 3R adalah merupakan dasar dari berbagai usaha untuk mengurangi limbah sampah dan mengoptimalkan proses produksi sampah (Suryanto dkk., 2005). Pentingnya pelaksanaan program 3R didasarkan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum  Nomor 21 Tahun  2006  tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan (KSNP-SPP).

Dinas Kebersihan dan Pertamanan Sidoarjo (DKP) terus berupaya mengurangi sampah. Salah satu program yang gencar dilakukan adalah pembangunan TPST. Sistem pengelolaan sampah terpadu (Integrated Solid Waste management) merupakan pemilihan dan penerapan program teknologi dan manajemen untuk mencapai sistem yang tinggi, dengan hirarki sebagai berikut (Syafrudin, 2004 ):

  • Source Reduction, yaitu proses minimalis sampah di sumber dalam hal kuantitas timbulan dan kualitas timbulan sampah, terutama reduksi sampah berbahaya.
  • Recyclling, yaitu proses daur ulang yang berfungsi untuk mereduksi kebutuhan

sumberdaya dan reduksi kuantitas sampah ke TPA.

  • Waste Transformation, yaitu proses perubahan fisik, kimia dan biologis perubahan sampah. Dimana ketiga komponen itu akan menentukan: (a) perubahan tingkat efesiensi yang diperlukan didalam sistem pengelolaan; (b) Perlunya proses reduce, reuse, dan recycle sampah; (c) Proses yang dapat menghasilkan barang lain yang bermanfaat seperti pengomposan.
  • Landfilling, sebagai akhir dari suatu pengelolaan sampah yang tidak dapat dimanfaatkan kembali.

 

Metodologi

Penelitian ini menggunakan jenis data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama yang berkaitan dengan pengelolaan sampah di Kabupaten Sidoarjo. Data sekunder merupakan suatu data yang sudah terkumpul dan diperoleh dari dinas-dinas terkait. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi di TPST masing-masing desa, dan mengumpulkan seluruh perwakilan dua orang dari masing-masing desa melalui kegiatan focus Groups Discussion (FGD). Proses pengolahan atau analisis data dilakukan setelah data keseluruhan terkumpul. Pengolahan data dilakukan dalam rangka menjawab tujuan masalah, sebagaimana yang dinyatakan Sugiyono (2010) bahwa pengolahan data dilakukan dengan pengelompokan data berdasarkan variabel dan jenis responden, mentabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh responden, menyajikan data tiap variabel yang diteliti dan melakukan perhitungan. Penelitian ini dilakukan dalam 2 tahap pendekatan. Tahap I menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, bertujuan untuk mendeskripsikan kondisi eksisting pola pengelolaan persampahan di Kabupaten Sidoarjo secara umum. Tahap II menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode FGD. Tahap ini bertujuan untuk mendapatkan suatu model skenario kebijakan yang dapat dikembangkan dalam rangka menuju pengelolaan persampahan berkelanjutan di Kabupaten Sidoarjo berdasarkan aspirasi masyarakat dengan mengoptimalkan TPST.

 

Hasil Analisis dan Pembahasan

  1. Potensi dan Permasalahan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST)

Kabupaten Sidoarjo

Kabupaten Sidoarjo merupakan salah satu Kabupaten dengan pertumbuhan penduduk yang tinggi salah satu penyebabnya adalah faktor urbanisasi. Di Kabupaten Sidoarjo telah banyak tumbuh industri dan pengembang perumahan, sehingga berdampak pada timbulnya masalah sampah. Kondisi  pengolahan sampah di Kabupaten Sidoarjo saat ini sudah mulai dilakukan terutama baik dilokasi perumahan maupun desa/kelurahan. Namun untuk kawasan pemukiman selain  perumahan, pengelolaan sampah belum berjalan secara optimal, masyarakat masih  membuang  sampah  di  pekarangan  sendiri dengan cara dibakar dan ditimbun karena  halaman rumah masih luas.

Dinas Kebersihan dan Pertamanan Sidoarjo (DKP) terus berupaya mengurangi sampah. Program yang gencar dilakukan adalah pembangunan TPST. Program pembangunan TPST sudah dimulai sejak Tahun 2007 dan secara bertahap pembangunan TPST dimulai di Desa Janti di Kecamatan Waru, Desa Ngingas di Kecamatan Waru, Desa Keboansikep di Kecamatan Gedangan, Desa Siwalanpanji di Kecamatan Buduran, Desa Prasung di Kecamatan Buduran, dan Desa Ngaban di Kecamatan Tanggulangin. Pada 2014, 17 TPST sudah dibangun dan tahun 2015 DKP kembali akan membangun 35 TPST, sehingga tinggal 295 TPST yang akan dibangun pada Tahun berikutnya. Peta persebaran lokasi TPST di Kabupaten Sidoarjo ditunjukkan pada Gambar 1.

 

Gambar 1. Peta Sebaran TPST Terbangun Aktif dan Belum Aktif Di Kabupaten Sidoarjo

 

Gambar.1 dijelaskan bahwa dari 43 TPST yang sudah terbangun yang dapat dikatakan aktif sejumlah 17 TPST dan yang sudah jadi percontohan adalah 1 TPST yaitu TPST di desa Janti Kecamatan Waru. TPST aktif yang dimaksud sebenarnya masih belum optimal operasionalnya. Sehingga masih perlu mendapat perhatian dari semua pihak agar dapat dioperasikan secara optimal, termasuk prasarana dan sarana serta sumber daya manusia yang masih kurang lengkap di TPST.

Berdasarkan hasil observasi di lokasi TPST yang sudah dilakukan, secara eksisting permasalahan yang terjadi terkait dengan aktif tidak nya TPST secara umum adalah: (1) Sebagian besar masyarakat masih belum melakukan pemilahan sampah dari sumbernya, (2) Persepsi masyarakat yang tidak melakukan pemilahan sampah dengan alasan tidak memiliki waktu, enggan, kotor, tidak ada manfaat dan menggantungkan pada pelayanan petugas kebersihan, (3) Belum optimalnya wadah untuk menampung aspirasi masyarakat, sehingga pendapat atau usulan tidak tersampaikan meskipun sudah dibentuk kader lingkungan setiap desa, (4) Sampai saat ini timbulan sampah masih terus meningkat, (5) Masyarakat masih belum memiliki inisiatif dan merasakan manfaat dari pengelolahan sampah karena hasil akhir dari TPST adalah kompos, dan kompos yang ada belum ada yang membeli, (6) Belum ada peraturan desa atau maklumat desa terkait pengelolahan sampah sebagai dasar hukum dalam mengelola sampah termasuk hukuman bagi masyarakat yang melanggar aturan, (7) Masyarakat masih menganggap bahwa seluruh proses pengelolaan sampah menjadi tanggung jawab dan pekerjaan DKP selaku pemerintah, sehingga masyarakat menjadi tergantung pada pemerintah, (8) Masyarakat belum dapat melihat nilai ekonomis dari pemanfaatan sampah, (9) Pembiayaan untuk pengelolahan persampahan pada umumnya dianggarkan melalaui APBD dangan alokasi pendanaan untuk operasional dan investasi yang masih minim sehingga permasalahan sampah belum menjadi prioritas utama dalam pemabangunan kota, (10) Kesadaran masyarakat yang rendah untuk tidak membuang sampah di sungai, sehingga masih dijumpai sampah – sampah yang berserakan di sekitar sungai, (11) Di kawasan pinggiran penggelolaan sampah masih bersifat sendiri – sendiri (dengan cara dibakar, dibuang kesaluran baik drainase maupun sungai dan di sekitar rel keret api, (12) Masih banyak warga membuang sampah di TPS yang bukan wilayahnya, (13) Peran serta masyarakat umumnya lebih berupa partisipasi pasif (membayar retribusi dan pelaku positif di lingkungannya), (14) Kegiatan pembinaan masyarakat masih sangat terbatas pada penyuluhan yang bersifat insidentil. Pendidikan kepada anak – anak sekolah belum dilakukan secara terstruktur misalnya dalam kurikulum local, (15) Kerjasama Pihak Swasta masih sangat terbatas.

  1. Keberlanjutan Pengelolaan Persampahan Berbasis TPST

Peran serta masyarakat merupakan aspek penting dalam pelaksanaan pengelolaan sampah. Ilham (2010) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa kondisi sistem pengelolaan persampahan belum maksimal salah satunya adalah pada teknik operasional dan manajemen kelembagaan yang menyangkut sistem pengangkutan dan pengolahan sampah. Dwiyanto (2011) menjelaskan agar peran serta masyarakat dapat optimal hendaknya masyarakat telah mengelola sampah di rumah masing-masing dengan cara mengemas sampah dan memisahkan antara sampah basah dan kering atau sampah organik dan anorganik, sehingga petugas pengumpul dari segi waktu lebih efisien. Untuk mengetahui seberapa besar peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah terutama kegiatan di TPST setiap desa yang ada di empat (4) kawedanan Kabupaten Sidoarjo, didapatkan dengan melakukan sebar kuesioner kepada para tokoh masyarakat yang dianggap mewakili dan yang mengerti tentang kondisi TPST dan permasalahan persampahan. Selain sebar kuesioner juga dilakukan kegiatan sosialisasi yang diselenggarakan di Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo hari kamis tanggal 10 September 2015 bersamaan dengan sosialisasi lomba Sidoarjo Bersih Hijau, dan kegiatan focus group discussion yang diselenggarakan di Taman Tanjung Poery. Hasil kuesioner dibagi dalam beberapa analisis berdasarkan pertanyaan yang diberikan kepada responden. Jumlah responden sebanyak 19 orang yang sudah mewakili empat (4) kawedanan, serta hasil focus group duscussion yang dihadiri oleh 22 kepala desa atau yang mewakili. Hasil FGD dijelaskan sebagai berikut.

  1. Keterlibatan Masyarakat Terkait Pemilahan Sampah

Pemilahan sampah pada sistem teknik operasional pengelolaan sampah merupakan langkah awal yang harus dilakukan karena dengan pemilahan akan sangat mempermudah pengelolaan selanjutnya. Hasil Kuisioner pemilahan sampah 74% masyarakat menyatakan belum melakukan pemilahan sampah, 21% sudah dimulai pemilahan sampah dan 5% sudah memulai pemilahan sampah. Hasil presentase ditunjukkan pada Gambar 2.

 

Gambar 2. Keterlibatan Masyarakat Dalam Pemilahan Sampah

  1. Keterlibatan Masyarakat Terkait Dengan Ketersediaan TPST

Ketersediaan TPST di desa dapat membantu sistem teknik operasional pengelolaan sampah. Secara empiris sampai tahun 2015 Kabupaten Sidoarjo melalui Dinas Kebersihan dan Pertamanan sudah membangun TPST sebanyak 48, dan baru 26 yang aktif operasionalnya. Hasil Kuisioner kepada masyarakat menunjukkan bahwa di desanya yang belum ada TPST sebanyak 63%, yang menyatakan sudah ada TPST 26%, dan yang menyatakan baru dibangun sebesar 5%. Secara jelas hasil presentase kuesioner ditunjukkan pada Gambar 3.

 

 

Gambar 3. Keterlibatan Masyarakat Terkait Dengan Ketersediaan TPST

 

  1. Keterlibatan Masyarakat Terkait dengan Pengoperasian TPST

TPST yang sudah dibangun diharapkan langsung dapat dioperasikan secara baik. Namun yang terjadi masih banyak TPST-TPST yang sudah dibangun belum beroperasi dengan baik. Beberapa kendalanya adalah; masyarakat belum mendapat sosialisasi secara mendalam terkait dengan fungsi TPST, terdapat beberapa lokasi TPST tidak memiliki akses jalan yang memadahi sehingga truck untuk angkut sampah tidak bisa masuk, terdapat jalan yang masih belum dirabat, masih adanya lokasi TPST yang pintu masuk ke lokasi TPST sulit serta masih adanya penolokan dari warga terkait dengan lokasi TPST yang sudah dibangun. Hasil kuesioner menunjukkan bahwa 63% TPST yang ada belum beroperasi, 16% masyarakat menyatakan TPST sudah beroperasi namun belum optimal secara idealnya. Hasil persentase ditunjukkan pada Gambar 4.

 

Gambar 4. Keterlibatan Masyarakat Terkait Dengan Operasional TPST

  1. Keterlibatan Masyarakat Terkait dengan Kendala TPST

Berhasil tidaknya operasioanl TPST masyarakat memiliki andil yang cukup besar. Hasil kusioner kepada masyarakat menunjukkan bahwa kendala operasional TPST di desa sebesar 58% disebabkan karena masyarakat belum partisipasi, dan 21% pembiayaan dan pemeliharaan untuk operasional TPST relatif kecil dana kecil, dan 21% masyarakat menyatakan kendala teknis lainnya. Data persentase responden ditunjukkan pada Gambar 5.

 

        Gambar 5. Keterlibatan Masyarakat Terkait Dengan Kendala TPST

 

  1. Keterlibatan Masyarakat Terkait Dengan Usulan untuk Kegiatan Di TPST

Optimalisasi kegiatan di TPST dipengaruhi oleh beberapa variabel. Salah satunya adalah kelengkapan prasarana dan sarana di TPST. Untuk menghimpun berbagai informasi kepada masyarakat agar TPST dapat berfungsi dengan baik, maka perlu dilakukan identifikasi kepada masyarakat terkait dengan kebutuhan fasilitas pada masing-masing TPST. Hasil kuesioner kepada masyarakat menunjukan 16% di desa sebagai lokasi TPST masyarakat menginginkan adanya peremajaan mesin pengolah sampah (mesin pencacah sampah), 16% peremajaan motor sampah, dan 11% menginginkan TPST segera dapat beroperasi dengan fasilitas apa adanya. Secara detail hasil presentase ditunjukkan pada Gambar 6.

 

Gambar 6. Keterlibatan Masyarakat Terkait Dengan Usulan Kegiatan Di TPST

  1. Keterlibatan Masyarakat Terkait dengan Hasil Kegiatan Di TPST

TPST yang dapat beroperasi secara optimal akan menghasilkan nilai ekonomi yang tinggi. Harapannya adalah partisipasi masyarakat terhadap kegiatan di TPST semakin tinggi karena sampah bukan lagi sesuatu yang tidak memberi manfaat namun mampu menghasilkan nilai ekonomi. Hasil Kuisioner menunjukkan kegiatan TPST menghasilkan biogas sebesar 11%, menghasilkan pupuk kompos dan terjual sebesar 74% dan 21% menyatakan adanya pelibatan pihak swasta terkait dengan daur bulang sampah seperti untuk kerajinandan lainnya.  Secara detail hasil presentase ditunjukkan pada Gambar 7.

            

       Gambar 7. Keterlibatan Masyarakat Terkait Dengan Hasil Kegiatan Di TPST

  1. Keterlibatan Masyarakat Terkait dengan Peraturan Desa untuk Persampahan

Permasalahan sampah sebenarnya masalah perilaku individu, artinya jika setiap individu memiliki kepedulian terhadap bersih diri dan langkungannya maka kebersihan lingkungan akan terjaga. Perilaku individu secara formal perlu diatur dalam sebuah peraturan salah satunya adalah PERDES (peraturan desa) tentang pengelolaan sampah. Hasil kuesioner kepada masyarakat menunjukkan bahwa 79% dibentuknya PERDES adalah perlu dan 11% menyatakan PERDES harus ada. Secara detail hasil presentase ditunjukkan pada Gambar 8.

 

Gambar 8. Keterlibatan Masyarakat Terkait Dengan Adanya PERDES Pengelolaan Sampah

 

  1. Keterlibatan Masyarakat Terkait Dengan Kebijakan Pengelolaan Persampahan

Masyarakat dalam peran serta nya sangat penting untuk pelaksanaan kebijakan persampahan yang sudah dibuat oleh pemerintah. Masyarakat sebagai sumber sampah, secara teknis terlibat langsung dalam setiap implementasi pengelolaan sampah. Berkaitan dengan kebijakan pengelolaan sampah, sebagian besar responden menyatakan 42% kebijakan yang diterapkan lebih kepada penyuluhan/ kampanye kebersihan secara kontinue,11% kebijakan yang dilakukan diutamakan untuk fasilitas pengelolaan sampah seperti adanya komposter dan 5% mesin menyatakan kebijakan yang diterapkan lebih kepada kegiatan teknologi pengelolaan sampah. Secara detail hasil presentase ditunjukkan pada Gambar 9.

 

 Gambar 9. Keterlibatan Masyarakat Terkait Dengan Kebijakan Pengelolaan Sampah

 

Jika dilihat dari kebijakan pengelolaan sampah pada Gambar 9, dapat disimpulkan bahwa masyarakat menginginkan adanya optimalisasi prasarana dan sarana persampahan khususnya di TPST. Meskipun sudah dibangun TPST dibeberapa desa, pada tataran teknis operasional masih banyak kendala diantaranya kurang optimalnya pembanguann TPST secara ideal.

 

Kesimpulan

Kebijakan pengolahan persampahan di Kabupaten Sidoarjo akan lebih efektif dan berkelanjutan dengan menerapkan kegiatan pengolahan sampah di TPST. TPST yang sudah terbangun belum difungsikan secara optimal, belum adanya sinergisitas antar dinas, swasta dan masyarakat sehingga kegiatan TPST di masing-masing desa belum menunjukkan adanya keberlanjutan. Masyarakat masih menganggap seluruh proses pengelolaan sampah menjadi tanggung jawab dan pekerjaan DKP selaku pemerintah, sehingga tingkat partisipasi masyarakat untuk pemilahan sampah dari sumbernya masih rendah dan tergantung pada pemerintah.  Program TPST akan berjalan dengan optimal dan dapat berkelanjutan apabila Pemerintah Daerah melalui DKP dan satuan kerja lebih mengoptimalkan kegiatan sosialisasi terhadap kegiatan teknis operasional pengelolaan persampahan di TPST masing-masing desa, menindaklanjuti kelengkapan prasarana dan sarana pembangunan pengelolaan persampahan di TPST yang sudah terbangun dibeberapa desa, pemerintah desa/pihak kelurahan membantu mengaktifkan kader-kader lingkungan yang berpotensi untuk terjun langsung dalam kegiatan kebersihan lingkungan, baik ditingkat RT/RW dan pemberian reward bagi setiap desa yang lingkungannya terjaga kebersihannya dan mengajak para kader lingkungan desa untuk membentuk satuan manajemen bisnis sampah secara profesional, agar sampah yang sudah dihasilkan di TPST dapat terjual terutama kompos nya.

 

Ucapan Terimakasih

          Ucapan terimakasih saya sampaikan kepada Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kabupaten Sidoarjo yang telah mendanai penelitian ini. Ucapan terimakasih juga saya sampaikan kepada Kampus Unipa Surabaya yang telah memberi kesempatan untuk bekerjasama dengan pihak DKP Kabupaten Sidoarjo.

 

References       

Badan Standarisasi Nasional (BSN) (2002). Standar Nasional Indonesia (SNI) 19-2454-2002 tentang Tata Cara Teknik Operasional Pengelolaan Sampah Perkotaan. Jakarta: Departemen Pekerjaan Umum

Badan Standarisasi Nasional (BSN) (1995). Standar  Nasional  Indonesia  (SNI) 19-3983-1995  tentang  Spesifikasi Timbulan  Sampah  Untuk  Kota  Kecil  dan  Sedang  di  Indonesia. Jakarta: Departemen Pekerjaan Umum

Badan Standarisasi Nasional (BSN) (1994). Standar  Nasional  Indonesia (SNI) 03-3242-1994  tentang  Tata  Cara Pengelolaan Sampah di Permukiman. Jakarta: Departemen Pekerjaan Umum

Dwiyanto, B. M (2011). Model Peningkatan Partisipasi Masyarakat dan Penguatan Sinergi Dalam Pengelolaan Sampah Perkotaan. Jurnal Ekonomi Pembangunan Volume 12, Nomor 2, hlm.239-256

Hartanto, widi dkk (2009). Kinerja Pengelolaan Di Kota Gombong Kabupaten Kebumen. Jurnal Tata Kota dan Daerah Volume 1, Nomor 1.

Ilham (2010). Efektifitas Sistem Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Pada Perumahan Graha Asri Kendari. Unity Jurnal Arsitektur Volume 1 No. 1

Kabupaten Sidoarjo Dalam Angka  (2014). Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidoarjo

Modul Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) (2013). Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga. Nawasis.com

Suryanto, Ari, dkk (2005). Kajian Potensi Ekonomis dengan Penerapan 3R pada Pengelolaan Sampah Rumah Tangga di Kota Depok

Syafrudin (2004). Model Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat (Kajian Awal untuk Kasus Kota Semarang), Makalah pada Diskusi Interaktif: Pengelolaan Sampah Perkotaan secara Terpadu, Program Magister Ilmu Lingkungan UNDIP.

Zakaria, dkk (2014). Implementasi Program Sidoarjo Bersih dan Hijau yang Tertuang dalam Surat Keputusan Bupati No 188 Tentang Tim Sidoarjo Bersih dan Hijau (Studi pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Sidoarjo). Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 2, No. 4, Hal. 666-672