MAJELIS TA’LIM SEBAGAI MEDIA SOSIALISASI EFEKTIF PILKADA YANG ADIL DAN JUJUR


BUANA PENDIDIKAN || Teori dan Penelitian Pendidikan
Tahun XI || Nomor 21 || Oktober 2015 || ISSN: 1693-8585
Penerbit : FKIP Universitas PGRI Adi Buana Surabaya

Penulis  : Irnawati

PDF

Abstract

The implementation of local elections was intended as one of the real implementation of the process of democratization. Islamic study groups can be an alternative media in an attempt to make the local elections fair and honest to improve the quality of democracy. Islamic study groups has many functions, are : function transformation of scientific, silaturrahmi media, dissemination of government programs, the

control function of the community and others. While the urgency of Islamic study groups as a medium of socialization of local elections is based on the proposition that, most of Indonesian voters are muslim, voter characteristics that are paternalistic, and islamic study groups as a media to construct an effective voter behavior. Besides it, islamic study groups also has a strategic media to be fair and honest socialization. The strategy namely, slipped local elections materials among people, build effective community with simple materials, utilizing information technology, selecting public islamic groups and Friday sermons as a form of islamic study groups. Expected of function Islamic study groups as a socialization media of local elections, it will created the voters behavior who have integrity and honesty so that the dream of improving the quality of democracy can be realized.

Keywords: local election, islamic study group, socialization media, democracy.

 

Abstrak

Pelaksanaan pilkada dimaksudkan sebagai salah satu implementasi nyata dari proses demokratisasi. Majelis ta’lim dapat menjadi media alternatif sebagai upaya menjadikan pilkada yang adil dan jujur untuk meningkatkan kualitas demokrasi. Majelis ta’lim memiliki fungsi yakni: fungsi transformasi keilmuan, media silaturrahmi, sosialisasi program pemerintah, fungsi kontrol terhadap masyarakat dan lainnya. Sedangkan urgensi majelis ta’lim sebagai media sosialisasi pilkada didasarkan kepada proposisi yaitu, pemilih Indonesia adalah mayoritas muslim, karakteristik pemilih yang bersifat paternalistic, dan majelis ta’lim sebagai media untuk mengkonstruksi perilaku pemilih yang efektif. Disamping itu, majelis ta’lim juga memiliki strategis untuk menjadi media sosialisasi yang adil dan jujur. Strategi tersebut yakni, menyelipkan materi pilkada dan demokrasi disela-sela pengajian, membangun komunitas efektif dengan materi sederhana, memanfaatkan teknologi informasi, memilih pengajian umum dan khutbah jum’at sebagai bentuk majelis ta’lim. Diharapkan dengan fungsi majelis ta’lim sebagai media sosialisasi pilkada, maka akan tercipta perilaku pemilih yang memiliki integritas dan kejujuran sehingga impian meningkatkan kualitas demokrasi menjadi terwujud.

Kata kunci: pilkada, majelis ta’lim, media sosialisasi, demokrasi.

 

Pendahuluan

            Indonesia sebagai negara bangsa (nation state) secara formal telah memenuhi syarat sebagai negara demokrasi yaitu salah satunya adalah pelaksanaan pemilihan daerah secara langsung. Sejak diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan LNRI Nomor 5587). Maka diharapkan pelaksanaan Pilkada dapat berjalan dengan baik.

Pelaksanaan pilkada dimaksudkan sebagai salah satu implementasi nyata dari proses demokratisasi. Meskipun realitas yang terjadi, pilkada di beberapa daerah menyisakan konflik. Sehingga usaha menjadikan pilkada sebagai media untuk meningkatkan kualitas demokrasi menjadi terhambat. Sebenarnya melalui mekanisme pilkada langsung oleh masyarakat, diharapkan dan diasumsikan, akan terjadi negosiasi kepentingan serta terbangun ikatan kuat antara calon pemimpin dan yang memilihnya. Jika kontraktual terselenggara dengan baik dalam proses pilkada, maka para pemimpin terpilih dipastikan akan menjalankan tanggungjawabnya kepada masyarakat

Demokratisasi masih bergerak pada lintasan formal-prosedural. Karena proses beberapa tahun terakhir ini membuktikan bahwa cita ideal meleset. Desentralisasi dan otonomi, serta demokratisasi hanya bergergerak secara prosedul saja. Najib (2006) menyatakan, Skema kebijakan politik daerah kurang berlangsung baik dan melahirkan karakter oligarki yang secara kental ditandai lahirnya aktor-aktor politik lokal berwatak dan bergaya bosses, di mana mereka itulah pelaku pembajakan dan membonceng arus perubahan di daerah.

Supremasi demokrasi tidak serta merta hanya bertumpu kepada pilar-pilar demokrasi an sich, semisal adanya Negara hukum, penghormatan terhadap minoritas, kesamaan di depan hukum, pemilihan pemimpin langsung oleh rakyat dan pilar demokrasi lainnya. Akan tetapi demokrasi juga membutuhkan perilaku manusia dalam mewujudkannya.

Perilaku manusia dapat dibentuk melalui berbagai hal, termasuk melalui Majelis Ta’lim. Sehingga majelis ta’lim menjadi media alternatif sebagai upaya menjadikan pilkada untuk meningkatkan kualitas demokrasi. Perilaku manusia menempati posisi strategis dalam proses demokratisasi. Pertama, Manusia adalah makhluk Tuhan yang istimewa dan diberi sifat serba ingin tahu (man is curious animal). Dengan bakat pengetahuannya, manusia berhasil meraih keluasan lingkup dunia yang jauh mengatasi lingkungan dirinya (Peursen, 1983). Dengan demikian, untuk menalar manusia kemudian dapat mengembangkan pengetahuan yang merupakan rahasia kekuasaan-Nya, meskipun dalam aktivitas geraknya terus menerus dihadapkan pada pilihan yang baik dan buruk, benar dan salah, indah dan buruknya, yang semuanya pada dasarnya merupakan hukum keseimbangan yang kodrati berlaku dalam kehidupan manusia. Dengan kata lain, berhasil atau tidak demokratisasi bergantung kepada sejauh mana pemahaman dan pengertian manusia tentang substansi dan oreintasi demokrasi.

Kedua, Manusia merupakan makhluk yang berfikir (anima intelectiva), yang terlengkapi dengan berasa, bersikap, dan bertindak. Sikap dan tindakannya bersumber pada pengetahuan yang didapatkannya lewat kegiatan budi sebagai jalan mencapai pengetahuan dari pengetahuan yang satu kepada pengetahuan yang lain dengan perantara pengetahuan yang lain dengan perantara pengetahuan penghubung (Gazhalba, 1981).

Ketiga, Perilaku manusia pada dasarnya adalah kepribadian jiwa yang seimbang sehingga membentuk dan mampu merealisasikan eksistensi yang sebenarnya, yaitu didalam kehidupan. Kepribadian jiwa yang seimbang, yakni manusia salah satunya dapat menggunakan persepsinya sendiri tentang kenegaraan dan politik, namun tetap berlandaskan perilaku kepribadian manusia yang religious serta dilandasi dengan keimanan keyakinan beragama.

Dengan demikian, mengkonstruksi perilaku pemilih menjadi pilihan yang tepat. Membentuk pemilih yang jujur dan adil bukan persoalan mudah, melainkan berhubungan erat dengan moral dan ketakwaan manusia. Salah satu sarana menkonstruksi prilaku pemilih ini melalui media adalah Majelis Ta’lim. Melalui Majelis Ta’lim yang sarat dengan saran-saran dan petuah tentang keagamaan maupun kenegaraan prilaku dapat dipengaruhi untuk memahami pilkada sebagai salah satu proses peningkatan kualitas demokrasi.

Berangkat dari hal tersebut, penulis berasumsi bahwa dibutuhkan sebuah konsep yang nyata bagaimana menjadikan Majelis Ta’lim sebagai media efektif dalam mensosialisasikan Pilkada yang jujur dan adil. Oleh karenanya, penulis akan mencoba membahasnya secara holistik dan komprehensif yakni: 1) untuk mengetahui Urgensi Majelis Ta’lim sebagai Media Sosialisasi Pilkada yang Adil dan Jujur; 2) untuk mengetahui Strategi Majelis Ta’lim sebagai Media Sosialisasi Pilkada yang Adil dan Jujur.

 

Kerangka Berfikir

Konstruksi Perilaku Manusia

            Perilaku manusia dibangun dalam lapisan bangunan yang kompleks. Terdapat lapisan fisik, lapisan emosional, dan lapisan spiritual. Hubungan antar lapisan yang terbentuk dalam diri jiwa manusia tidak dapat terpisahkan. Bangunan perilaku manusia banyak dipengaruhi oleh faktor dari dalam dan luar manusia.

Adapun dari luar, perilaku dipengaruhi antara lain (Suwanto, 2001); Pertama, faktor lingkungan. Aristoteles mengatakan terbentuknya masyarakat karena adanya instink sosial pada manusia yang merupakan bakat asli. Kedua, selain lingkungan, keluarga juga mempengaruhi tingkah laku manusia itu sendiri, misalnya perilaku orang tuanya di anut oleh anaknya, karena sejak dini sudah pasti sangat berhubungan langsung dengan keluarganya. Sedangkan faktor yang berasal dari dalam diri manusia sendiri adalah factor keimanan dan moralitas. Ketika manusia ikhlas taat kepada Tuhan, kepribadian akan semakin terbentuk, dapat terbentuk kepribadian unggulan. Kecintaan kepada Allah SWT yang semakin kuat akan memusnahkan segala kecintaan dan penyembahan kepada selain-Nya (Al Jauziyyah, tt). Dengan begitu, semua makhluk adalah manusia itu sendiri mampunyai makna yang terstruktur yaitu makna Ketuhanan yang menghadirkan segala kerinduan rohani dan kehadiran hati.

Para ahli Psikologi, ketika mengkaji tentang kepribadian, memandang individu sebagai keutuhan yang integral, yang bekerja sebagai satu kesatuan dari seluruh anggota tubuh dan jiwa, yang perilaku dan responnya dibatasi dengan asumsi tentang dirinya yang berbeda dengan orang lain (Lazarous, 1981).

Ahli psikologi yang lain memandang kepribadian sebagai bangunan dan proses psikologis yang permanen, yang mengatur pengalaman individu. Suatu kepribadian mempunyai aturan yang dinamis, yaitu tubuh dan jiwa, yang membatasi tabiatnya secara khusus sesuai dengan lingkungannya. Maka dapat dimengerti bahwa konstruksi terhadap perilaku manusia sangatlah penting untuk diperhatikan. Lebih-lebih menyangkut hubungan pemilih dengan yang dipilih dalam Pilkada.

 

Urgensi Perilaku Manusia dalam Proses Demokrasi

            Perilaku manusia merupakan aspek sarana dalam melaksanakan proses demokrasi. Demokrasi bukan sekedar kumpulan aturan formal melainkan juga aturan moral yang didasarkan pada suatu sistem nilai kebenaran dan keadilan. Pentingnya perilaku manusia dalam demokrasi merupakan konsep penting dalam Islam, karena perilaku yang jujur, adil merupakan dasar dalam proses demokrasi (Sodiq, wawancara, 2008).

Perilaku manusia yang dibangun berdasarkan persaudaraan orang-orang yang beriman akan berimplikasi kepada sifat baik dan saling tolong menolong dalam kebaikan. Sedangkan dalam konteks Negara akan menghasilkan Negara yang berkedaulatan rakyat, berdasar atas kerakyatan, dan permusyawaratan perwakilan, oleh karena itu Negara yang terbentuk dalam penjelasanUndang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, merupakan dasar atas kedaulatan rakyat dan berdasar atas permusyawaratan perwakilan (UUD NRI 1945).

Paradigma lain terhadap pentingnya perilaku dibangun atas konsep bahwa demokrasi bukan hanya urusan formal belaka, tetapi juga perilaku (matter of behavior) (Raharjo, 2006). Demokrasi seharusnya didapat dari perilaku manusia yang bertanggung jawab dan adil. Sebab tidak dipungkiri bahwa menjalankan Negara demokratis bukan hanya soal logika tetapi juga pengalaman perilaku manusia (Raharjo, 2006). Pengalaman seseorang tersebut biasanya terpengaruh dari apa yang ada pada lingkungannya serta pribadi manusia tersebut yang memang secara biologis sudah terbentuk sejak dini. Perilaku manusia adalah latar belakang manusia didalam menjalankan hukum pemerintahan. Gagalnya proses demokrasi lebih banyak diakibatkan oleh faktor perilaku yang menyimpang. Maka perlu adanya perbaikan yang dilandaskan kepada perilaku yang bermoral. Sampai saat ini hamper seluruh komponen baik dari diri pemerintahan maupun masyarakat mengabaikan perilaku dan melewatkan perhatian terhadap kultur konstitusi. Seperti membuat Undang-Undang yang tidak ada gunanya (Raharjo, 2006)., dalam arti tidak terpakai setelah disahkan.

Ulasan diatas menyiratkan bahwa kesuksesan demokratisasi bukan hanya dihasilkan dari pilar-pilar demokrasi yang bagus, namun aspek perilakulah yang mendorong untuk suksesnya proses demokratisasi tersebut.

 

Pembahasan

Tinjauan Umum Majelis Ta’lim

Definisi Majelis Ta’lim

            Majelis Ta’lim adalah kegiatan yang bertujuan untuk melatih diri mencari pengetahuan. Majelis Ta’lim dapat dikatakan sama dengan jama’ah yang berkelompok membahas dan mebicarakan berbagai ilmu (Sodiq, wawancara, 2008). Para Jama’ah Pengajian Umum, Khutbah Jum’at adalah salah satu contoh Majelis Ta’lim. Majelis Ta’lim merupakan sarana pusat pengembangan intelektual yang mudah diakses oleh jama’ah muslim.

Pada masyarakat tertentu, baik di pedesaan maupun perkotaan, dimana tidak ada pesantren, biasanya dibentuk kumpulan-kumpulan pengajian yang dihadiri oleh masyarakat, khususnya yang paling banyak kaum wanita, yakni Ibu-ibu. Kaum yang dianggap sebagai tulang punggung pendidikan keluarga. Dalam perkumpulan Majelis Ta’lim Ibu-ibu maupun Bapak-bapak sambil bersilaturrahmi (menjalin tali persaudaraaan) mendapat siraman rohani dan pengetahuan agama dengan tema pembicaraan yang sangat bervariasi, sesuai dengan kebutuhan dan issue yang berkembang dalam masyarakat. Majelis Ta’lim ini biasanya dipimpin oleh tokoh agama di masyarakat tersebut yang dianggap memiliki wawasan keagamaan dan keilmuan yang memadai, atau kadang-kadang juga mendatangkan seorang pemuka agama seperti Kyai, Ulama’ atau Ustadz-Ustadzah dari daerah lain untuk memperkaya ilmu.

Pada waktu tertentu, secara bersama-sama biasanya para jamaah melakukan ziarah (berkunjung) ke tempat para penyebar Agama, contohnya Wali Songo di Jawa, atau mengikuti tabligh Akbar di pesantren tertentu. Hal tersebut dilakukan sebelum munculnya gerakan modernisasi Islam di Indonesia, kelompok Majelis Ta’lim ini sangat bersifat terbuka. Namun setelah terjadi gerakan modernisasi dan munculnya paham keagamaan yang banyak dan bertentangan serta baru, maka Majelis Ta’lim mengalami perkembangan yang khas, bahkan ada yang terkesan eksklusif.

 

Fungsi Majelis Ta’lim

Majelis Ta’lim, baik secara teoritik maupun praktek memiliki bebrapa fungsi yang sangat mendasar. Diantar fungsi mendasar tersebut, yaitu: Pertama, sebagai fungsi Penyebaran Ilmu, Majelis Ta’lim memiliki fungsi yang penting sebagai penyebaran ilmu (Sodiq, wawancara, 2008), karena yang menjadi sebab cirri khas adalah menyiarkan ajaran Ketuhanan kepada masyarakat. Majelis Ta’lim adalah majelis ilmu yang dimuliakan Allah SWT. Sebab barang siapa yang menempuh jalan mencari ilmu, setiap langkahnya merupakan tambahan  kemuliaan sekaligus keberkahan dan ampunan atas kesalahan manusia.

Kedua, sebagai Media Silaturrahmi, Majelis Ta’lim berperan aktif dalam menjaga dan menjalin hubungan baik sesama muslim. Kegiatan-kegiatan Majelis Ta’lim mempertemukan umat Islam dalam satu wadah. Sehingga terjalin proses silaturrahmi berlangsung secara berkesinambungan.

Ketiga, sebagai Media Sosialisasi Program Pemerintah, Setelah bangsa Indonesia merdeka, Majelis Ta’lim ini tidak jarang dijadikan sarana media sosialisasi program pemerintah. Pada zaman Orde Baru, sebagai contoh, keberhasilan program Keluarga Berencana (KB) tidak dapat dipisahkan dari peran serta Majelis Ta’lim di dalamnya. Tanpa hal tersebut, dapat dipastikan bahwa program tersebut akan mengalami kegagalan total. Dan di zaman itu pula, tidak jarang Majelis Ta’lim menjadi obyek tekanan politis. Namun sekarang lebih mengarah yang berlandaskan dengan keadilan dan kejujuran (bijak) dalam menyampaikan sosialisasi program tertentu.

Keempat, sebagai fungsi Kontrol terhadap Masyarakat, Alangkah lebih mulia lagi apabila Majelis Ta’lim juga dapat menjadi alat kontrol masyarakat. Majelis Ta’lim dapat dan pasti mampu menjadi penyeru “amar ma’ruf nahi mungkar” agar semua masyarakat selalu sadar untuk bertanggung jawab terhadap pendidikan masyarakat dalam mensosialisaikan hal-hal tertentu, terutama berkaitan dengan pemilihan pemimpin yang bijaksana.

Kelima, sebagai fungsi Mencetak Generasi Ulama’, yaitu untuk mencetak generasi Ulama’ masa depan serta mencetak para pemuda pemudi untuk menyerukan kebaikan dan berakhlakul karimah (berkelakuan baik).

 

Urgensi Majelis Ta’lim Sebagai Media Sosialisasi Pilkada

Ada beberapa hipotesis tentang urgensi Majelis Ta’lim sebagai media sosialisasi Pilkada antara lain: Pertama, pemilih di Indonesia adalah mayoritas muslim. Sehingga memanfaatkan rasa keagamaan mereka sebagai bagian dari urusan duniawi adalah penting. Seorang muslim harus diberikan pemahaman bahwa partisipasi dalam pilkada merupakan hak warga Negara dan juga merupakan kewajiban. Memilih pemimpin adalah tanggungjawab warga muslim, oleh karenanya, tidak ada alasan bagi seorang muslim untuk tidak memilih dalam pilkada. Melalui Majelis Ta’lim inilah pesan-pesan kewajiban muslim sebagai warga Negara dapat disampaikan. Selain itu, Islam menempatkan pemimpin adalah fardhu a’in (kewajiban individual) sifatnya. Hal ini berdasarkan tradisi kenegaraan yang telah dipraktekkan Nabi Muhammad ketika Beliau memimpin Madinah.

Kedua, pemilih di Indonesia adalah pemilih yang bersifat paternalistik. Dimana pemilih cenderung mengikuti patrocleinnya. Oleh karenanya menganalisa perilaku pemilih di Indonesia sepertinya lebih tepat menggunakan pendekatan veberian yang menjelaskan peran dominan aktor dalam sebuah sistem. Aktorlah atau panutan yang menentukan kea rah mana sebuah masyarakat hendak dibawa, bagaimana masyarakat dikelola dengan baik. Panutan atau aktorlah yang bersifat aktif dalam menafsirkan (menterjemahkan) makna sebuah sistem (Burns, ed, 2000).

Aktor dalam konteks sejarah Indonesia klasik adalah para elite Agama seperti Kyai. Kyai (Pemuka Agama Islam) memiliki posisi khas dan menentukan. Baik dalam kehidupan politik, sosial maupun budaya. Seorang Kyai  selain sebagai seorang tokoh Agama Islam, ia pun menjadi panutan dan sumber perkembangan kebudayaan lokal. Maka, tidak jarang seorang Kyai adalah juga sebagai seorang budayawan atau seniman. Bahkan Kyai juga berperan sebagai wakil masyarakatnya dalam menghadapi persoalan-persoalan yang berbau politik ataupun kehidupan sehari-hari.

Bahwasanya hal diatas dapat muncul dalam beberapa pemikiran masyarakat di Indonesia, disebabkan karena: Pertama, belum semua pemilih memahami hak dan kewajibannya dalam bernegara. Kedua, latar belakang pendidikan dan ekonomi pemilih yang tidak memberikan akses informasi yang luas tentang hak dan kewajiban warga Negara, tetapi saat ini sudah mulai sedikit masyarakat yang melek hukum dan berpolitik. Dalam teori aksi atau tindakan (action theory) (Beilharz, 2005) yang dikembangkan Parson disebutkan bahwa: 1) setiap aktor cenderung mengejar tujuan-tujuan tertentu, dimana 2) dalam mengajar tujuan-tujuan itu, setiap aktor memiliki alternatif cara, alat serta teknik tertentu yang dianggap “suitable” (Poloma, 1999).

Dari analogi teori diatas, bahwa para Kyai, Ustadz-Ustadzah, yang meberikan ceramah dalam Majelis Ta’lim berpotensi untuk diikuti oleh para jama’ah anggota Majelis Ta’limnya. Ketiga, hipotesis dilanjutkan adalah Majelis Ta’lim sebagai media menkonstruksi perilaku pemilih yang efektif. Sebab dalam Majelis Ta’lim berkumpul secara jama’ah para pemilih (Sodiq, wawancara, 2008). Dalam acara Majelis Ta’lim, dapat memberikan penjelasan dengan tepat, pengertian terhadap jama’ah- yang juga pemilih- arti dan pentingnya pilkada yang dilangsungkan dan dipilih oleh pemilih, yakni warga. Dalam pemaparan dapat menunjukkan bahwa Majelis Ta’lim dapat memberikan kontribusi terhadap pemilu.

Sebab saat ini banyak masyarakat yang sudah tidak percaya lagi kebenaran janji pilkada. Dengan demikian Majelis Ta’lim menjadi alternatif solusi untuk ikut serta dalam mensosialisasikan pilkada dengan substansi pernyataan bahwasanya pilkada sangat penting untuk kehidupan kita semua.

Ditambah lagi kepercayaan terhadap partai politik makin menurun sehingga banyak para pemilih enggan untuk memberikan sumbangsih pada pesta rakyat ini. Rakyat menilai partai politik tidak memberikan manfaat yang nyata bagi kehidupan mereka. Sehingga diharapkan Majelis Ta’lim yang selama ini dipandang sebelah mata oleh para penguasa, dapat membuktikan dalam perannya sebagai cara dan media untuk mensosialisasikan pilkada terhadap para jama’ah maupun terhadap masyarakat luas, seperti contoh tahun ini salah satu Calon Bupati Sidoarjo menghadiri Majelis Ta’lim di Kabupaten Sidoarjo untuk memperkenalkan profil atau mendekatkan diri kepada masyarakat.

Majelis Ta’lim dengan sendirinya merupakan media tepat sebagai bagian dari proses pilkada yang berfungsi untuk memberikan pengetahuan tentang hakikat pilkada dan demokrasi. Selain itu Majelis Ta’lim bias mengingatkan jama’ah untuk memberikan hak suara dengan mengedepankan apa yang ada pada kata hati (consciousness).

 

Strategi Majelis Ta’lim Sebagai Media Sosialisasi Pilkada

Sebagai sebuah media, Majelis Ta’lim memiliki strategi-strategi dalam mensosialisasikan pilkada yang jujur dan adil. Strategi ini, penulis dapatkan dari hasil wawancara dari beberapa nara sumber yang berprofesi sebagai da’i atau penceramah. Adapun strategi tersebut antara lain:

  • Menyelipkan Materi Pilkada dan Demokrasi disela-sela Pengajian

Materi dalam Majelis Ta’lim selalu berubah-ubah sesuai dengan konteks moment pada saat Majelis Ta’lim dilaksanakan. Misalnya, Majelis Ta’lim yang rutin setiap minggu, maka temanya adalah membahas hal-hal yang berhubungan dengan ibadah. Atau Majelis Ta’lim yang diadakan dalam rangka Maulid Nabi atau Isra’ Mi’raj maka temanya adalah materi yang berhubungan dengan dua tema tersebut.

Sedangkan Majelis Ta’lim yang juga berfungsi sebagai media sosialisasi pilkada, maka da’i atau penceramah dapat menyelipkan materi-materi yang berkaitan dengan pilkada dan demokrasi. Materi-materi tersebut dibahas dalam bahasa yang sederhana dan dapat dipahami oleh para jama’ah atau anggota. Para penceramah agama, memiliki kesempatan yang luas untuk memberikan materi yang dapat mencerahkan pemikiran-pemikiran jama’ah tentang pilkada dan demokrasi. Dengan menyelipkan materi tersebut, dengan sendirinya para jama’ah dapat memahami serta sadar terhadap hak dan kewajibannya sebagai warga Negara untuk menentukan siapa yang akan menjadi pemimpinnya.

  • Membangun Komunikasi Efektif dengan Materi Sederhana

Materi menjadi tema penting dari proses transformasi dalam Majelis Ta’lim. Oleh karenanya, para da’i atau penceramah dituntut untu bisa menyusun secara baik dan tepat materi-materi yang berhubungan dengan pilkada. Sehingga para jama’ah akan lebih mudah memahami. Contoh strategi transformasi Majelis Ta’lim dalam proses media sosialisasi adalah memberikan pengetahuan mengenai pentingnya proses keikutsertaan warga dan jama’ah akan demokrasi. Peradaban yang semakin berkembang memberikan keleluasaan terhadap ruang gerak para tokoh agama, mu’alim, ustadz dan para jajarannya dalam memberikan pengetahuan tentang pemilihan kepala daerah terhadap jalannya pemerintahan.

Dengan strategi tersebut, para penceramah dapat saling berkomunikasi dengan para jama’ah. Sehingga perilaku kehidupan sehari-hari para tokoh tersebut bersentuhan langsung terhadap masyarakat, berbincang tentang peranan masyarakat yang sangat penting, memberikan masukan-masukan untuk memahamkan bagaimana proses demokrasi yang baik, apa saja yang akan di peroleh jika kita sebagai warga Negara dapat merasakan akibat dari proses turut serta andil dalam kehidupan bernegara ini (Sodiq, 2008). Strategi ini akan berimplikasi kepada terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas dalam memahami demokrasi (Kortens, 1990).

  • Memanfaatkan Teknologi Informasi

Era teknologi informasi juga berdampak positif terhadap keberadaan Majelis Ta’lim. Seorang da’i atau penceramah dapat melakukan interaksi diluar Majelis Ta’lim dengan memanfaatkan teknologi semisal telepon selluer, android, ipad, dan media internet.

  • Memilih Pengajian Umum dan Khutbah Jum’at Sebagai Bentuk Majelis Ta’lim

Dengan bentuk Pengajian Umum penyampaian materi lebih menyeluruh dan terbuka. Sebab para jama’ahnya banyak dan berbagai kalangan, adanya proses dialog antara para tokoh agama dengan masyarakat langsung. Dalam hal memberikan jawaban terhadap audiens yang hadir atau para penanya materi yang disampaikan, sesuai dengan apa yang diinginkan masyarakat akan terjawab dalam proses dialog tersebut.

Sedangkan Khutbah Jum’at memberikan memberikan kontribusi juga terhadap strategi para penggerak Majelis Ta’lim, seperti tokoh agama. Para jama’ah Jum’at lebih cepat penyampaiannya dikarenakan kepribadian mereka yang taat menjalankan perintah Tuhan untuk melakukan ibadah tersebut. Memberikan wacana kebangsaan, memberikan konsep-konsep tentang kepemimpinan, keadilan, kejujuran dan memberikan penjelasn bahwasanya pentingnya proses pilkada tersebut.

Dalam umat muslim dicontohkan, muslim melihat Nabi Muhammad SAW sebagai figur Nabi dan manusia biasa, figur yang memiliki pandangan politik dan spiritual yang hebat. Dengan adanya ini Majelis Ta’lim adalah strategi tepat terhadap memberikan pengarahan kepada jama’ah atau masyarakat luas (Esposito, 2005)

Strategi Majelis Ta’lim dalam mensosialisasikan pilkada merupakan bentuk turut serta dalam mensukseskan pemilihan kepala daerah, suatu bentuk jalan baru bagi tempat atau media untuk memberikan pengetahua, pengarahan, dan pemahaman terhadap masyarakat pada jama’ah Majelis Ta’lim.

 

Simpulan dan Saran

Majelis Ta’lim sebagai media sosialisasi pilkada merupakan bentuk keikutsertaan jama’ah muslim untuk memberikan kontribusinya terhadap kenegaraan. Didalam Majelis Ta’lim adanya banyak jama’ah memberikan ruang terhadap para tokoh agama untuk mensosialisasikan pilkada secara efektif, terbuka, adil dan jujur kepada masyarakat. Berfungsi sebagai media, Majelis Ta’lim memberikan penjelasan, informasi, pemahaman terhadap masyarakat, yakni terutama para jama’ah tersebut akan arti pentingnya pilkada dalam kehidupan bernegara.

Majelis Ta’lim juga akan berpengaruh kepada perilaku manusia khusunya perilaku pemilih. Sebab demokrasi tidak hanya bergantung kepada pilar-pilar demokrasi melainkan juga kepada perilaku manusia. Sehingga latar belakang yang mempengaruhi perilaku manusia juga sangat menentukan dalam proses suksesnya pilkada. Dari hal itulah Majelis Ta’lim merupakan tempat untuk mengembangkan kesadaran kita terhadap demokrasi yang didasari dengan spiritualitas yang tinggi.

Bahwasanya penulis ingin memberikan rekomendasi yang diharapkan dapat memberikan kontribusi kongkrit terhadap pelaksanaan Pilkada, sehingga kualitas demokrasi yang dicita-citakan bersama dapat terwujud. Pertama, diharapkan dengan wacana karya ilmiah ini mampu memberikan masukan akan pentingnya suatu spiritualitas disisi intelektual, yakni kepribadian sebagai para pemimpin maupun para pemilih yang jujur dan adil sesuai dengan hati nurani masing-masing. Kedua, seruan untuk mengembalikan apabila Majelis Ta’lim kembali pada ruh awal kemunculannya, sebagai kelompok terbuka dan tidak eksklusif, tentunya peran sosial politik yang di embannya akan lebih murni, netral dan lebih melihat kepentingan semua pihak. Jika tidak, jangan heran apabila Majelis Ta’lim, secara sadar atau tidak, dijadikan alat politik oleh kelompok tertentu, demi kepentingan mereka sendiri. Bila demikian, jangan salahkan agama apabila bangsa ini mengalami kehancurannya. Atau jangan pula salahkan orang yang menuduh agama sebagai penyebab matinya bangsa ini.

 

Daftar Pustaka

Al-Jauziyyah, Ibnu Qayyim. Tt. Ighatsah Al-Lahfan min Mashayidi Asy-Syaithan Juz 2. Beirut: Daar Al-Ma’rifah.

Beilharz, Peter. 2005. Teori-teori Sosial, Observasi Kritis terhadap Para Filosof Terkemuka. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

C.Kortens, David. 1990. Getting to the 21st Century. West Hartford: Kumairan Press.

Gazhalba, Sidi. 1981. Sistematika Buku II. Jakarta: Bulan Bintang.

Lazarous, S.Richard. 1981. Kepribadian. Beirut: Daar Asy-Syuruq.

L.Esposito, John. 2005. Islam Aktual. Depok: Inisiasi Press.

Najib, Mohammad. 2006. Promosi Pilkada Damai dan Demokratis. www.kompas.com

Peursen, C.A.Van. 1983. Orientasi di Alam Filsafat. Jakarta: PT. Gramedia.

Poloma, Margaret M. 2001. Sosiologi Kontemporer. Bandung: Rosda Karya.

Raharjo, Satjipto. 2006. Membedah Hukum Progresif. Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara.

R. Burns, Tom. 2000. Manusia, Keputusan, Masyarakat: Teori Dinamika antara Aktor dan Sistem untuk Ilmu Sosial. Jakarta: Rosda Karya.

Suwanto, Agus. 2001. Psikologi Umum. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan LNRI Nomor 5587).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Wawancara dengan H.M.Sodiq, 2008, di Kantor Fakultas Dakwah Surabaya.