PENAJAMAN PELAYANAN BIMBINGAN DAN KONSELING PADA JALUR PENDIDIKAN FORMAL

JURNAL PSIKOLOGI PENDIDIKAN DAN BIMBINGAN
Desember 2009 || ISSN: 1411-3376
Penyelenggara : Universitas Negeri Surabaya
Penulis : Hartono

PDF
VERSI CETAK/ASLI

Abstrak:

Naskah model pengembangan diri yang diterbitkan Pusat Kurikulum, Balitbang Depdiknas tahun 2006, setidaknya bisa membuahkan pengaburan eksistensi bimbingan dan konseling di tanah air yang sejak tahun 1975 dinyatakan sebagai bagian integral dalam keseluruhan praksis pendidikan di sekolah. Artikel ini memaparkan permasalahan bimbingan dan konseling di sekolah serta solusi cerdas yang diamanatkan naskah penataan pendidikan profesional konselor dan layanan bimbingan dan konseling dalam jalur pendidikan formal yang diterbitkan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Depdiknas tahun 2007. Pelayanan bimbingan dan konseling pada jalur pendidikan formal yang memandirikan peserta didik, ditata ke dalam empat komponen, yakni komponen pelayanan dasar, komponen pelayanan responsif, komponen pelayanan perencanaan individual, dan komponen pelayanan dukungan sistem.

A. Pendahuluan
Mungkin terusik pada pikiran kita, mengapa kita kesekian kali masih perlu membahas tentang pelayanan bimbingan dan
konseling pada jalur pendidikan formal, yang mestinya sudah tidak perlu dibahas lagi, dalam arti kita seharusnya sudah mampu mewujudkan tugas ini di lapangan. Berbagai faktor penghambat penyelenggaraan pelayanan bimbingan dan konseling dewasa ini di tanah air, bila dicermati setidaknya dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian, yaitu: (1) penghambat yang bersumber dari SDM (sumber daya manusia), (2) penghambat yang bersumber dari kerancuan materi pelayanan, dan (3) penghambat yang bersumber dari dukungan sistem. Penghambat yang bersumber dari SDM, selama ini semakin dirasakan bahwa kualitas tenaga konselor sekolah (guru BK) pada jalur pendidikan formal dalam tataran nasional masih jauh dari harapan sebuah lazimnya suatu profesi. Profesi merupakan pekerjaan yang bersifat pelayanan bantuan keahlian dengan tingkat ketepatan yang tinggi untuk kebahagiaan pengguna berdasarkan norma-norma yang berlaku (Johnson & Johnson,
2002). Pelayanan profesi bimbingan dan konseling khususnya pada jalur pendidikan formal seharusnya mampu menjadikan kepercayaan pengguna yaitu konseli (peserta didik), bahwa pelayanan ini sebagai salah satu pelayanan yang sangat dibutuhkan di sekolah. Penegasan pelayanan yang dibutuhkan konseli dapat didasarkan pada kemanfaatan dalam
tataran proses perkembangan peserta didik (konseli) sebagai individu yang berada dalam tahapan perkembangan. Namun bila disimak secara mendalam, berapa persen peserta didik yang dengan sukarela datang sendiri untuk meminta pelayanan konseling kepada konselor sekolah (guru BK) dalam setiap hari. Jangan-jangan yang terjadi, tidak ada satu pun peserta didik yang melakukan hal ini. Penghambat yang bersumber dari materi pelayanan bimbingan dan konseling yang 1 Staf Pengajar Prodi BK FKIP Universitas PGRI Adi Buana Surabaya Hartono, Penajaman Pelayanan Bimbingan dan Konseling 89 dirancukan dewasa ini semakin dirasakan. Beberapa konselor sekolah (guru BK) sempat bertanya kepada penulis tentang penerapan model pengembangan diri melalui pelayanan bimbingan dan konseling yang diterbitkan oleh pusat kurikulum, Balitbang Depdiknas akhir tahun 2006 yang lalu, yang seharusnya program ini sudah tidak berlaku lagi karena telah dilakukan penataan dalam tahun 2007 oleh Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (PMPTK) Depdiknas bekerja sama dengan ABKIN (Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia) sebagai organisasi profesi bidang bimbingan dan konseling, ke dalam naskah penataaan pendidikan profesional konselor dan layanan bimbingan dan konseling dalam jalur
pendidikan formal (Depdiknas, 2007).
Masalah ini terjadi, mungkin disebabkan karena belum tersosialisasikannya naskah penataan pendidikan profesional konselor dan layanan bimbingan dan konseling dimaksud, kepada seluruh jajaran sekolah-sekolah di tanah air. Dengan demikian, belum dipahaminya materi bimbingan dan konseling ini dapat menimbulkan kerancuan di lapangan. Penghambat yang bersumber dari rendahnya dukungan sistem yaitu kegiatan manajemen, tata kerja, infra struktur dan pengembangan kemampuan profesional konselor sekolah (guru BK) secara berkelanjutan, yang seharusnya dalam ranah profesi lazimnya diposisikan sebagai faktor pendukung terselenggaranya pelayanan bimbingan dan konseling yang memandirikan konseli (peserta didik). Pelayanan profesional bimbingan dan konseling membutuhkan dukungan sistem yang kuat dan handal berupa sistem manajemen dan tata kerja yang kondusif, infrastruktur yang baik dan adanya upaya pengembangan kualitas konselor profesional yang berkelanjutan dan tak pernah berhenti. Bila dicermati dari biblio bimbingan dan konseling saja, sebagian besar diduga masih tahap pajangan (kamuflase) yang harus difoto untuk kepentingan dokomen portofolio sertifikasi guru BK dalam jabatan, belum pada tahap pentingnya referensi sebagai dukungan eksistensi profesi lazimnya seperti profesi
pengacara, dokter, akuntan dan yang lainnya, di mana pengampunya dalam sehari-hari harus banyak membaca referensi profesi untuk meningkatkan dan mempertahankan profesinya di dalam kehidupan masyarakat. Layak diakui, profesi bimbingan dan konseling saat ini di tanah air belum dapat menyamai, apalagi mengungguli beberapa contoh profesi yang disebutnya tadi. Dengan kondisi-kondisi seperti ini, profesi bimbingan dan konseling saat ini dan ke depan harus selalu ditingkatkan, baik dari aspek kualitas konselor (guru BK), pelayanan maupun dukungan sistemnya,
karena hal ini saling berkaitan. Berdasarkan paparan di atas, kiranya konselor sekolah (guru BK) sebagai pengampu ahli pelayanan bimbingan dan konseling (Depdiknas, 2007) hendaknya memiliki komitmen dan upaya yang kuat untuk mengembangkan profesi bimbingan dan konseling melalui berbagai aktivitas pengembangan yang dapat meningkatkan citra profesi bimbingan dan konseling sebagai pelayanan yang dibutuhkan masyarakat dan tetap tegak berdiri kokoh di tengah peradaban dunia.
B. Kedudukan dan Landasan Pelayanan Bimbingan dan Konseling
Sejak diberlakukan kurikulum tahun 1975 pada semua jalur dan jenjang pendidikan, bimbingan dan konseling merupakan bagian integral dalam keseluruhan praksis pendidikan di sekolah. Saat itu, bimbingan dan konseling disebut sebagai bimbingan dan penyuluhan. Perbedaan peran konselor sekolah (guru 90 Jurnal Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, Vol.10 No.2, Desember 2009, hlm. 88-94 pembimbing) dengan peran guru pelajaran (guru mapel) sebagaimana tampak pada gambar 1. Berdasarkan gambar 1, dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) bimbingan dan konseling merupakan bagian integral dalam keseluruhan sistem pendidikan di sekolah; (2) konteks tugas konselor sekolah (guru BK) berbeda dengan konteks tugas guru mata pelajaran (guru mapel); (3) konselor sekolah (guru BK) sebagai pengampu ahli pelayanan bimbingan dan konseling yang memandirikan konseli (peserta didik); dan (4) guru mata pelajaran (guru mapel) sebagai mengampu pembelajaran yang mendidik. Walaupun keduanya memiliki perbedaan dalam hal konteks tugasnya, namun haruslah dipahami bahwa pelayanan bimbingan dan konseling yang memandirikan dan pembelajaran yang mendidik yang diberikan kepada peserta didik dengan dukungan sistem manajemen sekolah yang kondusif, dimaksudkan agar setiap peserta didik dapat mencapai perkembangan optimal.
Gambar 1
Kedudukan Bimbingan dan Konseling dalam Sistem Pendidikan di Sekolah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 1 butir (6), dinyatakan bahwa keberadaan konselor sebagai salah satu kualifikasi pendidik, sejajar dengan kualifikasi guru, dosen, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, dan fasilitator yang berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. Pasal 12 ayat (1b) menyatakan bahwa setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya. Berdasarkan Pasal 39 ayat (2), tugas konselor harus diartikan secara cerdas sebagai pendidik yang merencanakan dan melaksanakan pelayanan bimbingan
dan konseling, mengevaluasi hasil pelayanan bimbingan dan konseling yang telah diberikan kepada konseli (peserta didik), serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Dasar legal tersebut memperkuat posisi konselor sebagai pengampu pelayanan ahli bimbingan dan konseling yang memandirikan konseli (peserta didik).
C. Bimbingan dan Konseling yang Memandirikan Manajemen & Supervisi Pembelajaran Bimbingan dan Konseling Wilayah Manajemen dan Kepemimpinan Wilayah Pembelajaran yang mendidik Wilayah Bimbingan dan Konseling yang memandirikan Tujuan Perkembangan optimal setiap peserta didik Hartono, Penajaman Pelayanan Bimbingan dan Konseling 91 Pelayanan bimbingan dan konseling dalam sistem pendidikan pada setting persekolahan merupakan bagian integral yang tidak bisa dipisahkan. Pelayanan ini memfasilitasi individu konseli (peserta didik) dalam mencapai tingkat perkembangannya, pengembangan perilaku efektif, dan peningkatan keberfungsian individu dalam lingkungannya (PB ABKIN, 2008). Bimbingan dan konseling pada hakikatnya adalah proses layanan perkembangan individu, tidak hanya berorientasi pada pemecahan masalah sekarang ini, tetapi juga berpusat pada pengembangan perilaku jangka panjang. Searah dengan konsep ini, kedudukan bimbingan dan konseling sebagai suatu profesi yang bergerak di dalam bidang pendidikan, dimaksudkan untuk membantu konseli (peserta didik) dalam mencapai kemandirian (autonomy). Kemandirian peserta didik sebagai autcome bimbingan dan konseling mencakup kemandirian dalam aspek pribadi dan sosial, di antaranya dalam aspek belajar, pergaulan, dan karier. Kemandirian (autonomy) individu merupakan suatu kebebasan dalam melakukan perbuatan atau aktivitas yang bermanfaat baik bagi dirinya maupun bagi orang lain yang dilakukan dengan penuh tanggung jawab.
Kemandirian dalam belajar merupakan kebebasan peserta didik untuk melakukan berbagai aktivitas belajar yang mendukung masa depannya. Kemandirian dalam pergaulan merupakan kebebasan peserta didik untuk memilih teman pergaulan yang baik yang mendukung kegiatan belajarnya. Kemandirian dalam memilih karier merupakan kebebasan
peserta didik untuk memilih karier, meraih karier dan mempertahankan kariernya dalam kehidupan di masyarakat. Peserta didik yang memiliki perilaku mandiri ditandai oleh lima ciri, yaitu: (1) menunjukkan rasa percaya diri, (2) memiliki tanggung jawab, (3) mampu mengarahkan dan mengembangan diri, (4) menunjukkan perilaku tekun, inisiatif dan kreatif, dan (5) memiliki keinginan kuat untuk mengerjakan sesuatu tanpa bantuan orang lain (Guay, Senecal, Gauthier & Fernet, 2003; Harre & Lamb,
1986; Knights & Willmott, 2007; McGrath dalam Smith, 2007). Secara visual kelima ciri kemandirian tersebut ditunjukkan pada gambar 2.

Gambar 2
Ciri-Ciri Perilaku Mandiri Individu. Elaborasi dari Guay, Senecal, Gauthier & Fernet (2003), Harre dan Lamb (1986), Knights & Willmott (2007), dan McGrath (dalam Smith, 2007) Percaya Diri Tanggung Jawab Mengarahkan & Mengembangkan Diri Tekun, Inisiatif, & Kreatif Ingin Mengerjakan Sesuatu Tanpa Bantuan Orang Lain 92 Jurnal Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, Vol.10 No.2, Desember 2009, hlm. 88-94 Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut: (1) bimbingan dan konseling merupakan pelayanan pendidikan di sekolah untuk membantu konseli (peserta didik) dalam mencapai tingkat perkembangan yang optimal, (2) pelayanan bimbingan dan konseling yang diberikan kepada konseli (peserta didik) bertujuan untuk memandirikan mereka dalam aspek pribadi dan sosial, dan (3) perilaku kemandirian konseli (peserta didik) ditunjukkan dengan rasa percaya diri, tanggung jawab, mengarahkan dan mengembangkan diri, berperilaku tekun, inisiatif dan kreatif, dan berkeinginan untuk melakukan sesuatu aktivitas produktif tanpa bantuan orang lain.
D. Program Bimbingan dan Konseling Program bimbingan dan konseling pada setting persekolahan berisi pelayanan-pelayanan bimbingan dan konseling yang dikelompokkan menjadi empat komponen, yaitu (1) komponen pelayanan dasar, (2) komponen pelayanan responsif, (3) komponen pelayanan perencanaan individual, dan (4) komponen pelayanan dukungan sistem (Depdiknas, 2007).

  1. Komponen Pelayanan Dasar
    Pelayanan dasar adalah proses bantuan kepada seluruh konseli (peserta didik) melalui kegiatan penyiapan pengalaman terstruktur secara klasikal atau kelompok yang disajikan secara sistematis dalam rangka mengembangkan perilaku jangka panjang sesuai dengan tahap dan tugas-tugas perkembangan (yang dituangkan sebagai standar kompetensi kemandirian), yang diperlukan dalam pengembangan kemampuan pengambilan keputusan menjalani kehidupannya. Tujuan pelayanan dasar adalah untuk membantu konseli (peserta didik) agar memperoleh perkembangan yang normal, memiliki mental yang sehat, dan memperoleh keterampilan dasar hidupnya. Dengan kata lain pelayanan ini bertujuan untuk membantu konseli (peserta didik) untuk dapat mencapai tugas perkembangannya. Individu yang mampu mencapai tingkat perkembangan ini diwujudkan dalam perilaku (1) memiliki kesadaran dan pemahaman tentang dirinya dan lingkungannya,
    (2) mampu menemukan dan mengembangkan pengetahuan serta keterampilan yang diperlukan dalam kehidupan, (3) mampu memenuhi kebutuhan hidupnya secara logis dan bertanggung jawab, dan (4) mampu mencapai kesejahteraan hidup. Beberapa pelayanan bimbingan dan konseling yang dapat dikelompokkan ke dalam komponen pelayanan dasar adalah (1) pelayanan orientasi, (2) pelayanan informasi, (3) pelayanan instrumentasi, (4) pelayanan bimbingan kelompok, (5) pelayanan konseling kelompok, (6) pelayanan penempatan dan penyaluran, (7) pelayanan konsultasi, dan (8) pelayanan mediasi. Pelayanan-pelayanan tersebut dikembangkan oleh konselor sekolah (guru BK) di sekolah ke dalam bidang bimbingan pribadi, bimbingan belajar, bimbingan sosial, bimbingan karier, dan bimbingan akhlak mulia/budi pekerti (Depdiknas, 2009) dengan menggunakan metoda, media, dan dukungan peralatan yang memadai.
  2. Komponen Pelayanan Responsif
    Pelayanan responsif adalah proses bantuan kepada konseli (peserta didik) yang menghadapi kebutuhan dan masalah yang membutuhkan penanganan dengan segera, sebab jika tidak segera dibantu akan menimbulkan gangguan-gangguan dalam proses pencapaian tugas-tugas perkembangannya. Tujuan pelayanan ini adalah membantu konseli (peserta didik) agar dapat memenuhi kebutuhannya dan memecahkan masalah yang dialaminya. Dengan demikian pelayanan responsif bersifat pengentasan atau penyembuhan. Beberapa bentuk pelayanan ini adalah: (1) konseling individual, (2) kunjungan rumah, (3) konferensi kasus, (4) referal, dan (5) kolaborasi guru, orang-tua dan ahli lain. Untuk mendukung pelayanan responsif, konselor sekolah (guru BK) harus ahli dalam bidang bimbingan dan konseling, bukan sekedar seorang guru yang ditugaskan oleh atasannya pada ranah bimbingan dan konseling dan lulus PLPG (pendidikan dan latihan profesi guru) Hartono, Penajaman Pelayanan Bimbingan dan Konseling 93 tanpa dukungan kualitas akademik dan profesional yang cukup. Dengan kata lain, pengampu pelayanan konseling yang disebutkan di atas adalah sosok konselor sekolah (guru BK)
    profesional (Johnson & Johnson, 2002; McLeod, 2003).
  3. Komponen Pelayanan Perencanaan Individual
    Pelayanan perencanaan individual adalah proses bantuan kepada konseli (peserta didik) agar mampu merumuskan dan melakukan aktivitas yang berkaitan dengan perencanaan masa depan, berdasarkan pemahaman diri (kelebihan dan kekurangan diri) dan pemahaman lingkungan (pilihan karier, jurusan program studi, peluang dan kondisi karier yang diminati). Pelayanan ini pada akhirnya bertujuan agar konseli (peserta didik) mampu melakukan pengambilan keputusan karier, meraih dan mempertahankan kariernya pada masa mendatang, sehingga mereka dapat memperoleh kesejahteraan hidup sebagai warga masyarakat yang peduli kemaslahatan umum (the common good). Untuk memenuhi pelayanan ini, konselor sekolah (guru BK) perlu melakukan inovasi yang kreatif yang akhirnya mengkristal menjadi suatu karya model pelayanan bimbingan dan konseling, sebagaimana yang penulis kembangkan saat ini berupa bimbingan karier berbantuan komputer (computerassisted career guidance), merupakan karya penulis yang dapat dikelompokkan ke dalam pelayanan perencanaan individual, meskipun penyelenggaraannya bersifat klasikal, namun membutuhkan pendekatan individual dalam bentuk diskusi/konsultasi untuk membahas hasil asesmen yang dicapai. Dengan memanfaatkan teknologi yang tersedia, konselor sekolah (guru BK) diharapkan mampu berinovasi untuk mengembangkan pelayanan bimbingan dan konseling.
  4. Komponen Pelayanan Dukungan Sistem
    Dukungan sistem mencakup kegiatan manajemen dan tata kerja serta tersedianya infra struktur seperti berbagai fasilitas yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan pelayanan bimbingan dan konseling, termasuk tersedianya
    teknologi informasi dan komunikasi, dan pengembangan kemampuan profesional konselor sekolah (guru BK) secara berkelanjutan, yang secara tidak langsung memberikan bantuan kepada konseli (peserta didik) atau memfasilitasi kelancaran perkembangan konseli. Dukungan sistem ini meliputi aspekaspek
    (1) pengembangan jejaring (networkking),
    (2) kegiatan manajemen,
    (3) riset dan pengembangan (Depdiknas, 2007).
    Pengembangan jejaring mencakup kegiatan konselor sekolah (guru BK) untuk melakukan konsultasi dengan guru, kerja sama, berpartisipasi melaksanakan program sekolah, kolaborasi dengan pihak/ahli lain yang terkait dengan pelayanan bimbingan dan konseling. Kegiatan manajemen merupakan berbagai upaya untuk memantapkan, memelihara, dan meningkatkan mutu program bimbingan dan konseling melalui kegiatan-kegiatan; pengembangan program, pengembangan staf, pemanfaatan sumber daya, dan pengembangan penataan kebijakan. Sedangkan kegiatan riset dan pengembangan mencakup berbagai upaya pengembangan dengan menggunakan pendekatan ilmiah (McLeod, 2003), yang menghasilkan produk-produk pengembangan pelayanan bimbingan dan konseling. Berbagai aktivitas yang bertujuan mengembangkan materi, teknik, dan media bimbingan dan konseling melalui pendekatan empiris dikategorikan kegiatan riset dan pengembangan.
    Dengan demikian, ke depan profesi bimbingan dan konseling dapat menjadi suatu profesi pilihan masyarakat sebagaimana profesi dokter, pengacara, akuntan, apoteker, sosiolog, psikolog, psikiater, dan lainnya yang tetap eksis di tengah masyarakat global.
    E. Penutup
    Bila dicermati apa yang telah dipaparkan di atas, kiranya kita tergelitik untuk senantiasa
    mengembangkan pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah-sekolah, melalui pengembangan
    kualitas diri konselor (guru BK), pengembangan pelayanan, pengembangan 94 Jurnal Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, Vol.10 No.2, Desember 2009, hlm. 88-94 manajemen, dan pengembangan infra struktur yang mendukung pelayanan bimbingan dan konseling.
    Pengembangan kualitas diri konselor bisa dilakukan bila para konselor sekolah (guru BK) sebagai pengampu pelayanan ahli bimbingan dan konseling, sanggup dan merasa memiliki profesi bimbingan dan konseling.
    Tanpa kesadaran itu, kemajuan sumber daya manusia pada profesi bimbingan dan konseling ke depan, hanya merupakan impian belaka (tak ada wujudnya).
    Pengembangan pelayanan bimbingan dan konseling ke depan memerlukan kegiatan riset yang mampu menjawab berbagai kebutuhan yang terkait dengan berkembang IPTEKS. Hasil riset harus mampu menyuburkan kemajuan profesi bimbingan dan konseling.
    Pengembangan manajemen dan infrastruktur merupakan kunci pokok suburnya profesi bimbingan dan konseling, karena hal ini terkait langsung dengan kualitas layanan profesi bimbingan dan konseling. Bila suatu layanan konseling bisa dilakukan secara kondusif, rahasia dan terpercaya, maka konseli (peserta didik) sebagai user pelayanan bimbingan dan konseling akan semakin percaya bahwa layanan konseling bisa memenuhi kebutuhannya.

  5. DAFTAR PUSTAKA
    Asosiasi Bimbingan dan Konseling (ABKIN). Penegasan Profesi Bimbingan dan Konseling: Alur Pikir Penataan Pendidikan Profesional Konselor dan Layanan Bimbingan dan Konseling dalam Jalur Pendidikan Formal. Bandung: PB ABKIN. Depdiknas. 2007. Penataan Pendidikan Profesional Konselor dan Layanan
    Bimbingan dan Konseling dalam Jalur Pendidikan Formal. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Depdiknas. 2009. Sertifikasi Guru dalam Jabatan: Panduan Penyusunan Portofolio. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
    Guay, F., Senecal, C., Gauthier, L. & Fernet, C. 2003. Predicting Career Indecision: A Self-Determination Theory Perspective.
    Journal of Counseling Psychology, (Online), 50, 2, 165-177, (http://wwwpsych. rochester.edu, diakses tanggal 25
    November 2008 pukul 09.10 WIB).
    Harre, R. & Lamb, R. (Eds.). 1986. The Dictionary of Personality and Social Psychology. Oxford: Basil Blackwell
    Ltd.
    Johnson, C.D. & Johnson, S.K. (Eds.). 2002. Building Stronger School Counseling Programs: Bringing Futuristic Approaches into the Present. Greensboro: CAPS Publications.
    Knights, D. & Willmott, H. 2007. Autonomy as A Narrative of Oppression and of The Oppressed, (Online), (http://www.nngt.waikato.ac.nz, diakses tanggal 16 Februari 2008 pukul 14.20 WIB).
    McLeod, J. 2003. Doing Counseling Research (2nd Edition). London: Sage Publications.
    Smith, R.C. 2007. Teacher Education for Teacher-Learner Autonomy, (Online (http://www.warwick.acuk/~elsdr/teacher_autonomy.pdf, diakses tanggal 16 Februari 2008 pukul 23.43 WIB).
    Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Bidang Dikbud
    KBRI Tokyo.